Inilah Resep Maut Melanggengkan Kebakaran Hutan Indonesia (Bagian III) | Villagerspost.com

Inilah Resep Maut Melanggengkan Kebakaran Hutan Indonesia (Bagian III)

Perusakan Hutan Gambut di Riau (Dok. Greenpeace)

Perusakan Hutan Gambut di Riau (Dok. Greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Pada bagian pertama dan kedua tulisan ini, sudah dijabarkan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia memang merupakan sebuah proses berulang yang terjadi sejak bertahun-tahun lalu. Berdasarkan hasil penelitian beberapa lembaga, kebakaran hutan ini sejarahnya dapat dilacak hingga ke awal tahun 1970-an dimana saat itu hutan-hutan alam khususnya di Kalimantan dan Sumatera mulai dikapling-kaplingkan lewat penerbitan hak pengusahaan hutan (HPH) oleh rezim Orde Baru.

Menurut catatan sejarah, kebakaran hutan besar di Indonesia pada abad 20 terjadi pada tahun 1982/1983 terutama di Kalimantan Timur dimana terdapat 3.6 juta hektare hutan dan lahan terbakar (Saharjo, 2008). Studi yang dilakukan ITTO-GTZ menyimpulkan bahwa penyebab kebakaran adalah perubahan struktur vegetasi akibat pembalakan kayu yang dimulai sekitar 1970-an, dimana jutaan hektar lahan hutan dibagi-bagi kedalam kawasan HPH yang mengakibatkan ledakan kayu di Sumatra dan Kalimantan yang merubah bentang alam dari kedua pulau tadi lebih dari dua dekade.

Akibat pelaksanaan logging ini adalah jumlah log yang tidak termanfaatkan tergeletak di lantai hutan yang mengakibatkan terjadinya penumpukan bahan bakar sehingga rawan api (Saharjo, 2008).

Kebakaran hutan yang terjadi pada masa orde baru (Pemerintahan Soeharto), yakni tahun 1982/1983 (3.600.000 ha), 1987 (66.000 ha), 1991 (500.000 ha), 1994 (5.110.000 ha), 1997/1998 (10.000.000 ha) belum direspons dalam bentuk kebijakan undang-undang yang spesifik dan jelas. Dalam masa-masa itu, Pemerintah Soeharto lebih melihat kebakaran hutan bukan suatu masalah yang perlu direspons secara penting dan mendesak lewat suatu kebijakan undang-undang.

Dalam praktek penanganannya  di masa tersebut, kebakaran hutan ditangani oleh Kementerian Kehutanan, sedangkan kebakaran lahan ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Pada tahun 1995, menteri kehutanan lewat SK Menteri Kehutanan No 188/kpts-II/1995 membentuk Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan Nasional (PUSDALKARHUTNAS). Di tahun yang sama juga, Kementerian Lingkungan Hidup lewat SK Kementerian Lingkungan Hidup No KEP-18/MENLH/3/1995 membentuk Badan Koordinasi Nasional Kebakaran Lahan.

Tahun 1997 lewat SK Menteri Lingkungan Hidup No KEP-40/MENLH/09/1997 membentuk Tim Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Selain itu, hal yang jamak kita temukan di masa-masa itu adalah pembakaran lahan untuk pembukaan perkebunan besar kelapa sawit, dimana terjadi tumpang tindih dengan masa-masa masyarakat lokal/adat melakukan pembukaan lahan dengan pembakaran terbatas. Saling lempar dan saling tuduh antara pemerintah, masyarakat/NGO, dan pengusaha perkebunan terlihat intens pada tahun 1997-1998-an.

Penegakan hukum tidak sepenuhnya terjadi, karena belum adanya kebijakan setingkat undang-undang yang secara eksplisit menghukum dan mendenda bagi person penyebab kebakaran hutan dan lahan. Barulah setelah kebakaran hutan dan lahan tahun 1997/1998 yang sangat hebat, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan untuk merespons kebakaran hutan dan lahan tersebut.

Sedikitnya terdapat beberapa kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam merespons kebakaran hutan dan lahan, yakni UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan, serta turunan kebijakan nasional yakni PP No 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan. (Tamat)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *