Jagung Transgenik dan Pengkhianatan Nawacita Jokowi-JK | Villagerspost.com

Jagung Transgenik dan Pengkhianatan Nawacita Jokowi-JK

Aktivis menentang penanaman benih transgenik yang dinilai membhayakan lingkungan (dok. animalrights.about.com)

Aktivis menentang penanaman benih transgenik yang dinilai membhayakan lingkungan (dok. animalrights.about.com)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla kembali terancam mengkhianati Nawacita terkait cita-cita mewujudkan kedaulatan pangan. Pasalnya, pemerintah saat ini malah mengizinkan komersialisasi jagung transgenik RR NK603 oleh Kementerian Pertanian, hari ini, Jumat (18/12).

Untuk diketahui, rekayasa genetika adalah salah satu teknik bioteknologi modern yang dilakukan dengan cara pemindahan gen (transgenic) dari satu mahluk hidup ke mahluk hidup lainnya untuk menghasilkan tanaman atau hewan yang memiliki sifat-sifat tertentu.

Terkait hal ini, Aliansi Desa Sejahtera meminta agar Jokowi-JK lebih jeli dan cermat dalam menerjemahkan konsep kedaulatan pangannya.  “Tanaman hasil rekayasa genetik, yang dikenal juga sebagai tanaman transgenik, tidak akan mewujudkan Kedaulatan Pangan.  Dan tidak akan pernah mensejahterakan petani kecil di Indonesia,” kata Koordinator ADS Tejo Wahyu Jatmiko kepada Villagerspost.com, Jumat (18/12).

Rencana komersialisasi tanaman transgenik itu, kata Tejo, jelas bertentangan dengan Nawacita terkait janji mewujudkan kedaulatan pangan Jokowi-JK. “Kami percaya, bahwa presiden akan memenuhi janjinya mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan produsen pangan skala kecil di negeri ini,” tegas Tejo.

Sayangnya, ketidakpahaman dan kelemahan Kementerian Pertanian menyebabkan Jokowi-JK terancam gagal dalam menterjemahkan cita-cita itu. “Bahkan melenceng jauh dari prinsip kedaulatan pangan,” tegas Tejo.

Tejo mengingatkan, tanaman transgenik hanya akan menciptakan ketergantungan baru bagi petani dan hanya membawa keuntungan bagi perusahaan pemillik benih.  “Setelah sekitar 20 tahun komersialisasi tanaman transgenik di seluruh dunia, banyak janji-janji perusahaan yang tidak terbukti, yang pasti adalah peningkatan penggunaan benih dan bahan kimia beracun yang juga diproduksi oleh perusahaan yang sama,” tambahnya.

Koordinator Pokja Sawit ADS Achmad Surambo mengatakan, langkah pemerintah melalui Kementerian Pertanian ini jelas bertentangan dengan Nawacita kedaulatan pangan. Dia mengatakan, kedaulatan pangan yang dijanjikan dalam Nawacita, adalah memberikan dukungan kepada kesejahteraan petaninya.

“Kami berharap program  1.000 desa daulat benih, dan 1000 desa organik  yang menjadi prioritas dalam membangun kedaulatan pangan di negeri ini, bukan menggunakan  benih-benih yang dihasilkan oleh perusahaan multinasional, atau pun program-program yang fokus pada produktivitas tetapi mengabaikan petaninya,” kata Surambo.

Deputy Director Sawit Watch itu menegaskan, terjemahan Nawacita khususnya terkait kedaulatan pangan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian adalah mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri. “Kemudian, mengatur kebijakan pangan secara mandiri dan yang terakhir melindungi dan mensejahterakan petani, nelayan, pekebun kecil penghasil pangan ,” kata Surambo mengingatkan.

Sayangnya, langkah yang diambil lebih fokus untuk  menggenjot produksi yang justru membuat posisi petani semakin rentan.  Sebagian petani Indonesia memiliki kemampuan untuk menghasilkan benih, pupuk  yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi, sayangnya upaya ini belum mendapatkan dukungan yang cukup.

“Tidak ada perlindungan yang cukup untuk berproduksi dan mendapatkan harga panen yang baik, pendanaan untuk benih dan pupuk diberikan  oleh swasta, seperti benih NK603 milik Monsanto ini,” timpal Tejo.

ADS mendesak agar rencana pelepasan benih jagung transgenik NK603 atau yang lainnya  harus dihentikan. “Jika tidak kedaulatan pangan hanya menjadi omong kosong semata,” tegas Tejo.

Saat ini ada sejumlah tanaman transgenik yang sedang mengantri untuk mendapatkan izin pelepasan di Indonesia. Diantaranya adalah Jagung RR NK603, Jagung Event MON 89034 (tahan serangan hama Lepidoptera–kupu/ngengat ), Kedelai Event GTS 40-3-2 (tahan herbisida glifosat–herbisida berspektrum luas yang dapat mematikan sebagian besar tipe tanaman pengganggu seperti gulma). Semua bibit itu adalah milik Monsanto.

Tejo mengingatkan, bahwa pada 2001-2003, kapas transgenik juga pernah dikomersialisasikan di Sulawesi Selatan. Saat itu pelepasan kapas transgenik diiringi, dengan janji-janji muluk, tetapi kemudian berakhir dengan kegagalan.

Petani merugi, perusahaan lari dari tanggung jawab. Bahkan  upaya suap pun terbukti dilakukan. Dan ini dilakukan oleh perusahaan yang sama. Karena itu, kata Tejo, Indonesia memerlukan tindakan berani dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

Caranya dengan memberikan kepercayaan dan dukungan penuh kepada petani-petani skala kecil kita. Terbukti di seluruh dunia, petani-petani yang menerapkan sistem bertanam dengan selaras alam lah yang mampu menghasilkan pangan untuk masyarakat sekitarnya, bukan perusahaan multinasional penghasil benih, pupuk dan pestisida kima.

“ADS mendesak Presiden Jokowi memimpin langsung program kedaulatan pangan yang menjadi andalannya,” pungkas Tejo.  (*)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *