Keadilan Pajak Bisa Menciptakan Kemakmuran Bersama di Asia | Villagerspost.com

Keadilan Pajak Bisa Menciptakan Kemakmuran Bersama di Asia

Kemiskinan di Indonesia (dok. pelalawan-kab.go.id)

Oleh: Lan Mercado, Direktur Regional Oxfam untuk Asia

Sebagian besar negara-negara Asia-Pasifik, telah melihat pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus selama tiga dekade terakhir. Sayangnya, kemakmuran ini telah meninggalkan jutaan orang dalam kemiskinan, dan jurang antara orang kaya dan orang miskin semakin melebar. Koefisien Gini (rasio untuk mengukur ketimpangan ekonomi) tertimbang penduduk, berdasarkan perkiraan pendapatan rumah tangga, meningkat dari 37 menjadi 48 antara tahun 1990 dan 2014, sebuah peningkatan pesat hampir 30%.

Kenaikan pendapatan dan ketidaksetaraan kekayaan menimpa kita semua, dan ini memperburuk ketidaksetaraan sosial dan gender yang ada. Wanita miskin berjuang untuk menemukan pekerjaan yang layak dan memperoleh upah yang adil sambil menanggung beban pekerjaan perawatan dan peran reproduksi yang tidak dibayar; demikian juga orang-orang miskin yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara orang miskin di kawasan ini semakin miskin, “orang super kaya” di Asia-Pasifik telah melampaui rekan mereka di Amerika Utara dan Eropa baik dalam jumlah maupun jumlah kekayaan.

Namun, penyakit ketidaksetaraan tidak berhenti dengan orang miskin. Ini menciptakan masalah struktural yang menghambat potensi upaya pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Dengan sistem sekarang hanya menguntungkan mereka yang berada di atas, jika dibiarkan, ketidaksetaraan dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial.

Perpajakan progresif dan kebijakan fiskal yang adil dapat membantu membalikkan ketidaksetaraan dan meningkatkan kemakmuran yang menguntungkan setiap orang. Oxfam dan Perserikatan Bangsa-Bangsa meluncurkan paper bertajuk ‘Pajak untuk kesejahteraan bersama’, menyajikan formula yang dapat digunakan pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk layanan sosial yang penting seperti pendidikan dan kesehatan melalui menerapkan kebijakan pajak dalam negeri yang efisien, efektif dan progresif.

Untuk melakukan ini, kita perlu mengatasi banyak tantangan. Untuk satu, Wilayah Asia Pasifik sangat bergantung pada pajak tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan pajak langsung, seperti pajak penghasilan, rata-rata hanya menyumbang sepertiga dari total pendapatan pajak di wilayah ini. Sebaliknya, negara-negara Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memobilisasi 56% dari pajak langsung. Pengumpulan pendapatan yang mengandalkan pajak tidak langsung cenderung lebih regresif.

Karena individu dan perusahaan kaya menemukan cara untuk menghindari atau menghindari membayar pajak akibatnya, Asia menderita pendapatan nasional yang tidak memadai. Pengambilan pajak yang adil, transparan, dan akuntabel dan perbandingan pajak langsung dan tidak langsung yang tepat merupakan pilihan kebijakan yang disengaja bagi pemerintah. Tindakan pajak yang tegas dan berani mungkin sulit, tapi di penghujung hari, akan menguntungkan kita semua.

Tingkat keseluruhan pemungutan pajak sebagai persentase Produk Domestik Bruto (PDB) juga buruk. Pada tahun 2015, total pendapatan pajak rata-rata mencapai 16,4% dari PDB di wilayah ini, dibandingkan negara berkembang dimana negara ini 21,3% dan negara maju sebesar 25,1%. Ini sangat mengganggu.

Memenuhi Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan memerlukan sumber daya, dan negara membutuhkan lebih banyak pendapatan, sekitar 2-5,75% di atas PDB mereka saat ini. Dengan adanya kesenjangan yang ada dalam pendidikan, infrastruktur, perawatan kesehatan dan perlindungan sosial, mobilisasi pendapatan yang tidak mencukupi dapat membuat kawasan Asia Pasifik tertinggal.

Kabar baiknya adalah bahwa ada potensi besar untuk meningkatkan penerimaan pajak karena sebagian besar perekonomian telah berkinerja buruk dalam hal ini. Pada tahun 2013, hampir setengah dari negara-negara Asia Pasifik hanya bisa mencapai kurang dari atau hampir setengah dari potensi pajak mereka mengingat tingkat perkembangan ekonomi mereka. Penting untuk meningkatkan pendapatan dengan cara yang mempromosikan, daripada berkontribusi terhadap ketidaksetaraan, dan laporan kami mengusulkan rekomendasi berikut:

Pertama, sebagai pilihan kebijakan, negara harus memastikan bahwa pajak konsumsi seperti pajak pertambahan nilai/penjualan dirancang sedemikian rupa sehingga tidak membebani orang miskin.

Kedua, mereka harus memperluas basis pajak penghasilan pribadi. Sayangnya, sebagian besar pendapatan pajak penghasilan pribadi berasal dari kontribusi tenaga kerja, sementara orang kaya dan perusahaan– sumber dan lebih baik terhubung –memanfaatkan celah dan kekurangan dalam sistem pajak. Negara harus menutup celah ini. Demikian pula, negara-negara di kawasan ini harus menilai kembali dampak pembebasan dan insentif pajak.

Ketiga, negara harus menemukan sumber baru mobilisasi pendapatan, seperti pajak kekayaan yang sebagian besar tidak ada di wilayah ini. Pajak kekayaan atas properti dan warisan/hadiah dapat membantu meningkatkan pendapatan yang tersedia untuk pembangunan.

Keempat, negara harus bekerja sama untuk meningkatkan kerja sama pajak internasional. Kecenderungan global untuk menurunkan tingkat pajak penghasilan perusahaan untuk menarik investasi telah menciptakan persaingan “ras ke bawah” di antara negara-negara yang mendapatkan keuntungan dari sebagian besar perusahaan besar. Erosi Dasar dan Pergeseran Laba [BEPS] telah memungkinkan perusahaan menghindari pajak dan global, pemerintah kehilangan hingga US$240 miliar per tahun karena menghindar dari pajak perusahaan. OECD, di bawah mandat G20, telah mengembangkan rencana BEPS, dan Asia-Pasifik perlu bekerja sama dengan OECD untuk menerapkan ini.

Kelima, dengan pesatnya ekspansi sektor keuangan di kawasan ini, transaksi keuangan yang membebani bisa menjadi sumber pendapatan alternatif. Namun, beberapa negara di kawasan ini memberikan pembebasan pajak dan insentif lainnya untuk sektor keuangan. Mengubah arah kebijakan akan mewajibkan negara-negara untuk bekerja sama, dan kerja sama regional dan berbagi informasi sangat penting.

Perpajakan yang adil hanya setengah dari keadilan. Bagian lain dari kebijakan fiskal yang adil terkait dengan belanja publik terutama pada pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Belanja publik untuk layanan esensial adalah alat yang ampuh untuk mengurangi ketidaksetaraan.

Sayangnya, pengeluaran publik untuk pendidikan rata-rata hanya 2,9% dari PDB di Asia, dibandingkan dengan 5,3% di negara maju dan 5,5% di Amerika Latin. Pembangunan Asia hanya menghabiskan 2,4% PDB untuk dana perawatan kesehatan masyarakat, dibandingkan dengan 8,1% di negara maju dan 3,9% di Amerika Latin.

Pada perlindungan sosial, pembangunan Asia menghabiskan sekitar 6,2% dari PDB, hanya setengah dari 12% di Amerika Latin dan kurang dari sepertiga dari 20% di negara maju. Belanja publik yang tidak memadai untuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan sosial ini sangat membatasi usaha untuk mengurangi ketidaksetaraan.

Asia-Pasifik perlu merevolusi cara pendapatan dihasilkan dan dialokasikan untuk kesehatan masyarakat universal, pendidikan berkualitas dan perlindungan sosial untuk mendorong kemakmuran yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah harus berinvestasi dalam ekonomi perawatan untuk mendistribusikan kembali beban, dan perempuan harus diberikan kesempatan untuk berkontribusi dan menuai keuntungan dari pertumbuhan ekonomi. Dengan membuat pilihan kebijakan yang bijak, para pemimpin dapat membantu mewujudkan Asia yang sejahtera dan tidak meninggalkan siapa pun.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *