Lingkar Belajar Mandiri Masyarakat Kaltim: Mengenal Perhutanan Sosial | Villagerspost.com

Lingkar Belajar Mandiri Masyarakat Kaltim: Mengenal Perhutanan Sosial

Poster program perhutanan sosial yang menegaskan pendayagunaan hutan untuk kepentingan rakyat (dok. kementerian koordinator perekonomian)

Tanjung Batu, Villagerspost.com –┬áPada hari kedua berlangsungnya Lingkar Belajar Masyarakat Kalimantan Timur, para peserta yang umumnya merupakan warga kampung/desa yang berada di kawasan sekitar hutan, berkesempatan untuk belajar mengenai perhutanan sosial. Ada tiga narasumber yang dihadirkan pada sesi yang digelar di aula SMKN 3 Berau, Sabtu (29/7) lalu. Pertama adalah Alfaret Simbolon dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang memaparkan tentang perhutanan sosial dan peluang masyarakat untuk bisa ikut menikmati hasil pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Kedua adalah, Hamzah dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Berau Barat yang memaparkan tentang peran dan fungsi KPH, serta peluang masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam skema-skema perhutanan sosial. Ketiga, adalah Agustinus, Kepala Kampung Merabu, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau yang memaparkan kisah sukses dalam mempraktikkan perhutanan sosial.

Dalam sesi pertama, Alfaret menjelaskan, perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan kawasan hutan secara lestari dalam kawasan hutan baik hutan negara, ataupun hutan adat, oleh masyarakat sebagai pelaku utama, dalam pengelolaan yang lestari berasaskan lingkungan, dengan mengadopsi norma setempat. Alfaret menjelaskan, ada lima skema perhutanan sosial yang berlaku yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.

Alfaret menjelaskan, sepanjang tahun 2014-2019 ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektare untuk dikelola dalam skema-skema perhutanan sosial. “Selama ini di beberapa daerah pengelolaan hutan hanya oleh korporasi dalam skema pemberian HPH (hak pengelolaan hutan), HTI (hutan tanaman industri), dalam skema ini masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tidak ikut menikmati hasil hutan,” ujar Alfaret menjelaskan awal mula munculnya kebijakan perhutanan sosial.

Karena itu, agar masyarakat sekitar hutan bisa turut mengelola dan menikmati hasil hutan secara lestari, maka pemerintah pun mengeluarkan kebijakan perhutanan sosial. Tujuan perhutanan sosial adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan hutan. “Selama ini masyarakat hanya jadi penonton, masuk hutan pun dilarang. Nah, melalui skema perhutanan sosial masyarakat justru ikut ditempatkan menjadi pengelola utama,” jelas Alfaret.

Kembali ke soal lahan perhutanan sosial, Alfaret mengatakan, dari 12,7 juta hektare yang dialokasikan secara nasional, sejumlah 660 ribu hektare di antaranya dialokasikan untuk perhutanan sosial di Kalimantan Timur. Dari jumlah itu berdasarkan peta indikatif areal perhutanan sosial, ada sejumlah 241 ribu hektare kawasan hutan yang bisa diusulkan untuk skema hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan. Sementara sisanya untuk hutan adat dan kemitraan kehutanan.

Lantas apa perbedaan di antara skema-skema perhutanan sosial itu? Alfaret menjelaskan, skema hutan desa, hutan tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan adalah skema yang hanya boleh dimohonkan pada kawasan hutan yang tidak dibebani izin. Jika di sebuah kawasan hutan sudah terdapat izin seperti HPH dan HTI maka tidak boleh lagi diajukan untuk skema hutan desa, hutan tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan.

Lantas skema apa yang bisa diterapkan pada kawasan hutan yang sudah terdapat izin? Alfaret menjelaskan, skema yang boleh diterapkan pada kondisi ini adalah dalam bentuk kemitraan kehutanan. “Jadi jika di areal terdapat HTI, HPH, masyarakat dapat hak kelola bersama dalam bentuk kemitraan kehutanan, sebagian areal milik perusahaan dikelola bersama antara pemegang izin dan masyarakat,” jelasnya.

Syarat kemitraan model ini hanya berlaku bagi masyarakat yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan. “Kita bisa berunding, berembuk dengan perusahaan berapa yang dimitrakan, apa yang diusahakan di dalamnya, ini kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat,” ujarnya.

Tentu saja, kata Alfaret, tidak semua kawasan hutan sudah berizin. Di Kaltim masih ada 241 ribu hektare kawasan hutan yang belum dibebani izin, dan dari jumlah itu yang sudah diberikan perizinan untuk skema perhutanan sosial baru 97 ribu hektare. “Masih cukup luas, dan kewenangannya ada di KPH,” tegas Alfaret.

Kemudian, kata Alfaret, untuk skema hutan adat, boleh diusulkan dalam kawasan hutan baik itu dibebani izin meskipun perizinannya berupa areal di luar kawasan hutan yang memiliki hutan atau area penunjukan lain. Hanya saja, skema hutan adat ada aturan sendiri. Jika skema perhutanan sosial lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomo 83 tahun 2016, maka skema hutan adat ada aturan tersendiri dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 32 tahun 2016. Dalam peraturan itu disebutkan, syarat diberikannya izin hutan adat haruslah ada peraturan daerah yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat.

Jika sudah ada perda yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat di sebuah kawasan hutan, maka bisa diajukan permohonan skema hutan adat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk skema hutan adat di luar kawasan atau area penunjukan lain (APL), tidak perlu ada perda, melainkan cukup surat keputusan atau peraturan bupati dan sudah bisa diajukan untuk diterbitkan permohonan skema hutan adat. Untuk di Kaltim, skema hutan adat baru diterapkan pada satu kawasan di Kutai Barat dengan luasan 48,4 hektare.

Sementara itu, pada sesi berikut, Hamzah dari KPH Berau Barat menjelaskan mengenai seluk beluk KPH. Hamzah menjelaskan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) secara sederhana bisa disamakan dengan camat dalam strata pemerintahan yang mewakili dinas kehutana provinsi yang ada di wilayah. “KPH adalah satu satunya institusi pemerintah yang menangani, yang bersentuhan langsung masyarakat di lapangan,” kata Hamzah.

Dahulu, kata Hamzah, ada dinas kehutanan di level kabupaten, namun kemudian karena kehutanan ditetapkan kewenangan pengaturannya berada di tingkat provinsi, maka level dinas di kabupayen pun dihapuskan. Sebagai perpanjangan tangan dinas, kemudian dibentuklah KPH di setiap kabupaten. Untuk Kabupaten Berau terdapat empat KPH yaitu, Berau Utara, Berau Pantai, Talisayan-Biduk-Biduk, serta Berau Tengah-Barat. Dari empat KPH itu, baru Berau Barat yang dibentuk dengan kantor di Tanjung Redeb.

Keberadaan KPH, menurut Hamzah, sangat penting bagi berjalannya buat skema perhutanan sosial. “Karena perhutanan sosial berada di bawah KPH, jadi KPH yang paling tahu bagaimana kondisi status masyarakat di sekitar hutan. Kedua, KPH punya tugas dan fungsi sangat luas, semua fungsi hutan ada KPH untuk pemberdayaan, pengamanan dan lain sebagainya,” papar Hamzah.

Seberapa besar peluang masyarakat di sekitar hutan untuk masuk dalam skema perhutanan sosial? Hamzah menegaskan, masuk ke dalam skema perhutanan sosial tidak dibatasi areal yang terdapat izin atau tidak ada izin, semua bisa masuk dalam skema kehutanan sosial. Bedanya bila di satu kawasan hutan belum ada izin, maka bisa didorong skema hutan desa, hutan tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan.

Jika sudah terdapat izin, maka yang bisa didorong adalah kemitraan perhutanan. “Perhutanan sosial memberi ruang peningkatan ekonomi masyarakat untuk bisa melakukan pengelolaan hutan secara langsung, ini yang harus dipahami,” tegas Hamzah.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *