Gagal Panen Akibat Wereng, Kemana Asuransi Pertanian? | Villagerspost.com

Gagal Panen Akibat Wereng, Kemana Asuransi Pertanian?

Damak serangan wereng di wilayah Subang Jawa Barat (dok. klinik tanaman IPB)

Bogor, Villagerspost.com – Serangan wereng batang coklat, yang melanda areal persawahan di wilayah pulau Jawa, Bali dan sebagian Sumatera membuat para petani menderita. Di wilayah Indramayu misalnya, menurut penuturan Kepala Desa Kalensari H. Masroni, petani sudah empat kali melakukan penanaman padi, namun semuanya gagal lantaran padi mati dan tak berbuah.

“Kita sudah empat klai panen tapi nggak ada yang panen untuk musim tanam tahun ini,” katanya kepada Villagerspost.com, di sela acara ‘Diskusi Publik: Ekspose Hasil Lapangan dan Solusi’ yang digelar, di Kampus IPB, Dramaga, Bogor, Senin (14/8).

Tak terhitung dampak sosial yang diderita petani akibat kerugian karena gagal panen itu. “Petani sampai ada yang bercerai dan saya dengar juga bahkan ada yang nekat bunuh diri,” ujarnya.

Berdasarkan data yang diungkap Klinik Tanaman, Fakultas Pertanian Instut Pertanian Bogor (IPB), serangan wereng di Indramayu tahun ini memang sangat parah. (lihat tabel). Pada beberapa desa, serangan bahkan menghancurkan tanaman padi di seluruh areal yang luasnya mencapai ribuan hektare.

Lantas dari mana para petani mendapatkan ganti kerugian gagal panen akibat serangan wereng ini? Pemerintah sendiri sebenarnya telah meluncurkan program asuransi pertanian sejak tahun 2015 lalu.

Untuk bisa mendapatkan asuransi, petani setidaknya harus mendaftar paling lambat sebulan sebelum musim tanam dimulai dengan didampingi oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan UPTD kecamatan untuk mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan.

Premi Asuransi Usaha Tani Padi saat ini adalah sebesar 3%. Berdasarkan besaran biaya input usaha tani padi sebesar enam juta rupiah per hektare per musim tanam, yaitu sebesar 180 ribu rupiah per hektare per musim tanam. Bantuan pemerintah saat ini sebesar 80% sebesar 144 ribu rupiah per hektare per musim tanam, dan saat ini petani harus membayar premi swadaya 20% proporsional, sebesar 36 ribu rupiah per hektare per musim tanam.

Kelompok tani membayar premi swadaya sebesar 20% proporsional sesuai luas area yang diasuransikan. Bukti transfernya akan diperoleh, untuk kemudian diserahkan kepada petugas asuransi yang akan mengeluarkan bukti asli pembayaran premi swadaya dan sertifikat asuransi kepada kelompok tani.

Ada beberapa risiko yang ditanggung lewat Asuransi Usaha Pertanian. Risiko yang dijamin dalam asuransi pertanian adalah meliputi banjir, kekeringan, serangan hama dan OPT. Hama pada tanaman padi antara lain, wereng coklat, penggerek batang, walang sangit, keong mas, tikus dan ulat grayak. Sedangkan penyakit pada tanaman padi antara lain, tungro, penyakit blas, busuk batang, kerdil rumput, dan kerdil hampa.

Untuk tahun ini, karena kegagalan panen terjadi akibat serangan wereng, maka seharusnya petani Indramayu, bisa mengajukan klaim asuransi. Nah, celakanya, kata Masroni, di Indramayu, untuk tahun ini, lantaran ada program percepatan musim tanam, maka para petani dan kelompok tani tidak sempat mendaftar untuk mndapatkan asuransi. “Untuk tahun ini kita belum sempat bayar, sudah tanam karena ada percepatan musim tanam,” ujarnya.

Akibatnya, saat ada kegagalan panen yang rata-rata mencapai 90 persen atau bahkan ada yang hingga 100 persen, petani tidak bisa mendapatkan asuransi pertanian. “Tahun lalu kita memang bayar, per hektare 36 ribu rupiah, tapi itu kan sudah hangus, petani juga nggak tahu itu duitnya kemana?” ujar Masroni.

Dia bercerita, terkait asuransi pertanian, di lapangan jikapun petani sudah membayar, pada praktiknya petani juga tetap sulit untuk mendapatkan klaim asuransi. Tahun lalu misalnya, dari total kerusakan hamparan sawah mencapai sebesar 46% dan sebagian ada kerusakannya mencapai lebih dari 75% (yang sesuai syarat bisa mendapatkan penggantian), namun tetap saja asuransi tidak keluar karena berbagai alasan.

Masroni bercerita, untuk bisa mendapatkan keabsahan adanya kerusakan lahan mencapai 75%, petani atau kelompok tani harus mendapatkan tanda tangan dari petugas penyuluh pertanian dan pengendali organisme pengganggu tanaman (POPT) dari Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Nah, untuk serangan wereng, celakanya, pihak balai di daerah ditargetkan pusat untuk mengendalikan serangan wereng hingga maksimal hanya 10% areal persawahan yang mengalami kerusakan.

“Jadi kalau ada kerusakan sampai 75% mereka juga sulit tanda tangan karena kalau disetujui, mereka pastinya akan dinilai jelek kinerjanya, alhasil petani tetap saja sulit untuk bisa mengajukan klaim,” kata Masroni.

Selain itu, petani juga mengeluh karena meski sudah membayar premi, mereka juga tidak memegang surat premi asuransi yang sudah dibayarkan. Sukam, seorang peternak asal Desa Tanjung, Subang, Jawa Barat, mengaku meski telah ikut asuransi untuk ternak sapi, dia tidak memegang surat preminya.

“Untuk asuransi ternak kita kena 200 ribu rupiah per tahun, tapi karena disubsidi pemerintah 80%, kita cuma bayar 40 ribu per ekor ternak, saya untuk tahun ini udah bayar, tetapi mana saya nggak pegang surat preminya, saya jadi nggak tahu kapan batas premi asuransi saya berlaku, nanti kalau kelewat ternak saya kenapa-napa nggak ada pergantian,” keluhnya.

Untuk asuransi ternak, kata Sukam, peternak yang mengalami kehilangan ternak akibat penyakit atau dicuri akan diberi ganti rugi sebesar Rp10 juta. “Tetapi kalau ternak sakit masih bisa dijual misalnya Rp5 juta, penggantiannya cuma Rp5 juga,” katanya.

Sama seperti Masroni, dia juga meminta agar ada kejelasan soal asuransi pertanian dan peternakan, terutama soal surat premi dan batas berlakunya premi hingga soal kemudahan klaim agar petani tidak dirugikan jika ada kegagalan panen atau kehilangan ternak karena pencurian atau wabah penyakit.

“Saya khawatir, soalnya di desa saya gagal panen sampai 100 persen, kalau udah begini, nggak dapat penggantian, namanya orang lapar, suka nekat, kriminilitas meningkat, pencurian sering kejadian,” ujarnya.

Terkait hal ini, Kepala Klinik Tanaman IPB Dr. Ir. Widodo mengatakan, pemerintah sebaiknya memang memberikan semacam subsidi harga kepada petani seperti yang dilakukan pemerintah di Jepang. Widodo yang menyelesaikan studi doktoralnya di Jepang mengatakan, di negara matahari terbit itu, hubungan antara ilmuwan (universitas), pemerintah dan petani sangat erat.

Untuk menentukan harga panen misalnya, maka pihak pemerintah akan melibatkan para ilmuwan untuk melakukan prediksi apa saja kira-kira risiko yang akan dialami petani dalam masa tanam tersebut baik dari segi ancaman iklim, penyakit, hama dan sebagainya. “Setelah risiko kegagalan panen ini dihitung, maka komponen gagal panen ini kan dimasukkan dalam perhitungan harga saat panen nanti,” jelas Widodo.

Dengan demikian, risiko kegagalan panen sudah termasuk dalam komponen harga yang dijamin pemerintah. Dengan demikian petani bisa mendapatkan harga yang menguntungkan. “Di sisi lain, konsumen juga mendapatkan keuntungan karena harga menjadi stabil,” tegas Widodo. (*)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *