Tiga Langkah Pasca Kenaikan Harga BBM: KKP Minus Antisipasi | Villagerspost.com

Tiga Langkah Pasca Kenaikan Harga BBM: KKP Minus Antisipasi

Riza Damani, Ketua Dewan Pembina KNTI (rizadamanik.com)

Riza Damani, Ketua Dewan Pembina KNTI (rizadamanik.com)

Oleh: Riza Damanik *)

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia menyatakan, tidak benar jika dikatakan kenaikan harga BBM tidak berdampak buruk bagi nelayan dan petambak. Pemerintah diminta membenahi distribusi BBM dan layanan informasi cuaca, lokasi penangkapan ikan dan harga ikan di kampung nelayan.

Dengan tidak mengabaikan persoalan karut-marut pengelolaan energi nasional, KNTI menyayangkan ketidaksiapan pemerintah dalam mengantisipasi dampak kenaikan BBM di kampung nelayan. Sama seperti sebelumnya, penaikan BBM sebesar Rp2000 kali ini mendongkrak kenaikan harga BBM khususnya solar menjadi Rp2500 hingga Rp6000 per liternya di kampung nelayan. Sebaliknya harga udang di Lampung dan ikan di Kendal justru sedang turun.

Laporan yang diterima KNTI menyebutkan, kenaikan harga beli BBM jenis solar di kampung nelayan dan petambak bervariasi per hari Selasa (18/11). Di Rawajitu, Lampung harga solar mencapai Rp8500-Rp9000. Di Tanjung Balai dan Langkat, Sumatera Utara Rp7800-Rp8500, di Kendal dan Demak Jawa Tengah masing-masing Rp7800 dan Rp8000. Sementara, di Gresik dan Surabaya, Jawa Timur Rp8500, di Lombok Timur Rp9000, dan Lamalera, NTT Rp12500.

Karena itu KNTI mengimbau agar pada masa tiga bulan ke depan persoalan mendasarnya harus diselesaikan. Pemerintah tidak boleh mengulang kesalahan serupa. Apalagi kalah dengan mafia perikanan yang selama ini mencuri BBM bersubsidi.

(1) Pemerintah perlu segera membenahi distribusi BBM ke kampung nelayan guna mencegah penggelembungan harga jual BBM;

(2) menyiapkan instrumen layanan informasi lokasi penangkapan ikan, cuaca dan harga ikan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan BBM. Jika saat ini proporsi biaya produksi nelayan berkisar 50-70% untuk membeli BBM, ke depan harus ditekan 30-40% saja.

(3) Untuk jangka panjang, KNTI mengusulkan pemerintah memasukkan pengembangan energi terbarukan bagi nelayan ke dalam kebijakan energi nasional. Kami mendapati, diantaranya buah mangrove (nipah) dan kelapa dapat dikembangkan menjadi energi terbarukan. Sehingga ketergantungan terhadap energi fosil mulai dikurangi.

*) Penulis adalah Ketua Dewan Pembina KNTI

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *