Prof. Daddy Ruhiyat: Pembangunan Korbankan Lingkungan, Masyarakat tak Sejahtera | Villagerspost.com

Prof. Daddy Ruhiyat: Pembangunan Korbankan Lingkungan, Masyarakat tak Sejahtera

Prof. Daddy Ruhiyat, memaparkan konsep pembangunan hijau di sesi diskusi Lingkar Belajar Masyarakat Kaltim, di aula SMKN 3 Tanjung Batu, Berau. (dok. the nature conservancy)

Tanjung Batu, Villagerspost.com – Ketua Dewan Daerah Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Timur Prof. Dr. Dadddy Ruhiyat mengatakan, pembangunan yang mengabaikan pelestarian lingkungan hanya akan membuat masyarakat tidak sejahtera dan menderita. Hal itu terbukti dari arah pembangunan Kalimantan Timur yang selama tiga dekade ini terlalu mengandalkan pada ekstraksi sumber daya alam seperti minyak, gas bumi dan batubara.

Meski memberikan hasil berupa pendapatan daerah yang besar, ternyata perekonomian model mengeruk kekakayaan alam ini tak memberikan kesejahteraan apapun bagi masyarakat. Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kaltim yang terus menurun.

“Tahun 70-an, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur mencapai 7,42% kemudian terus menurun dan tahun 2016 pertumbuhan mencapai minus 1,63%. Kaltim satu-satunya provinsi yang mengalami pertumbuhan negatif,” kata Daddy dalam sesi diskusi pada pembukaan acara Lingkar Belajar Masyarakat Kalimantan Timur, di aula SMKN 3 Tanjung Batu, Jumat (27/7)

“Ini persoalan serius, Kaltim kaya dengan sumber daya alam tetapi ekonominya tidak tumbuh, tidak sehat, dan bencana sangat sering terjadi,” katanya.

Karena itulah, ujar Guru Besar Ilmu Tanah Hutan Universitas Mulawarman ini, penting bagi Kalimantan Timur, maupun seluruh provinsi di Indonesia untuk mengembangkan konsep pembangunan hijau atau green development. “Pembangunan hijau adalah, pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung, daya tampung sumber daya alam,” jelasnya.

Selama ini, kata dia, seluruh provinsi di Indonesia, ketika melaksanakan pembangunan, selalu berorietasi pada pertumbuhan ekonomi semata. “Yang dikejar adalah ekonomi, mengabaikan arti penting kelestarian lingkungan. Padahal, pembangunan ekonomi tidak akan berkesinambungan tanpa ditopang jasa lingkungan yang berkelanjutan,” tegas Daddy.

Mengapa pembangunan yang mengandalkan ekstrasi sumber daya alam ini tidak berdampak menyejahterakan masyarakat? “Pembangunan tidak berdampak pada masyarakat karena pilihannya adalah ekstraksi suber daya alam seperti minyak, gas, batubara sebagai sumberdaya alam tidak terbarukanm dan mengolahnya perlu teknologi tinggi sehingga tidak bisa mengakomodasi masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya alam, sementara potensi sumber daya alam seiring perjalanan waktu akan habis,” kata Daddy.

Dampak dari pembangunan yang hanya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi adalah kerusakan lingkungan hidup yang terjadi hampir di seluruh Indonesia. “Sumber daya alam merosot tidak mampu memberikan jasa kepada manusia. Misalnya, kebakaran hutan, banjir dan longsor. Di Kaltim, baru kemarau beberapa minggu saja, sudah mengganggu kebutuhan air bersih warga,” ujar Daddy.

Dia mengatakan, arti penting pembangunan hijau adalah ketika membangun perekonomian, perlu serasi dengan program pelestarian lingkungan. “Sedemikian penting masalah ini sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sekarang sedang memproses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang memasukkan isu pembanguna hijau,” paparnya.

RPJMN 2020-2024 mengadopsi perlunya kita mempertingkan kelestarian lingkungan. “Kaltim juga merupakan provinsi yang mengalami hal yang sama, pembangunan selama tiga dekade bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam tanpa mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan, membawa akibat pada terjadinya bencana alam. Kaltim dinilai sebagai provinsi yang memproduksi gas rumah kaca yang menjadi penyebab perubahan iklim. Kerusakan lingkungan terutama berupa deforestasi dan degradasi lahan hutan,” tegas Daddy.

Untungnya, kata Daddy, Kaltim lebih dulu menyadari masalah ini sehingga pada tahun 2010 silam di era kepemimpinan Awang Faruq, Kaltim mendeklarasikan diri sebagai provinsi hijau. “Jadi ketika pemerintah nasional baru akan memasukkannya pada 2020, Kaltim sudah mulai sejak 2010,” kata Daddy.

Namun, kata dia, tentu saja, sekadar deklarasi tidak akan cukup. “Harus ada langkah strategis lain yang mengikuti,” ujarnya. Dalam kerangka kerja Kaltim Hijau, menurut dia, tersimpan cita-cita, harapan suatu kondisi dimana Kaltim memiliki kebijakan tata kelola pemerintahan dan program-program yang memperhatikan lingkungan hidup.

“Untuk apa? Tujuannya pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kedua, menghindarkan masyarakat dari berbagai macam bencana,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *