Mencari Keadilan untuk Buruh dan Pekerja Perempuan di Sektor Perikanan | Villagerspost.com

Mencari Keadilan untuk Buruh dan Pekerja Perempuan di Sektor Perikanan

Ara seorang pekerja di pabrik pengolahan udang mempergakan pemakaian seragam kerja di panrik. Ara sudah bekerja selama 6 tahun dengan perpanjangan kontrak setiap dua bulan (dok. aliansi pangan laut berkelanjutan/adrian mulya/repro)

Jakarta, Villagerspost.com – Bekerja di pabrik pengolahan udang di sebuah kawasan industri di Jawa Timur, seharusnya bisa membawa kesejahteraan bagi Tutut–sebut saja namanya demikian–seorang buruh pengupasan udang di kawasan Sidoarjo. Harga udang sekaligus permintaan udang yang tinggi di pasar internasional, dalam pikirannya tentu bisa mendatangkan uang yang banyak bagi perusahaan tempat dia bekerja. Dan tentu saja dia berharap keuntungan yang diperoleh perusahaan bisa sedikit menetes kepadanya dalam bentuk gaji atau upah yang layak.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan kenaikan angka ekspor udang Indonesia. Pada 2015, ekspor udang bernilai US$1.124 juta, tahun 2016 nilainya mencapai US$1.227 juta, dan di 2017 nilainya mencapai US$1,351 juta.

“Dengan besarnya nilai ekspor udang, hal ini seharusnya membawa kesejahteraan bagi para petambak dan pekerja di sektor pengolahan pangan laut,” kata Susan Herawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Pangan (KIARA), yang tergabung dalam Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia, saat merilis laporan bertajuk: “Tanggung Jawab Supermarket Terhadap Hak-Hak Pekerja di Rantai Pasok: Tantangan Yang Belum Selesai Dalam Rantai Pasok Pangan Laut dan Desakan Bagi Supermarket Untuk Melakukan Upaya Lebih”, Kamis (28/6).

Namun faktanya justru berkebalikan. “Yang mendapatkan untung besar adalah perusahaan-perusahaan pengolahan pangan laut,” tegas Susan.

Dan persis seperti itulah yang dialami dan dirasakan Tutut dan ribuan pekerja di sektor perikanan lainnya, khususnya yang bekerja di industri pengolahan ikan dan udang. Survei yang dilakukan pihak Aliansi yang terdiri dari Institut Sosial Buruh Surabaya (ISBS), Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengungkapkan, gaji yang diterima buruh pengupas udang seperti Tutut kerap berada di bawah angka Upah Minimum Regional (UMR) yang berkisar antara Rp1,7 juta-Rp3,2 juta.

Tutut mengatakan, untuk bisa mendapatkan gaji yang lumayan mereka harus mampu mencapai target mengupas 19 kilogram udang per jam. “Banyak dari kami tak mampu memenuhi kuota dalam waktu kerja 8 jam per hari, sehingga harus lembur antara satu hingga dua jam, dan itu tidak dibayar,” kata Tutut.

Dan jika soal gaji rendah saja sudah dianggap buruk, maka anda salah besar. Banyak hal yang lebih buruk lagi yang diungkapkan Tutut dan para pekerja di pabrik pengolahan ikan dan udang ini. Hak-hak mereka sudah mulai dirampas dari sejak mereka masuk untuk melamar bekerja.

“Ketika saya bergabung, saya harus tandatangan perjanjian. Ada tes urin di pabrik. Hasilnya dibawa ke rumah sakit, saya nggak pernah ditanya, tapi dari pengalaman sebelumnya, saya nggak diperbolehkan untuk hamil, ketika tandatangan kontrak mereka juga nanya alat kontrasepsi apa yang saya pakai. Saya terbukti tidak hamil jadi saya boleh bekerja,” tambahnya.

Padahal seperti dikatakan Direktur ISBS Domin Dhamayanti, para perempuan seperti Tutut masuk dunia kerja, bukan sekadar masalah tuntutan emansipasi dan eksistensi. “Mereka memang harus benar-benar bekerja, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup,” ujar Domin. Mereka terpaksa bekerja, karena suami mereka juga umumnya bekerja di sektor yang bergaji rendah seperti office boy, satpam dan sebagainya.

Sayangnya, karena pendidikan yang rendah, mereka juga tak banyak pilihan untuk bekerja selain menjadi buruh. Dan, bekerja yang seharusnya bisa menyejahterakan ternyata malah menjadi ajang siksaan fisik dan mental yang tak berkesudahan.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *