Harga Padi Terjun Bebas, Dimana Pemerintah? | Villagerspost.com

Harga Padi Terjun Bebas, Dimana Pemerintah?

Petani mengangkut hasil panen dengan traktor (dok. villagerspost.com/suharjo)

Petani mengangkut hasil panen dengan traktor (dok. villagerspost.com/suharjo)

Oleh: Said Abdullah, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)

Dua minggu terakhir harga padi terjun bebas. Di tingkat petani, harga kering panen (GKP) terendah menyentuh angka Rp2500 per kilogram. Dalam kondisi normal harga GKP rata-rata di atas 4 ribu rupiah. Harga ditingkat petani ini bahkan sudah jauh di bawah Harga pembelian Petani (HPP). HPP untuk GKP sebesar Rp3750 per kilogram.

Penurunan harga ini dipengaruhi oleh hujan yang terus terjadi akhir-akhir ini. Akibatnya petani kesulitan untuk mengeringkan gabah. Sementara ketersediaan alat pengering di tingkat petani sangat langka. Jika pun ada biasanya di tingkat penggilingan atau milik pengusaha beras.

Dengan pertimbangan ini petani lebih baik menjual dengan harga murah ke tengkulak daripada rugi lebih besar karena kalau dibiarkan gabah bisa berkecambah dan tidak bisa dijual. Berdasarkan informasi dari jaringan petani diketahui hampir di seluruh sentra produksi padi di Jawa mengalami penurunan harga seperti Lumajang harga terendah Rp2700/kg, Jombang Rp2800/kg, Bojonegoro Rp2700/kg, Pandeglang Rp2500/kg, Ngawi Rp3200/kg, Rembang Rp2300/kg, Demak Rp2500/kg, Blora Rp2500/kg dan Indramayu Rp2800/kg.

Dengan penurunan ini tentu saja yang paling dirugikan adalah petani. Padahal semestinya petani mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Hal ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Permberdayaan Petani. Dalam Pasal 3 dan Pasal 22 dijelaskan, negara melalui pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada petani manakala terjadi fluktuasi harga, praktik ekonomi tinggi dan gagal panen.

Lebih jauh Pasal 23 mengatakan, petani berhak mendapatkan jaminan pemasaran sehingga petani mendapatkan penghasilan yang menguntungkan. Dengan kenyataan ini, maka sesungguhnya petani telah dilanggar haknya sebagai mana diatur dalam undang-undang tersebut. Membiarkan petani merugi juga menjadi bertentangan dengan filosofi kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan esensinya menematkan petani yang sejahtera sebagai tujuan utamanya.

Jatuhnya harga gabah sayangnya belum diimbangi dengan upaya pemerintah untuk menyelamatkan petani. Kejadian ini semestinya sudah bisa diprediksi dan disiapkan langka-langkah startegisnya. Dalam kondisi ini bulog seharusnya segera turun dan melakukan pembelian dengan skema HPP. Walaupun harga HPP masih di bawah harga pasar pada kondisi normal, dengan kondisi saat ini setidaknya membantu petani karena mendapat harga lebih baik dari harga di tengkulak saat ini.

Dalam kondisi normal rata-rata harga GKP dikisaran 4 ribu rupiah per kilogram. Namun dengan anjlok hingga setengahnya maka sudah dapat dipastikan petani mengalami kerugian. Pendapatan petani bisa turun hingga 50 persen dengan kondisi ini.

Tak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk tidak laksanakan kewajibannya melindungi petani dari kerugian. Dalam jangka pendek Bulog semestinya segera melakukan pembelian gabah petani. Dengan demikian akan terbangun persaingan harga dipasaran sehingga diharapkan mampu mengangkat harga jual.

Dalam jangka panjang sudah saatnya pemerintah memfasilitasi mesin pengeringan pada tingkat petani sehingga ketika terjadi kejadian seperti ini dapat teratasi. Selain itu pemerintah juga perlu menyiapkan dana dalam skema khusus jika terjadi kejadian luar biasa seperti saat ini. Dengan demikian bisa diambil tindakan cepat.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *