Jokowi Blusukan, Tahun Depan Indonesia Harus Tanpa Asap | Villagerspost.com

Jokowi Blusukan, Tahun Depan Indonesia Harus Tanpa Asap

Presiden Jokowi berbincang dengan Abdul Manan inisiator petisi Blusukan Asap di Kanal Sungai Tohor Riau (Dok. Koalisi Blusukan Asap)

Presiden Jokowi berbincang dengan Abdul Manan inisiator petisi Blusukan Asap di Kanal Sungai Tohor Riau (Dok. Koalisi Blusukan Asap)

Jakarta, Villagerspost.com – Presiden Joko Widodo akhirnya memenuhi harapan banyak pihak baik warga maupun aktivis lingkungan untuk melakukan blusukan asap ke wilayah hot spot kebakaran hutan di Riau. Selain melihat lokasi kebakaran lahan gambut dan hutan, Jokowi juga menegaskan komitmennya untuk melindungi lahan gambut.

“Betul, kemarin sudah saya perintahkan ke menteri kehutanan. Lahan gambut tidak bisa diremehkan, harus dilindungi karena merupakan ekosistem, dan bukan hanya gambut dalam saja yang harus dilindungi, namun seluruh areal gambut,” demikian pernyataan Presiden Jokowi saat berkunjung ke sekat kanal di sungai Tohor, Kamis (27/11).

Kesediaan dan komitmen Jokowi ini menumbuhkan harapan baru untuk Indonesia bebas tanpa asap pada tahun depan. “Ini menunjukkan komitmen Presiden Jokowi menjadikan penyelesaian bencana ekologis tersebut sebagai prioritas dan agenda utama pemerintahannya,” kata Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Kamis (27/11).

Longgena mengaku senang presiden mau turun langsung ke lapangan dan tahu akar masalah kebakaran hutan. Dengan demikian Presiden Jokowi dapat langsung menetapkan langkah penting penyelamatan Indonesia dari kebakaran lahan gambut dan hutan, dengan memperpanjang, memperkuat, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan moratorium, serta menerapkan kebijakan perlindungan total gambut.

“Upaya lain yang tak kalah penting untuk mengatasi karut marut pengelolaan sumber daya alam adalah percepatan penyelesaian satu peta dan penetapan dasar hukumnya,” ujarnya.

Atas kunjungan itu, beberapa lembaga seperti Greenpeace Indonesia, Walhi, dan Yayasan Perspektif Baru (YPB) menilai “blusukan asap” yang dilakukan Presiden Jokowi menjadi langkah awal upaya mengatasi kebakaran lahan gambut dan hutan seperti keinginan publik yang disuarakan melalui penandatanganan petisi di www.change.org/blusukanasap.

Presiden dan rombongan mendarat di Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau pada Kamis (27/11), untuk melihat langsung lokasi bencana ekologis dan berbicara dengan warga setempat termasuk Abdul Manan yang mengajukan petisi kepada Jokowi. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi memberikan pernyataan tentang komitmen pemerintah melindungi lahan gambut.

“Dengan menyekat kanal, lahan gambut akan basah sehingga tidak akan mudah terbakar atau dibakar. Ide atau gagasan masyarakat ini harus diangkat, dan sekat kanal harus dipermanenkan,” ujar Jokowi.

Mengenai pencabutan izin perusahaan, presiden sudah memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengurus. “Yang paling baik memang diberikan ke masyarakat untuk diolah menjadi lahan sagu. Lahan yang dikelola masyarakat biasanya ramah terhadap ekosistem, tetapi jika diberikan kepada kepada perusahaan akan monokultur”, ujar Jokowi.

Wimar Witoelar, Pendiri YPB, mengatakan bahwa blusukan asap yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini merupakan kerja konkret dalam menangani kebakaran hutan dan gambut di berbagai daerah di Indonesia. Dalam pengalamannya mengikuti sekian pemerintahan baru, Wimar menilai ini adalah sikap yang paling decisive terjun menuju solusi yang ‘out of the box’.

Diharapkan inisiatif konkrit ini cepat mengatasi kelambanan pemerintah selama ini. “Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut segera dengan upaya nyata oleh semua pihak agar kebakaran hutan dan gambut tidak terjadi lagi di masa mendatang,” kata Wimar.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Abetnego Tarigan mengatakan, langkah konkret yang bisa segera dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah memerintahkan pencabutan dan peninjauan ulang izin perusahaan yang terbukti maupun ditemukan terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Aparat penegak hukum harus segera memproses lebih lanjut bagi perusahaan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, dan mengembangkan penyidikan ke perusahaan yang sudah dilaporkan masyarakat sipil.

“Audit kepatuhan yang telah dilakukan oleh UKP4 perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang memberikan efek jera agar bencana ekologis tahunan ini bisa dihentikan untuk seterusnya,” kata Abetnego.

Sementara itu, Abdul Manan, warga Sungai Tohor yang menginisiasi petisi kepada Presiden Jokowi, menyatakan, blusukan Presiden Jokowi ke desa kami memunculkan harapan penyelesaian masalah kebakaran lahan gambut di Sungai Tohor khususnya dan tentunya untuk Riau. “Kami menginginkan kunjungan presiden membawa dampak untuk menjaga kelestarian lahan gambut,” ungkapnya.

Ini, kata dia, menjadi salah satu langkah penting untuk penyelamatan masyarakat Indonesia dari bencana yang sudah 17 tahun  tidak selesai ditangani. (*)

No Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *