Jalan Berliku Kedaulatan Pangan | Villagerspost.com

Jalan Berliku Kedaulatan Pangan

Para pemateri memaparkan strategi untuk kembali menata program kedaulatan pangan yang dinilai salah arah (dok. krkp)

Jakarta, Villagerspost.com – Membangun kedaulatan pangan tampaknya bukan sebuah upaya mudah. Jalannya selalu tampak sulit dan berliku. Pasalnya, untuk menyamakan pemahaman terkait kedaulatan pangan saja, antar pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, petani, ilmuwan dan ekonom, tak gampang menemukan titik temu. Gambaran itu terlihat dalam diskusi sesi kedua, dalam seminar Seminar Nasional Kedaulatan Pangan bertajuk “Beyond Food Security: Menakar Ulang Kedaulatan Pangan” di di Swiss Bell Residence, Jakarta, Selasa (6/11).

Dari sisi pemerintah, Indra Sakti Lubis, yang mewakili staf ahli presiden bidang ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan, perbaikan statistik pangan merupakan awal dari pembenahan kinerja pertanian di Indonesia, sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah menuju kedaulatan pangan. Indra mengatakan, dilihat dari indikator makro ekonomi misalnya, tingkat inflasi bisa ditekan di angka di bawah 3%. “Belum pernah kita mengalami tingkat inflasi yang cukup merata. Kalau dikomparasikan di negara maju, cenderung sama,” kata Indra.

Tingkat pertumbuhan ekonomi pun bagus, di atas rata-rata dunia. “Kita bisa 5 persen yang di dunia hanya 3 persen walau tidak sesuai yang diharapkan,” tambahnya. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka juga menurun, yang juga disertai penurunan angka kemiskinan dan angka ketimpangan sosial yang semakin menyempit.

Dari sisi pembangunan pedesaan, pemerintah juga mengucurkan dana desa yang jumlahnya untuk tahun ini mencapai Rp60 triliun atau sekitar Rp800-an juta perdesa untuk sejumlah 75 ribu desa di Indonesia. Dampak ekonomi makro terhadap perdesaan ini, dinilai berkontribusi positif pada kesejahteraan petani dimana nilai tukar petani naik dari 100,91 di tahun 2017 menjadi 103,02 di tahun 2018.

“Yang pernah dicetuskan Pak Erani ketika menjabat di direktorat desa, ada tiga prasyarat utama desa mandiri, pertama, pengelolaan SDM di desa itu sendiri, kedua, peningkatan kapasitas SDM dan akses termasuk keuangan, ketiga, kuatnya organisasi ekonomi masyarakat,” kata Indra. Sasaran kebijakan pembangunan desa pemerintah saat ini menuju pada perwujudan ketiga prasyarat itu. “Saat itu yang didorong oleh pemerintah adalah BUMDes dan koperasi,” tambahnya.

Terkait akses pendanaan misalnya, alokasi anggaran prioritas untuk pembangunan berkelanjutan, dalam dua tahun terakhir kebijakan transfer daerah sangat besar. Sementara terkait akses atas lahan, ketimpangan penguasaan lahan diimbangi melalui reforma agraria.

“Salah satu kendala yang coba kita jawab dari 75 ribu desa beberapa desa tidak dapat memanfaatkan dana desa karena masuk kawasan hutan lindung dan daerah perkebunan dan dijawab pada program Reforma Agraria,” tegas Indra.

Kemudian pemerintah juga melakukan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian yang terus menjadi program prioritas pemerintah. Kemudian terkait dengan era digital, pemerintah juga aktif mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Berbeda dengan Indra, Enny Sri Hartati dari Indef, justru menilai, kebijakan pemerintah malah kontradiktif dengan tujuan mewujudkan kedaulatan pangan. “Kedaulatan pangan itu yang utama adalah mandiri. Ketika berbicara tentang kedaulatan maka akan ada kemandirian,” kata Enny.

Nyatanya, kata Enny, kebijakan pemerintah justru tidak mencerminkan penciptaan kemandirian petani. Kebijakan upaya khusus padi, jagung kedelai (upsus pajale) misalnya, malah membuat petani bergantung pada ketiga komoditas itu. “Kalau masih bergantung pada pajale maka lupakan kedaulatan pangan,” tegasnya.

Hal itu, kata dia, dibuktikan dari luas lahan untuk menanam komoditas pajale yang semakin luas, sementara produktivitas stagnan. Data Indef menunjukkan, luas panen padi misalnya tahun 2012 hanya sejumlah 13,4 juta hektare dengan produktivitas 5,14 ton per hektare, namun luasan itu meningkat tajam di 2018 menjadi 16 juta hektare, tetapi produktivitas tak beranjak jauh, hanya mencapai 5,22 ton per hektare.

Dampaknya, terlepas dari adanya klaim surplus produksi, nyatanya impor pangan, khususnya beras juga tinggi. Tahun 2018 saja, impor beras mencapai 1,1 juta ton dengan nilai impor mencapai sebesar US$524 juta.

Impor beras, kata Enny, juga menunjukkan tidak efisiennya, produksi beras di Indonesia. “Biaya produksi beras di Indonesia per 1 kilogram padi, 4000 rupiah, sementara di Vietnam, hanya 1000 rupiah,” kata Enny.

Ini menyebabkan harga beras di Indonesia lebih tinggi dari Vietnam. Komponen yang melambungkan harga produksi terutama adalah biaya buruh lepas dan sewa lahan yang cukup tinggi.

Kemudian, usaha pertanian juga tidak menguntungkan bagi petani. “Income petani, tidak memasukkan biaya sewa dan jasa hanya menghasilkan keuntungan sebesar 1,2 juta rupiah per bulan, per hektare,” jelas Enny.

Data-data yang diajukan pemerintah, kata Enny, yaitu inflasi rendah, produksi naik, menjadi kontradiktif dengan kondisi yang dihadapi petani. “Apa yang dihadapi petani kita bukan semakin membaik tapi malah semakin memburuk!” tegasnya.

Hal itu tampak dengan semakin ditinggalkannya profesi petani oleh orang usia muda. “Ketika sektor itu tidak memberikan insentif ekonomi, tidak ada transformasi ke modern. Sehingga ketika sektor pertanian masih sangat tradisional, yang terjadi mekanisasi bukan modernisasi,” ujar Enny.

Dari sisi petani, Dr. Hermanu Triwidodo, dari Institut Pertanian Bogor yang juga merupakan Ketua Umum Gerakan Petani Nusantara (GPN) mengatakan, bagi para petani, khususnya di GPN, kedaulatan pangan bisa berarti sederhana, apakah program pertanian yang diluncurkan pemerintah mengandung kebhinnekaan atau keseragaman. GPN sendiri, kata Hermanu, hadir sebagai koreksi atas kesalahan kebijakan di masa lalu.

Revolusi hijau adalah kebijakan pangan yang menyeragamkan pangan bertumpu pada beras dan perangkat peningkatan produksi pertanian dilakukan dengan bertumpu pada input kimia baik pupuk maupun insektisida dan pestisida. Tema besar revolusi hijau adalah ketahanan pangan dan menempatkan petani sebagai obyek yang derajatnya turun sebagai sekadar produsen pangan.

Dalam revolusi hijau, produktivitas tanaman dipacu dengan memaksimalkan potensi genetik tanaman unggul. Proteksi tanaman dilakukan dengan racun kimia (penyemprotan berjadwal, racun yang baik adalah yang dapat bertahan lama dalam memproteksi tanaman). Mengubah lingkungan agar sesuai dengan keperluan tumbuh tanaman.

Dampaknya, yang terjadi justru pencemaran lingkungan, organisme yang baik bagi tanah dan tanaman (non sasaran ikut mati), hancurnya keragaman (biodiversity) dan gangguan kesehatan. Sementara, sasaran produktivitas justru tak tercapai malah cenderung menurun akibat terjadinya resistensi, resurgensi hama dan munculnya hama baru.

Dampak kegagalan revolusi hijau dengan semakin meledaknya serangan hama seperti wereng di pertengahan tahun 1980-an inilah yang membuat pemerintah Orde Baru (ketika itu) mengeluarkan kebijakan pengendalian hama terpadu yang intinya adalah pengendalian hama secara alami dengan memanfaatkan musuh alami hama, mengembalikan unsur hara tanah secara alami, dan peran aktif petani dalam melakukan pengamatan pada ekosistem sawahnya.

Sayangnya kemudian, pola ini mulai ditinggalkan sehingga kemudian GPN hadir untuk kembali mengingatkan peran penting PHT dalam mewujudkan kedaulatan pangan. “Kita bergerak untuk mendorong kesalahan masa lampau, dari pertanian revolusi hijau ke pertanian berkelanjutan. Di revolusi hijau semuanya dipikirkan orang lain dan dalam paket disalurkan kepada petani melalui penyuluh,” ujarnya.

GPN mengoreksi itu dengan menjadikan petani sebagai subyek dan menjalankan pertanian berkelanjutan. “Pertanian ekologis menghargai tanaman dan lingkungan yang cocok, dulu lingkungan yang tidak cocok untuk kedelai, ditambah kapur agar pH cocok jadi nanam kedelai kegiatan ini sangat tidak ekologis,” kata Hermanu.

Pola berpikir pun berubah di mana dahulu penyuluh pertanian adalah sumber pengetahuan, namun kini bertransformasi, dimana penyuluh bisa belajar dari petani dan sebaliknya, atau penyuluh dan petani bersama-sama belajar tentang pengetahuan pertanian. “Petani agar berdaulat, berkarya tanpa dipaksa, terpaksa, terbiasa, sehingga bisa menjalani, mensyukuri,” ujarnya.

Intinya, ujar Hermanu, kedaulatan menurut pesan leluhur terwujud dalam “sistem gotong royong, sambung keperluan” dengan memfokuskan pada kesejahteraan pelaku (subyeknya) yaitu petani.
“Kedaulatan pangan terwujud dalam visi memuliakan petani. Visi memuliakan petani harus tercermin dalam kebijakan yang diarahkan pada upaya untuk mendukung petani dalam mengembangkan diri, keluarga dan komunitasnya untuk lebih berdaya dan mandiri,” pungkasnya.

Kemudian, Vanda Ningrum dari Pusat Penelitian Kependudukan LIPI memaparkan, ada sembilan prinsip kedaulatan pangan yang dirumuskan dalam pertemuan di Nyeleni, Mali atau yang dikenal sebagai “Nyeleni Declaration”.

Kesembilan prinsip itu adalah, sesuai dengan kultur setempat, ramah lingkungan dan berkelanjutan, menentukan pangan dan sistem pertanian sendiri, mengutamakan orang-orang yang memproduksi, mendistribusi dan mengkonsumsi pangan, bukannya tuntutan pasar, menghancurkan rejim pangan dan korporat, memberdayakan kembali petani kecil, rumah tangga pertanian, nelayan, peternakan kecil, sistem perdagangan yang transparan dan berkeadilan, dan hubungan sosial baru yang bebas dari tekanan dan ketidaksetaraan antar laki-laki dan perempuan, rakyat, ras, kelas sosial dan generasi.

“Kedaulatan pangan adalah suatu sistem pangan tidak hanya hasil produksinya, tetapi mengutamakan orang-orang yang memproduksi, mendistribusi dan mengkonsumsi pangan sebagai inti dari sistem dan kebijakan pangan dan bukan tuntutan pasar,” jelasnya.

Hal ini sangat bertentangan dengan konsep kedaulatan pangan yang digariskan FAO dimana yang ditekankan adalah ketersediaan pangan. “Ini ditentang oleh masyarakat sipil karena tujuan kedaulatan pangan bukan sekadar ketersediaan pangan,” jelas Vanda.

Konsep FAO, kata dia, tidak mempengaruhi konsentrasi kekuatan ekonomi(dalam perdagangan dan kepemilikan aset), sedangkan kedaulatan pangan yang diperjuangkan gerakan masyarakat memperjuangkan kesetaraan dari asimetrik kekuasaan dan menganggap pangan lebih dari sekedar komoditas.

FAO mengklaim sebagai pelopor Good Agriculture Practice (GAP) seperti prinsip keberlanjutan, kehati-hatian dalam transgenik, dan pertanian hijau, namun tidak menjelaskan posisinya dalam mode produksi yang baik untuk prinsip tersebut. Bahkan mengakui industrialisasi pertanian. Sedangkan kedaulatan pangan fokus pada pertanian skala kecil, non-industri, dan menerapkan agroekologis.

Intinya, kata Vanda, dalam mewujudkan kedaulatan pangan, otonomi petani kecil menjadi kunci, baik dalam hal kontrol sumber daya, co-production, pasar, dan kelembagaan petani. “Tantangannya adalah implementasi dari prinsip tersebut sangat kompleks karena dalam dunia yang terbuka menghadapkan sistem pangan dengan kekuatan pasar yang besar,” ujarnya.

Dalam konteks ini, negara penting berperan dalam melindungi petani kecil dengan mendiskusikan bersama dengan petani-petani kendala yang dihadapi. “Karena banyak kasus petani menghadapi kendala yang tidak sama dengan lintasan yang ditentukan sebelumnya melalui gerakan global,” ujarnya.

Dia juga menegaskan, aktor yang paling berpengaruh dalam mengawal kedaulatan pangan ini adalah gerakan masyarakat sipil, yang terus harus berjuang bersama mengawal pemerintah dalam menentukan kebijakan pangan.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *