FOTO: Fakta Kekerasan Kasus Pertambangan Pulau Wawonii | Villagerspost.com

FOTO: Fakta Kekerasan Kasus Pertambangan Pulau Wawonii

Para korban tindak kekerasan aparat dalam kasus pertambangan Pulau Wawonii (dok. koalisi untuk rakyat Wawonii)

Para korban tindak kekerasan aparat dalam kasus pertambangan Pulau Wawonii (dok. koalisi untuk rakyat Wawonii)

Warga memprotes kekerasan oleh polisi dalam kasus pertambangan Pulau Wawonii (dok. koalisi untuk rakyat Wawonii)

Warga memprotes kekerasan oleh polisi dalam kasus pertambangan Pulau Wawonii (dok. koalisi untuk rakyat Wawonii)

Warga memprotes kekerasan oleh polisi dalam kasus pertambangan Pulau Wawonii (dok. koalisi untuk rakyat Wawonii)

Warga memprotes kekerasan oleh polisi dalam kasus pertambangan Pulau Wawonii (dok. koalisi untuk rakyat Wawonii)

Kerusakan akibat pertambangan di Pulau Wawonii (dok. koalisi nasional untuk rakyat Wawonii)

Kerusakan akibat pertambangan di Pulau Wawonii (dok. koalisi nasional untuk rakyat Wawonii)

Jakarta, Villagerspost.com – Kasus kekerasan dalam konflik pertambangan di Pulau Wawonii menunjukkan aparat penegak hukum memang masih tidak berpihak kepada rakyat. Rakyat Wawonii yang memprotes kerusakan lingkungan akibat pertambangan yang dilakukan PT PT Derawan Berjaya Mining (DBM) justru dihadapi dengan kekerasan dan tindak kriminalisasi. Sejumlah 14 orang warga pun menjadi korban kekerasan yang dilakukan aparat.

Koordinator Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan, Kekerasan tersebut juga pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas-Tugas Kepolisian RI. “Sebagai institusi, Kapolri harus bertanggung jawab untuk mengusut tuntas bawahannya yang mengabaikan prinsip HAM dan keadilan,” kata Iwan, kepada Villagerspost.com, Senin (11/5).

Terkait kasus pertambangan Pulau Wawonii, aparat juga cenderung membela kepentingan modal yang dibekingi penguasa ketimbang berpihak kepada rakyat. Dalam kekerasan terkait pertambangan di Pulau Wawonii, pada 3 Mei lalu, terlihat sekali polisi melakukan tindakan sangat represif terhadap petani. Bahkan para petani pun masih harus dikriminalisasi dengan tuduhan membuat kerusuhan.

Pada aksi terakhir tanggal 3 Mei itu, aparat gabungan Kepolisian Resort Kota Kendari dan Satuan Brimob melakukan tindak kekerasan terhadap warga Desa Polara, Desa Tondonggito, Desa Waturai dan Desa Kekea di Pesisir Pulau Wawonii, Kendari, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan temuan sementara KPA Wilayah Sulawesi Tenggara, WALHI Sulawesi Tenggara dan beberapa organisasi yang menangani laporan warga empat desa di Pesisir Pulau Wawoni, sedikitnya ada 14 orang, termasuk ibu-ibu petani yang menjadi korban kekerasan dengan cara brutal.

Adapun kekerasannya berupa penembakan, penganiayaan, dan pelecehan seksual yang dilakukan pada sekitar pukul 04.00 WITA dini hari (3/5). Tindakan brutal aparat kepolisian dengan unsur Satbrimob yang dikomandoi oleh Kapolda Sulawesi Tenggara, Brigjen Polisi Drs. H. Arkian Lubis dan Kapolresta Kendari AKBP Ilham Saparona dalam penanganan konflik agraria ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

“Aparat kepolisian telah melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang, merendahkan martabat, dan penghukuman yang kejam yang secara jelas dilarang UUD 1945 dan UU HAM,” tegas Iwan. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *