Hitam Putih Potret Kehutanan Indonesia | Villagerspost.com

Hitam Putih Potret Kehutanan Indonesia

Direktur Program Hutan dan Perubahan Iklim Madani Anggalia Putri Permatasari menyatakan SoIFO memperlihatkan masih adanya celah yang cukup lebar bagi terjadinya deforestasi dan perlu mendapat koreksi lebih lanjut dari KLHK. (dok. madani)

Jakarta, Villagerspost.com РPemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerbitkan buku tentang status hutan Indonesia atau State of Indonesia’s Forests 2018 (SoIFO). Terkait terbitnya buku tersebut, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan (Madani) Teguh Surya mengatakan, SoIFO adalah publikasi yang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak.

“Karena di dalamnya KLHK menerbitkan banyak data terbaru mengenai tutupan hutan, kawasan hutan, izin kehutanan, deforestasi, perhutanan sosial, dan langkah-langkah untuk mengurangi emisi dari sektor kehutanan (REDD+) beserta capaiannya hingga hari ini,” kata Teguh dalam acara temu jurnalis, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (4/9).

Teguh menegaskan, terbitnya buku status hutan Indonesia (SoIFO) tahun 2018 sebagai satu landasan baru dalam mewujudkan tata kelola hutan Indonesia yang berkelanjutan layak diapresiasi. “Buku tersebut dengan jujur memaparkan kondisi kekinian tentang bagaimana hutan kita dikelola dengan berbagai ketimpangan yang dimanja dari zaman ke zaman,” ujarnya.

Langkah koreksi (corrective action) yang dikomandoi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan awal yang baik. “Namun belum cukup kuat jika menekankan pada bagi-bagi pengelolaan lahan hutan semata,” tegasnya.

Teguh menegaskan, kontradiksi pembangunan kehutanan sebagai penopang ekonomi dengan komitmen perlindungan lingkungan harus bisa diselesaikan dengan mempertegas langkah koreksi pengelolaan hutan Indonesia. Koresi dilakukan melalui transparansi data dan informasi pengelolaan hutan, perumusan kebijakan yang inklusif dan akuntabel, perketat pengawasan dan penegakkan hukum yang proporsional, serta penyelesaian konflik.

Madani sendiri memberikan beberapa catatan terkait isu-isu yang dibahas dalam SoIFO. Ada beberapa isu krusial yang disorot Madani seperti soal data luas tutupan hutan, potensi deforestasi, kebijakan pertukaran lahan, hingga masalah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Terkait masalah luasa lahan, dalam SoIFO, KLHK menyatakan, aampai bulan Desember 2017, kawasan hutan Indonesia di darat diklaim mencapai seluas 120,6 juta hektare (63 persen dari luas daratan Indonesia).

Kawasan hutan tidak selalu memiliki tutupan hutan, tetapi secara hukum akan dipertahankan sebagai hutan permanen. Mengenai tutupan hutan, berdasarkan data pemerintah, luas hutan primer di Indonesia saat ini mencapai 46,1 juta hektare (saat ini dilindungi oleh kebijakan moratorium, kecuali yang terletak di dalam konsesi/wilayah yang sudah dibebani izin). Sementara itu, luas hutan sekunder mencapai 43,3 juta hektare dan luas tutupan hutan tanaman mencapai 4,7 juta hektare (tidak sampai setengah dari luas konsesi hutan tanaman industri yang ada saat ini).

Karena pemerintah mengklasifikasikan hutan tanaman sebagai kelas lahan hutan, luas tutupan hutan Indonesia versi pemerintah adalah sekitar 94 juta hektare. Tetapi, luas tutupan hutan alam primer dan sekunder saat ini hanya 89,4 juta hektare. Data ini menurut Madani masih banyak perbedaan dengan data versi tutupan hutan dari masyarakat sipil. Sebagai contoh, data tutupan hutan alam yang dikeluarkan oleh Forest Watch Indonesia hanya berkisar di angka 82 juta hektare pada tahun 2013.

Direktur Program Hutan dan Perubahan Iklim Madani Anggalia Putri Permatasari menyatakan SoIFO memperlihatkan masih adanya celah yang cukup lebar bagi terjadinya deforestasi dan perlu mendapat koreksi lebih lanjut dari KLHK. Celah deforestasi dimungkinkan setidaknya oleh lima hal. Pertama, alokasi izin pemanfaatan hutan baru seluas 5 juta hektare. Kedua, penetapan 2,5 juta hektare hutan primer dan 3,8 juta hektare hutan sekunder sebagai Hutan Produksi Konversi yang dapat dilepaskan untuk pembangunan nonkehutanan.

Ketiga, kebijakan moratorium yang tidak melindungi hutan alam sekunder yang masih tidak berizin. Keempat, adanya hutan alam yang berada di Area Penggunaan Lain (APL) seluas 6,9 juta hektare. Kelima, kebijakan land-swap yang meliputi hutan alam seluas 362.390 hektare, sebagaimana dikutip dari kajian Koalisi Anti Mafia Hutan.

“Kawasan konservasi dan lindung pun belum aman, mengingat terdapat 10,8 juta hektare hutan konservasi telah berubah menjadi kawasan tidak berhutan. Bahkan pada tahun 2016-2017, ebanyak 20 persen dari deforestasi terjadi di kawasan konservasi dan lindung,” ujar Anggalia.

Dalam hal potensi deforestasi dari izin pemanfaatan hutan baru Madani mencatat, dari 38,4 juta hektare hutan produksi yang belum dibebani izin, sejumlah 5 juta hektare di antaranya telah dialokasikan untuk izin baru pemanfaatan hutan skala besar. Dalam rencana kehutanan jangka panjang (RKTN), target peningkatan izin hutan tanaman industri sendiri mencapai 4,4 juta hektare pada 2030.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *