Berdaulat Pangan: Pengalaman Membangun Kedaulatan Pangan Dari Tiga Daerah | Villagerspost.com

Berdaulat Pangan: Pengalaman Membangun Kedaulatan Pangan Dari Tiga Daerah

Koordinator Lumbung Tani Lestari Bantul, Yaiz Heri Astono, menjelaskan berdirinya kembali lumbung pangan masyarakat Desa Dowaluh untuk membangun kedaulatan pangan di wilayah itu pasca gempa Yogyakarta 2006 (dok. krkp)

Jakarta, Villagerspost.com – Kampung Dowaluh, Desa Trirenggo, adalah sebuah wilayah kecil di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, yang penduduknya terdiri dari 80 kepala keluarga, yang masyarakatnya sejak lama menjalankan pertanian selaras alam dan membangun sistem lumbung untuk menjaga kedaulatan pangan mereka. Lumbung di sini, kata Yaiz Heri Astono, Koordinator Lumbung Tani Lestari, Kampung Dowaluh,  harus dipahami sebagai sebuah sistem, bukan bangunan.

“Lumbung adalah sistem masyarakat yang berusaha keras menata dari hulu hingga hilir, dengan tujuan agar masyarakat secara mandiri menjamin ketersediaan pangan,” jelas Yaiz, dalam Seminar Nasional Kedaulatan Pangan, di Swiss Bell Residence, Jakarta, Selasa (6/11).

Sayangnya, kata Yaiz, sistem lumbung ini kemudian ditinggalkan masyarakat sejak tahun 1980-an. “Ini akibat ‘suksesnya’ revolusi hijau,” kata Yaiz, menyindir program pertanian di era Orde baru yang menekankan pada peningkatan produksi pangan, yang bersandar semata pada pemberian input pertanian seperti pupuk, pestisida dan teknologi benih hibrida dan teknologi pertanian.

Namun, bencana gempa yang menimpa Yogyakarta tahun 2006 silam, akhirnya menyadakan kembali warga Dowaluh tentang pentingnya sistem lumbung ini. Maklum, pada masa lalu, sistem ini bisa membantu petani yang kesulitan pangan pada saat paceklik. Warga yang kesulitan pangan bisa meminjam beras dari lumbung untuk kemudian diganti pada saat panen tiba nanti.

Dalam sistem lumbung, petani menyimpan sesuai proyeksi kebutuhan mereka selama setahun, dan sisanya baru dijual. Namun saat tradisi lumbung ditinggalkan, petani cenderung menjual hasil panennya dan tidak menyimpan hasil panen untuk kebutuhan sendiri. Petani malah membeli beras untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Saat gempa menimpa kawasan Dowaluh, masyarakat mengalami kesulitan, yang terutama adalah pangan. “Gempa menjadi bukti, begitu tidak bernilainya uang, uang nggak bisa dimasak jadi nasi, hanya gabah yang bernilai,” kata Yaiz.

Maka, pada 26 Mei 2006, masyarakat Dowaluh pun memulai kembali menjalankan sistem lumbung mereka yang diberi nama Lumbung Pangan Ngudi Raharjo. Di hulu, pada sistem produksi padi, masyarakat kembali menjalankan kearifan lokal dengan menata musim tanam dengan mengikuti pranata mangsa atau kalender tanam dengan kearifan lokal setempat. “Istilahnya, kucing saja tidak kawin setiap malam,” ujar Yaiz berseloroh.

Lumbung Ngudi Raharjo mula-mula berjalan dengan program taungan gabah oleh warga yang pada tahap awal bisa mengumpulkan sekira 2 ton gabah kering giling. “Kini di desa kami bisa menghasilkan 450-590 ton per musim benih,” kata Yaiz.

Jumlah gabah di lumbung terus bertambah karena para petani wajib melebihkan jumlah gabah yang mereka pinjam setelah panen tiba. Setelah lumbung pangan, dengan sistem simpan pinjam gabah berjalan, fungsi lumbung kemudian diperluas menjadi lumbung benih dan lumbung pemasaran. “Di tahun 2005 merintis lumbung uang yang sekarang mencapai 30 miliar rupiah,” kata Yaiz.

Untuk membangun semua ini, kata Yaiz, memang diperlukan kepemimpinan yang kuat, yang rela untuk terus mengingatkan masyarakat. “Faktor manusia sangat penting, petani mulai tidak punya kepercayaan diri dan di sini kami menumbuhkan kepercayaan diri petani,” terang Yaiz.

Dari Nusa Tenggara Timur, Don Boruk, Kepala Desa Boru Kedang, Flores Timur, tampil menceritakan pengalamannya, membangun akses atas pupuk bersubsidi agar petani di wilayahnya mampu meningkatkan produksi pangan. “Kalau bicara NTT, memang untuk ketahanan pangan saja,masih rawan, bagaimana mau berdaulat atas pangan?” kata Don.

Masalah utama sulitnya produksi pangan di NTT, kata dia, secara umum adalah masalah iklim dimana musim penghujan sangat singkat hanya 3-4 bulan saja dalam setahun. Namun, kata dia, di luar masalah iklim, ada juga masalah lain yaitu akses petani terhadap alat produksi pertanian, salah satunya pupuk bersubsidi. Adanya program pupuk bersubsidi, kata Don, sebenarnya sangat membantu petani dalam upaya meningkatkan produksi pertanian.

Sayangnya, posisi geografis NTT yang jauh ditambah akses infrastruktur jalan yang buruk, membuat petani kesulitan mengakses pupuk bersubsidi. “Sarana transportasi sangat terbatas, sistem distribusi pupuk juga rantainya panjang, sehingga petani di desa saya, akses atas pupuk bersubsidi sangat kecil, bahkan ada desa yang tidak dapat sama sekali,” ujarnya.

Dia bercerita, untuk sampai di Boru Kedang, pupuk bersubsidi didistribusikan melalui Surabaya, kemudian ke Ende, Larantuka, dan baru bisa diecerkan ke desa-desa, termasuk Desa Boru Kedang. Celakanya, kata dia, pengecer di wilayah itu hanya ada satu yang melayani 209 desa. “Itu tidak cukup, sehingga dari situasi ini menginspirasi kami membangun BUMDes untuk berperan menjadi pengecer pupuk bersubsidi,” kata Don.

Awalnya, kata dia, saat BUMDes Boru Kedang berdiri, para pengurus termasuk aparat desa tidak ada pemikiran menjalankan bisnis pengecer pupuk bersubsidi. “Di NTT usaha BUMDes ya jual sembako, belum menyentuh persoalan petani yaitu persoalan pupuk, saya tertantang dan saya dorong,” ujarnya.

Maka mulailah setelah itu, Don mendorong BUMDes memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan mendapatkan rekomendasi untuk menjadi pengecer pupuk bersubsidi. “Sebenarnya sulit menjadi pengecer pupuk bersubsidi karena ini bukan murni bisnis, tidak ada profit, murni sosial. Tetapi BUMDes sebenarnya kan bisa menjadi motivator utama petani untuk melayani dalam aspek sosial, untung kecil, BUMDes jalan terus, sekarang bisa melayani 30 desa di 3 kecamatan,” kata Don.

“Kami tiga kali droping, satu hal masyrakat terbantu dari sisi transportasi dulu pergi 80 km ke Larantuka, atau kalau ke Ende malah 200-an kilo untuk dapat satu karung pupuk, sekarang dengan motor dari rumah ke BUMDes, sudah dapat pupuk, biaya ojek 5000 rupiah saja. BUMDes, berbuat banyak untuk masyarakat,” tegas Don.

Kinii setelah sukses membangun akses atas pupuk bersubsidi di desanya dan desa-desa sekitar, Don juga mulai mendorong pembangunan pusat produksi pupuk organik.

“Dengan dana desa, saya bangun, ternak sapi, dengan harapan, jadi langkah awal pembangunan produksi pupuk organik di Boru Kedang. Tidak hanya produksi, Boru Kedang harus punya produk pupuk organik yang berkualitas standar nasional, kita bekerjasama dengan IPB, merancang produk pupuk organik agar sesuai standar nasional,” pungkas Don.

Tak hanya dari petani, dari sisi pemerintah daerah pun, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani memaparkan berbagai kebijakanya untuk mendorong kedaulatan pangan di Luwu Utara. Luwu Utara, kata Indah, merupakan penyangga pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan juga nasional.

Dari sejarahnya, Luwu Utara, memang merupakan wilayah yang subur. Epos La Galigo, mengungkapkan hal itu. dalam pembukaan di salah satu bab dari la Galigo ada ungkapan “Narekko malupu’ko tama’ko ri baebunta” yang artinya, jika kamu lapar, datanglah ke tanah Baebunta. Ini menunjukkan wilayah Luwu Utara sejak dulu merupakan kawasan lumbung pangan.

Hal itu dibuktikan dengan produksi pangan Luwu Utara yang cukup luar biasa. Produksi padi misalnya mencapai 287.815 ton. Produksi jagung mencapai 129.463 ton, kakao 39.419 ton, sagu 1.799 ton, sapi 29.391 ekor, dan ikan 196.297 ton. “Namun kita tidak bicara soal jumlah produksi pangan, kita bicara melampaui ketahanan pangan, bagaimana kebijakan pangan menuju kedaulatan pangan di Luwu Utara,” kata Indah.

Di Luwu Utara, kata Indah, pemerintah lebih mendorong agar petani berdaulat atas produknya sendiri. “Jumlah petani di Luwu Utara ada 80 persen, ada yang sebagiannya berprofesi ganda yatu sebagai petani dan juga PNS misalnya, nah petani ini kami dorong untuk bangga menjadi petani, saya sendiri bisa menjadi bupati karena bertani kakao,” ungkap Indah.

Dari membangun kebanggaan sebagai petani, pemerintah kemudian mendorong petani agar bertanam sesuai dengan kebutuhannya. Karena itu, pihak pemkab mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendorong hal itu.

Pemkab misalnya menerbitkan Perda Nomor 8 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kemudian, ada Perda Nomor 12 tahun 2017 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Tanaman Sagu. Hal ini penting karena Luwu Utara termasuk penghasil sagu terbesar dengan produksi mencapai 1.799 ton. Namun kini terancam dengan adanya alih fungsi lahan, yang salah satunya untuk lahan sawah. “Kami ingin mendorong petani sagu bangga tanam sagu,” tegas Indah.

Selain itu untuk mendorong konsumsi pangan lokal, Indah juga menerbitkan Surat Edaran Bupati terkait Konsumsi Pangan Lokal, dalam setiap pertembuan SKPD Luwu Utara. Kemudian IIndah juga melaksanakan program inovasi perlindungan varietas lokal melalui sertifikasi.

Saat ini ada 8 varietas lokal Luwu Utara yaitu, bandarata, banjara, remaja, paresale, tarone, dambo, jamborana, dan parekamba dari tiga kecamatan yaitu Rampi, Seko, dan Rongkong, yang sudah disertifikasi. Varietas ini didaftarkan berdasarkan UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), PP No. 13 tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial, serta Permentan No. 01 tahun 2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata cara Pendaftaran Varietas Tanaman

“Akses ke wilayah penghasil delapan varietas padi ini memang masih sangat buruk, ini wilayah terpelosok, terpencil, terluar, tetapi ini menjadi berkah sendiri, karena justru pupuk dan pestisida kimia tidak mudah lalu lalang, jadi kawasan itu menjadi kawasan pertanian tanpa pestisida kimia, berasnya beras organik,” pungkas Indah.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *