Agroekologi, Jawaban atas Tantangan Perubahan Iklim | Villagerspost.com

Agroekologi, Jawaban atas Tantangan Perubahan Iklim

Pemaparan konsep agroekologi sebagai alternatif konsep pertanian yang mampu menjawab tantangan perubahan iklim (dok. villagerspost.com/hariadi propantoko)

Pemaparan konsep agroekologi sebagai alternatif konsep pertanian yang mampu menjawab tantangan perubahan iklim (dok. villagerspost.com/usi nuraprita)

Bogor, Villagerspost.com – Nasib pertanian ke depan bakal ditentukan oleh seberapa mampu manusia mengelola pertanian yang meminimalkan emisi gas rumah kaca penyebab terjadinya perubahan iklim. Pasalnya, perubahan iklim akan mempengaruhi produktivitas pertanian dan kesejahteraan manusia. Kenaikan suhu udara hingga 2 derajat celcius akan berpengaruh pada penurunan hasil pangan terutama di negara berkembang yang berada di daerah tropis.

Lutfia Hanim dari Third World Network, lembaga independen multinasional yang banyak mengulas isu pembangunan, mengatakan, negara-negara berkembang yang berada di daerah tropis akan menjadi lebih panas yang bisa berdampak pada munculnya kekeringan dan masalah air yang bisa berakibat pada kegagalan panen. “Mayoritas pedesaan miskin di dunia yang tinggal di daerah-daerah miskin sumberdaya, sangat heterogen dan rawan risiko yang akan paling terpukul oleh perubahan iklim,” kata Lutfia di acara seminar seminar “Agroekologi Nusantara” yang diselenggarakan di kampus IPB, Bogor, Selasa (29/11).

Lutfia memaparkan, pertanian melepaskan sebagian besar karbondioksida, metana dan nitroksida ke atmosfer, yang berjumlah sekitar 10-12 persen emisi gas rumah kaca anthropogenik global setiap tahunnya. Jika kontribusi tidak langsung (misalnya konversi lahan, produksi dan distribusi pupuk dan operasi pertanian) ikut dihitung, kontribusi pertanian dapat setinggi 17-32 persen emisi anthropogenik global.

Dia memaparkan, sistem pertanian yang berlaku saat ini, yaitu pertanian dengan input kimiawi dan ekstensi lahan tidak mampu menjawab tantangan perubahan iklim. Di Indonesia misalnya, jika dihitung dengan lahan sawit yang mencapai 11 juta hektare, maka lahan pertanian total mencapai kurang lebih 20 juta hektare. Namun, luas lahan pertanian itu tak mampu menjawab kebutuhan pangan nasional.

Hal serupa juga terjadi pada skala global. Luasan lahan bertambah, produksi pangan meningkat, tetapi faktanya, menurut lembaga pangan dunia WHO, saat ini terdapat 795 juta orang yang dilanda kelaparan. Di dunia, kata Lutfia, ada sekitar 2 miliar orang yang menderita kekurangan nutrisi mikro seperti vitamin dan makro serta mikro mineral seperti kalsium, fosfor serta zat besi. Secara ironis pula, hampir 2 miliar orang saat ini menderita kegemukan. “Kemudian, petani kecil sebagai produsen pangan justru menjadi pihak yang paling banyak menderita kelaparan,” ujar Lutfia.

Apa penyebabnya? Lutfia mengatakan, salah satunya karena pertanian saat ini lebih menekankan pada tanaman monokultur. “90 persen lahan pertanian saat ini ditanami tanaman monokultur seperti jagung, kedelai, gandum, sawit, dan padi-padian,” ujarnya.

Pertanian monokultur yang rakus lahan dan juga air (70 persen dari sumber air baik air dalam dan sungai disumbangkan untuk pertanian), telah menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim yang membawa dampak pada kekeringan dan kegagalan panen di negara-negara tropis dimana banyak produsen pangan skala kecil terdapat. Sebaliknya, secara ironis, perubahan iklim membuat negara-negara kaya di Eropa dimana wilayahnya sedikit menghangat, justru produksi pangannya meningkat.

“Ada masalah sini, model pertanian konvensional menyumbang emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang sangat besar. Penggunaan pupuk dan zat kimia lain telah menimbulkan kerusakan tanah sehingga produksi pertanian menurun yang mengakibatkan terjadinya banyak ketimpangan. Karena itu, perlu ada pergeseran paradigma,” ujarnya.

Lutfia mengatakan, tantangannya adalah merancang pertanian yang dapat menyesuaikan dan merespons perubahan iklim, memperkaya keragaman pangan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. “Tantangan ini dapat dipenuhi melalui keragaman hayati, pertanian berbasis agroekologi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Prof. Dr. Ir. Damayanti Buchori, dari Departemen Proteksi Tanaman IPB mengatakan, saat ini mulai tumbuh kembali kesadaran bahwa bertani bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial-budaya dan juga masalah lingkungan. “Ada yang hilang jika sekadar menganggap pertanian hanya sekadar masalah uang,” katanya.

Dari siklus pertanian di Indonesia, manusia belajar dari berbagai kesalahan yang telah dilakukan selama ini. Pada masa pra revolusi hijau, kata Damayanti, pertanian masih berjalan selaras dengan alam dengan produsen pangan utama adalah petani skala kecil. Namun kemudian, datang revolusi hijau sebagai “jawaban” untuk meningkatkan kebutuhan pangan dimana pertanian diusahakan lewat teknologi pertanian dan penggunaan input kimia seperti pupuk, pestisida, herbisida kimia.

Era ini berakhir dengan ironis dimana produksi pangan justru melorot karena penggunaan input kimia justru merusak tanah dan menimbulkan problem ledakan hama. Dari masalah itu kemudian lahirlah era PHT atau pengendalian hama terpadu dimana prinsip pertanian selaras alam dengan menggunakan bahan-bahan organik kembali ditegakkan. Tuntutan pasar dunia pun kemudian semakin mendorong munculnya pertanian selaras alam yang mendorong pada lahirnya era agroekologi.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *