Gotong Royong Memecahkan Masalah Perkawinan Anak di Pulau Seribu Masjid | Villagerspost.com | Page 2

Gotong Royong Memecahkan Masalah Perkawinan Anak di Pulau Seribu Masjid

Rapat para anggota KPI NTB yang dihadiri pengurus cabang (dok. villagerspost.com)

Rapat para anggota KPI NTB yang dihadiri pengurus cabang (dok. villagerspost.com)

Pernikahan Anak Jadi Sumber Masalah Sosial

Beruntung, nasib Rukayah tak berakhir lebih buruk lagi. Dia diselamatkan oleh para aktivis perempuan dari KPI. Selain ditampung, Rukayah juga diberikan pekerjaan, dan ikut dalam pelatihan-pelatihan untuk menjadi kader KPI dalam memutus rantai perkawinan anak di NTB, khususnya di Lombok yang berjuluk Pulau Seribu Masjid itu. KPI wilayah NTB sendiri berdiri sejak tahun 2000 atau hanya berselang dua tahun sejak berdirinya KPI di level nasional pada tahun 1998.

Lilik mengatakan, KPI secara umum memiliki beberapa program yaitu diantaranya reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas anggota, dan meningkatkan kemandirian anggota. Di level kebijakan misalnya, para anggota KPI bekerjasama dengan lembaga lain dan juga lembaga pemerintahan melakukan advokasi kebijakan yaitu mendorong pelibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan mulai dari level dusun, desa, hingga ke level pemerintahan daerah dan pusat.

“Untuk di NTB memang keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan masih sangat rendah. Di desa misalnya, memang dalam musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) kaum perempuan dilibatkan karena ada kewajiban kuota 30 persen keterlibatan perempuan, namun mereka pasif dan tidak banyak terlibat,” kata Lilik.

Dengan advokasi yang dilakukan KPI di desa-desa, maka tingkat partisipasi perempuan mulai meningkat, misalnya dalam penyusunan APBDes dan juga berbagai peraturan termasuk peraturan desa dan peraturan adat (awig-awig). Terkait perkawinan anak, kaum perempuan juga mendorong terbentuknya awig-awig untuk menaikkan batas usia perkawinan menjadi di atas 18 tahun.

KPI selain melakukan pemberdayaan kaum perempuan dan mengadvokasi kebijakan, pada beberapa kasus juga ikut melakukan advokasi terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Kami sebenarnya tidak fokus ke kasus tetapi fokus ke kebijakan, tetapi dalam titik tertentu, memang tidak bisa mengabaikan sebuah kasus, karenanya kita juga mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran anak, dan kasus perkawinan anak, ,” kata Lilik.

Kasus perkawinan anak, terutama menjadi salah satu perhatian KPI karena dinilai menjadi sumber masalah sosial lainnya seperti KDRT, penelantaran anak, kematian ibu dan anak, hingga kasus perkosaan anak di bawah umur. Sepanjang tahun 2016 lalu misalnya, KPI ikut mendampingi kasus perkawinan anak sebanyak 9 kasus. “Dari sembilan kasus itu, 4 pasangan berhasil kita pisah lima tidak bisa dengan berbagai alasan,” kata Lilik.

Kemudian, KPI juga ikut menangani kasus perkosaan anak yaitu satu kasus terhadap anak usia 5 tahun dan anak usia 8 tahun yang dilakukan oleh lelaki dewasa. “Kasusnya salah satunya terjadi di Praya, Lombok Tengah,” ujarnya.

Meski begitu, untuk kasus, KPI memang fokus pada upaya menghentikan tradisi perkawinan anak yang umum terjadi di Lombok. Itu memang bukan tugas mudah, apalagi peraturan perundangan yang ada juga tak mendukung upaya perjuangan KPI dan kelompok-kelompok lain yang berupaya menghapuskan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Selama ini, untuk menyelesaikan masalah perkawinan anak, rintangan terbesar adalah belum adanya sinkronisasi aturan perundangan terkait batas minimal perkawinan. Di Undang-Undang Perkawinan, batasan usia minimal menikah masih diatur pada usia 16 tahun. Sementara, pada Undang-Undang Perlindungan Anak, batas usia menikah lebih tinggi yaitu di usia 18 tahun.

Hal ini sering menyulitkan para aktivis KPI dalam melakukan sosialisasi baik di masyarakat maupun di lembaga-lembaga seperti sekolah-sekolah maupun lembaga keagamaan. “Kebanyakan masih mengacu pada UU Perkawinan,” kata Lilik.

Hal ini pula yang membuat beberapa peraturan daerah yang dikleuarkan pemerintah daerah setempat seperti Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait Batasan Usia Merariq, yaitu 19 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki, tak bertaji. Demikian pula dengan Surat Edaran Bupati Lombok Barat terkait masalah yang sama, yang juga sulit untuk dipatuhi karena masih bertentangan dengan UU Perkawinan. “Terlebih tidak ada sanksi yang diatur dalam surat edaran itu bagi yang melanggar,” kata Lilik.

Karena itu, dalam menangani masalah ini selain melakukan sosialisasi dan advokasi, KPI juga berupaya melakukan pendekatan kepada pihak sekolah, masyarakat adat agar bertindak hati-hati menyikapi perkawinan anak. Misalnya, pihak sekolah agar tidak mengeluarkan anak yang melakukan pernikahan sehingga bisa tetap bersekolah. Sebenarnya untuk mencegah perkawinan anak di sekolah sempat pula diterapkan semacam denda bagi yang melanggar, besarannya antara Rp1 juta-Rp1,5 juta.

“Denda itu kita kenakan kepada pihak lelaki sebagai upaya menimbulkan efek jera agar tidak melakukan perkawinan anak atau menyelewengan adat merariq,” kata Lilik.

Hanya saja, upaya ini juga ternyata kurang efektif. Untuk pencegahan, anak-anak juga tidak diperkenankan membawa telepon seluler ke sekolah agar, khususnya anak perempuan, tidak menyalahgunakan fasilitas media sosial untuk melakukan perkenalan dengan sembarang orang agar tidak menjadi korban. “Kalau ketahuan kita sita kita kembalikan saat sudah lulus, namun ini juga tidak efektif karena di rumah mereka bisa menggunakan jika tidak ada pengawasan,” katanya.

Karena itu, KPI tetap mengupayakan melakukan sosialisasi ke masyarakat ke akar rumput kepada kaum perempuan, laki-laki baik orang tua maupun anak-anak muda terkait bahaya yang bisa timbul terkait perkawinan anak. “Kita juga paparkan masalah kesehatan yang bisa timbul yaitu munculnya penyakit seperti kanker mulut rahim dan soal kematian ibu dan anak,” ujar Lilik.

Penyadaran melalui isu kesehatan ini, kata Lilik, cukup efektif. “Baru melihat gambar kanker serviks saja, mereka kan sudah ngeri, mereka tidak ingin anak-anak perempuannya mengalami hal seperti itu.

Selain itu, di masyarakat desa juga diupayakan ada pelembagaan awig-awig untuk menaikkan batas usia perkawinan. “Awig-awig ini sebenarnya hukum tidak tertulis yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga desa, namun untuk awig-awig terkait batas usia perkawinan anak, dilembagakan menjadi hukum tertulis,” kata Lilik.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *