Bela Perkebunan Sawit, Komitmen Presiden Jokowi untuk Penyelamatan Iklim Dipertanyakan | Villagerspost.com

Bela Perkebunan Sawit, Komitmen Presiden Jokowi untuk Penyelamatan Iklim Dipertanyakan

Kerusakan lahan gambut akibat ekspansi perkebunan sawit (dok. greenpeace)

Kerusakan lahan gambut akibat ekspansi perkebunan sawit (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Di awal pemerintahannya Presiden Jokowi menegaskan, komitmennya terhadap penyelamatan iklim khususnya melanjutkan komitmen yang pernah ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan 41% dengan kerjasama internasional pada tahun 2020. Komitmen SBY itu disampaikan pada Pertemuan Puncak G-20 di Pittsburgh pada tahun 2009.

Komitmen yang sama juga disinggung oleh Presiden Jokowi dalam janji Nawacita-nya. Salah satunya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, pemerintahan yang baru masih mengikuti angka penurunan emisi karbon yang sudah ditetapkan pemerintahan sebelumnya. Meski begitu, komitmen tersebut kini sedikit diragukan bakal dijalankan oleh Presiden Jokowi. Pasalnya Presiden Jokowi justru dinilai lebih berpihak pada perkebunan sawit yang dalam bisnisnya lebih banyak merusak hutan hujan dan lahan gambut.

Walaupun dalam RPJMN ini sudah terlihat perencanaan terkait isu mitigasi, sayangnya isu adaptasi masih sangat minim perhatian. “Hal ini sangat disayangkan. RPJMN masih berfokus di mitigasi dan belum menjelaskan posisi Indonesia terhadap beberapa isu lain terkait perubahan iklim, seperti adapatasi, pendanaan iklim dan transfer teknologi,” kata Direktur Eksekutif Sawit Watch Jefri Saragih, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Minggu (10/5).

Jefri menegaskan, tahun 2015 adalah tahun yang penting bagi perjanjian iklim internasional. COP 21 yang akan diselenggarakan di Paris, Prancis pada bulan Desember 2015 menjadi tolak ukur komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi karbon Indonesia. Yang mengkhawatirkan, hingga kini, upaya serius dalam mencapai keadilan iklim, juga belum terlihat dari pemerintahan baru, bahkan belum menunjukkan komitmen yang serius untuk berkontribusi pada upaya penanggulangan perubahan iklim.

Dalam konteks perubahan iklim, ketiga isu tersebut (adaptasi, pendanaan iklim dan transfer teknologi kerap menjadi tuntutan gerakan masyarakat sipil, yang meminta agar berbagai perjanjian iklim selalu mengedepankan unsur keadilan, terutama bagi negara-negara Selatan. Keadilan iklim adalah common goal yang beberapa tahun belakangan ini kerap diserukan oleh berbagai koalisi organisasi masyarakat sipil dunia.

“Sayangnya, keadilan tersebut semakin jauh dari perundingan-perundingan Iklim di Internasional, terutama keadilan bagi negara-negara Selatan,” tegas Jefri.

Menjelang COP21 di Paris akhir tahun ini, seharusnya pemerintah Indonesia sudah memiliki sikap dan membangun road map terkait dengan kewajiban penyediaan dana untuk penyelenggaraan program adaptasi. Ini juga terkait dengan pertemuan Bonn Climate Change Conference, 1-11 Juni 2015, yang salah satu agendanya adalah negosiasi teks Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action (ADP).

Teks ADP akan menentukan posisi antar negara terkait dengan mitigasi, adaptasi, sumber pendanaan iklim dan transfer teknologi. Delegasi negara-negara Selatan, termasuk Indonesia seharusnya mampu lebih menguatkan posisi tawar mereka untuk keempat isu ini.

“Rencana Aksi Nasional – Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang disusun oleh Bappenas bersama UNDP belum secara konkret menjabarkan program yang akan dijalankan. Daerah pilot project juga masih di sekitar Pulau Jawa, Sumatra, Bali Lombok. RAN-API belum menyoroti Indonesia bagian timur yang justru lebih rentan terhadap perubahan iklim,” kata Ratri Kusumohartono dari Sawit Watch.

Salah satu skema pendanaan iklim global dimana pemerintah RI terlibat adalah Green Climate Fund (GCF) yang merupakan mekanisme keuangan UNFCCC. Pendanaan iklim melalui GCF ditargetkan untuk mencapai US$100 miliar per tahun. Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih aktif menjadi alternate board member GCF. Ini berarti pemerintah RI mempunyai peran dalam pengambilan kebijakan dalam mekanisme GCF.

Menurut kesepakatan tahun lalu, Indonesia seharusnya sudah mulai menjalankan program yang didanai oleh GCF. “Besar harapan dari kami, agar pemerintah Indonesia bisa secara aktif melibatkan masyarakat sipil dalam implementasi GCF, terutama dalam membangun mekanisme dan prosedur implementasi dana GCF demikian juga dalam seleksi proyek-proyek GCF di Indonesia baik oleh pihak Indonesia maupun oleh intermediaries internasional. Transparansi seperti penyediaan informasi melalui website berbahasa Indonesia tentang GCF termasuk berbagai proyek, penting sebagai bentuk akuntabilitas pendanaan iklim di Indonesia,” kata Risma Umar, dari Aksi! for gender, social and ecological justice.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah terkait pembangunan justru makin mendorong ekspansi perkebunan sawit skala besar. Awal Februari 2015, Komisi VII DPR-RI memutuskan untuk memberikan subsidi biodiesel sebesar Rp4.000/liter dan subsidi bioethanol Rp3.000/liter kepada produsen. Ambisi pemerintah Indonesia untuk tetap menjadi negara nomor satu sebagai produsen crude palm oil atau minyak sawit mentah dapat dilihat dalam MP3EI.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit masih menjadi koridor utama dalam MP3EI. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan dari lahan gambut yang terdrainase dengan kedalaman air tanah gambut rata-rata 0,7 meter adalah 65 ton/CO2/Ha/tahun. Hingga tahun 2014, total luas perkebunan sawit di lahan gambut telah mencapai lebih dari 11,5 juta ha. Ini berarti total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit pada tahun 2014 mencapai 747,5 juta ton CO2.

Keberadaan perkebunan sawit skala besar telah banyak menghasilkan dampak negatif, baik dari segi lingkungan maupun sosial. Selain deforestasi dan kebakaran hutan, perkebunan sawit juga menguras air gambut dalam jumlah besar (dibuang melalui sistem drainasenya), mencemari sumber air dengan bahan-bahan kimia yang dipakai selama berlangsungnya budidaya sawit dan gangguan terhadap mata pencaharian masyarakat di sekitarnya.

“Keberadaan kanal-kanal di lahan gambut berfungsi sebagai saluran drainase yang menyebabkan terkurasnya air gambut, lalu gambut menjadi kering, mudah terbakar dan mengalami subsiden serta tanaman kelapa sawit di atasnya doyong/tumbang. Kondisi tergenangnya perkebunan sawit di lahan gambut sudah banyak terjadi di Riau,” kata Iwan Tricahyo Wibisono dari Wetlands International Indonesia.

Dari segi sosial, banyak isu seperti konflik tanah, marjinalisasi perempuan, konversi lahan pangan, hingga kerja paksa yang makin marak seiring dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit. Terdapat 776 komunitas yang mempunyai konflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit (Sawit Watch, 2014), dan telah mengakibatkan kriminalisasi terhadap masyarakat termasuk perempuan. Perubahan tata kelola sumberdaya alam lokal menjadi perkebunan kelapa sawit skala besar telah memberikan beban ganda, dan marjinalisasi sehingga posisi
perempuan semakin rentan (Sawit Watch & Solidaritas Perempuan, 2011).

“Bagi perempuan, perkebunan sawit skala besar telah merampas sumber kehidupan perempuan dan menghancurkan kearifan lokal. Hadirnya perkebunan kelapa sawit telah mengakibatkan ketidakadilan terhadap perempuan menguat,” ujar Puspa Dewy, dari Solidaritas Perempuan.

Sudah jelas bahwa ekspansi perkebunan sawit justru akan berkontribusi kepada peningkatan emisi karbon. Ini tentunya bertolak belakang dengan komitmen penurunan emisi yang sudah dan akan dibuat oleh pemerintah Indonesia di berbagai perjanjian iklim internasional. Selain itu, dampak ekspansi perkebunan sawit juga makin menjauhkan Indonesia dari cita-cita keadilan iklim.

Oleh karena itu, Sawit Watch, Solidaritas Perempuan, Wetland International Indonesia, Aksi!, dan Sekretariat Bersama Indonesia Berseru mendesak pemerintah untuk segera menyusun langkah-langkah strategis dalam upaya penanganan perubahan iklim dengan pendekatan rendah karbon yang melindungi kedaulatan pangan, juga inklusif, sensitif dan responsif gender. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *