Gotong Royong Memecahkan Masalah Perkawinan Anak di Pulau Seribu Masjid | Villagerspost.com | Page 4

Gotong Royong Memecahkan Masalah Perkawinan Anak di Pulau Seribu Masjid

Awig-awig atau aturan adat di level desa terkait merariq (dok. villagerspost.com)

Awig-awig atau aturan adat di level desa terkait merariq (dok. villagerspost.com)

Perkuat Keluarga Muda

Lewat upaya anak-anak muda itu, SANTAI memang sangat terbantu dalam memfasilitasi terbentuknya awig-awig pendewasaan usia pernikahan. “Proses pembentukan awig-awig memang lebih kepada inisiatif dari masyarakat dan disesuaikan dengan kearifan lokal mereka,” terang Suharti.

Prosesnya tidak mudah karena akan ada perdebatan panjang dari para tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuka agama dan juga anak-anak muda terkait misalnya penentuan batas minimal usia menikah. Pasalnya di UU Perkawinan memang masih dibolehkan di usia 16 tahun, meski di UU Perlindungan Anak disebutkan batasnya adalah 18 tahun.

Kebanyakan memang kemudian sepakat batasan itu adalah di atas usia 18 tahun. Untuk menjadi sebuah awig-awig, kebanyakan dibutuhkan waktu antara 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian setelah disahkan, akan ada masa sosialisasi selama enam bulan sebelum diberlakukan secara efektif.

Meski mendorong upaya pencegahan perkawinan anak lewat berbagai cara baik sosialisasi, kampanye sampai mendorong pembentukan peraturan dan awig-awig, SANTAI bersama mitra lainnya tetap tak menafikan anak-anak yang sudah terlanjur melakukan pernikahan. Karena itu SANTAI bersama mitra juga melakukan upaya penguatan keluarga pada anak-anak yang menikah antara usia 12-18 tahun.

Pada kasus perkawinan anak dimana si perempuan belum mengalami kehamilan atau belum dilakukan hubungan seksual, SANTAI bersama KPI, serta tokoh masyarakat, sekolah dan lembaga terkait lainnya berupaya melakukan pemisahan atau belas. Soal belas ini juga diatur dalam awig-awig yang sudah diterapkan di beberapa desa.

Pemisahan dilakukan untuk mencegah terjadinya kehamilan dini yang bisa berakibat pada kematian ibu dan anak, juga agar si anak tetap bisa melanjutkan sekolah sehingga usia cukup dewasa dan matang untuk bisa menikah. “Ini cukup efektif, anak-anak yang terlajur merariq atau dibawa lari dibelas dan dikembalikan ke orang tua,” ujar Suharti.

Proses mem-belas ini pada praktiknya memang tidak mudah, karena pada beberapa kasus, anak-anak yang terlanjur menikah ini dan tidak mau dipisah, beralasan mereka sudah melakukan hubungan badan dan sudah mengalami kehamilan. Karena itu untuk pembuktian dilakukan pemeriksaan secara medis untuk dibuktikan apakah hubungan sudah terjadi dan kehamilan benar sudah terjadi. Jika terbukti mereka belum melakukan hubungan badan dan tidak terjadi kehamilan, maka proses belas bisa dilakukan.

Kesulitan berikut dalam melakukan belas adalah karena sikap orang tua yang mendiamkan kasus merariq. “Ada satu kasus dimana merariq baru ketahuan setelah anaknya dibawa lari 10 hari. Rupanya orang tua si anak perempuan dijanjikan diberikan uang sebesar Rp10 juta, tetapi karena yang direalisasikan hanya Rp1 juta makanya si orang tua melapor,” kata Suharti.

Dalam kasus ini, pasangan ini akhirnya memang tidak bisa dipisahkan. Untuk pasangan yang tidak bisa dipisahkan, SANTAI berupaya memberikan pendidikan dan pehamahaman soal kesehatan reporduksi termasuk dampak kehamilan terlalu dini. Mereka yang sulit dipisah karena berbagai alasan diupayakan sebisa mungkin menunda kehamilan lewat pemahaman soal pendidikan kesehatan reproduksi, dan tetap bersekolah.

Meski begitu, kata Suharti, pencegahan pernikahan anak tetaplah yang utama. Dalam rangka ini, pendidikan kesehatan reproduksi ini juga diberikan di sekolah-sekolah dalam rangka mencegah anak-anak melakukan perkawinan dini. Kemudian di sekolah juga diberlakukan aturan menghukum orang tua yang anaknya melakukan perkawinan anak dengan menerapkan denda untuk menimbulkan efek jera.

Suharti mengakui, memang tugas mengurangi terjadinya perkawinan anak ini tidak mudah. Dia mengatakan, banyak latar belakang sosial yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak, mulai dari masalah kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, penyalahgunaan media sosial, pemahaman salah soal budaya merariq, dan sebagainya.

Meski begitu dengan berbagai upaya yang dilakukan, dia berharap, angka perkawinan anak di Lombok bisa diturunkan serendah mungkin, agar dampak ikutannya seperti kasus KDRT, kematian ibu anak, gizi buruk dan berbagai masalah sosial lainnya bisa ikut berkurang. “Kita akan terus berupaya agar kasus pernikahan anak tidak lagi terjadi,” pungkasnya. (*)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *