Yang Unik dan Lucu dari Program Bantuan Traktor Jokowi | Villagerspost.com

Yang Unik dan Lucu dari Program Bantuan Traktor Jokowi

Presiden Joko Widodo mencoba traktor tangan bantuan untuk petani di Indramayu (dok. setkab.go.id)

Presiden Joko Widodo mencoba traktor tangan bantuan untuk petani di Indramayu (dok. setkab.go.id)

Bogor, Villagerspost.com – Bantuan alat mesin pertanian yang diluncurkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk petani di seluruh Indonesia, ternyata tak berjalan sesuai yang diharapkan. Dari acara “Rembuk Petani Nusantara” yang dihelat hari ini, Selasa (19/1) di Gedung Diklat Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, terungkap bahwa banyak bantuan traktor yang menyimpang dari tujuan semula yaitu membantu petani.

Menurut salah seorang peserta, Masroni, seorang petani asal Indramayu Jawa Barat, banyak kasus penyimpangan program bantuan traktor Jokowi ini terjadi karena program ini bersifat “top down” alias bersifat dari atas ke bawah. Akibatnya pemerintah gagal menangkap dinamika di lapangan.

“Program pemerintah semestinya disesuaikan dengan situasi petani, kebutuhan dan potensinya berbeda tiap wilayah,” ujar Masroni,” kepada Villagerspost.com.

Di Indramayu misalnya, bantuan traktor yang diberikan pemerintah desanya justru menjadi pemicu masalah diantara petani itu sendiri. Pemerintah, kata Masroni, gagal memahami sistem pertanian di Indramayu, khususnya soal penggunaan traktor.

Di sana, kata dia, petani memiliki strata tertentu dimana ada petani yang bertindak sebagai pemilik traktor dan “menguasai” wilayah pertanian tertentu yang luasnya bisa mencapai 20-30 hektare. Dengan sistem itu, setiap petani non pemilik atau “pengusaha” persewaan traktor yang membutuhkan traktor di wilayah itu akan menyewa kepada si petani pemilik traktor dengan harga sewa tertentu.

“Jadi di Indramayu umumnya, traktor itu memiliki lahan, punya wilayah garapan tersendiri” katanya.

Dengan sistem yang sudah berlangsung selama berpuluh tahun itu, sudah terbentuk semacam “budaya” dimana yang bisa memiliki traktor hanyalah si petani yang bertindak sebagai pengusaha penyewaan traktor tadi. Alhasil ketika bantuan datang, maka hal itu dinilai mengganggu “tradisi” yang sudah berlangsung.

Alhasil petani yang mendapat bantuan traktor pun tak berani menggunakan traktor bantuan pemerintah karena terikat “budaya” menyewa kepada si “pengusaha” persewaan traktor tadi. “Ketika ada bantuan traktor dan ada petani yang berani menggunakan traktor jadi bentrok dengan petani pengusaha traktor,” cerita Masroni.

Tak heran jika banyak traktor yang akhirnya mangkrak, atau dijual kepada pemilik traktor di wilayah masing-masing. Nah, celakanya, ketika tiba di tangan si “pengusaha” persewaan traktor tadi, traktor bantuan pemerintah itu justru ada yang menjadi surplus. Akibatnya ada yang “dikanibalisasi” alias diambil sparepartnya untuk memperbaiki traktor yang masih bagus dan layak kerja.

“Hasilnya, bantuan nggak bisa dipakai, jadi sia-sia karena nggak punya wilayah,” ujar petani dari Desa Kalensari, Kecamatan Widasari, Indramayu itu.

Menurut Masroni, jika pemerintah memang ingin membantu petani, seharusnya program yang dijalankan tidak disamaratakan antara satu daerah dengan daerah lain. Dalam konteks Indramayu, kata dia, program bantuan traktor sebaiknya tidak diberikan mengingat adanya “budaya” tadi.

“Dalam konteks Indramayu, bantuan tidak usah dilakukan, atau kalau mau dilalukan, traktornya diberikan ke tukang traktor,” ujarnya.

Dalam konteks daerah lain, ada juga terungkap bantuan traktor ini “dibisniskan” oleh pihak dinas pertanian setempat. Seorang petani yang tak mau disebutkan namanya bercerita, sebelum bantuan tiba, kelompok-kelompok tani yang ada di daerahnya didatangi oknum dinas dan ditawarkan untuk bisa menerima bantuan traktor itu.

Hanya saja, kata dia, kelompok tani yang mau mendapat traktor harus membayar sejumlah uang tertentu kepada si oknum dinas dengan jumlah yang tak kecil. “Ada yang minta 7 juta rupiah ke setiap kelompok tani. Kalau saya karena berani ‘menawar’ akhirnya boleh bayar 2,5 juta rupiah,” ujarnya.

Traktor tadi ketika sampai ke tangan petani pun akhirnya ada yang dijual untuk “menutupi” biaya yang terlanjur dikeluarkan. “Dijualnya ya minimal seharga yang dikeluarkan,” katanya.

Sejak semula, program bantuan traktor sebanyak 41 ribu unit yang diluncurkan Jokowi ini memang banyak mengalami kendala. Di awal program, bahkan problem itu sudah bermunculan. Diantaranya yang sempat diramaikan netizen adalah ditariknya kembali traktor bantuan yang sudah diberikan ke petani di Jetis, Ponorogo.

Saat itu, bantuan untuk Kabupaten Ponorogo mencapai 3 ribu unit. Bahkan traktor-traktor tangan itu sempat dipajang di jalan raya. Belakangan petani ribut dan digaungkan para netizen melalui jejaring sosial lantaran traktor-traktor itu ditarik kembali usai acara.

Saat itu, pemerintah cepat-cepat memberikan klarifikasinya terkait masalah ini. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pun membantah pemberitaan di sejumlah media massa, bahwa pemerintah telah menarik kembali bantuan traktor Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke kelompok petani.

“Tidak ada penarikan itu. Mungkin bahasanya yang harus diubah, bukan ditarik melainkan didistribusikan,” kata Amran ketika itu.

Mentan menguraikan, dalam kunjungannya ke berbagai daerah, Presiden Jokowi senantiasa memberikan bantuan ratusan bahkan ribuan unit traktor kepada kelompok-kelompok tani untuk menunjuk produktivitas lahan mereka. Presiden Jokowi, kata Amran, senantiasa menginginkan, agar pemberian bantuan tidak hanya di atas kertas saja, tapi harus didatangkan fisik traktornya.

“Pembagian di Ngawi sebanyak 1.000 unit telah dihadirkan semua fisiknya dan itu untuk seluruh Jawa Timur,” katanya.

Terkait kasus di Ponorogo, Jatim, Mentan Amran Sulaiman menjelaskan, di sana dibagikan 3.000 unit traktor untuk petani seluruh Jatim, sedangkan untuk Ponorogo sendiri 207 unit. Karena bantuan itu untuk seluruh daerah di Jawa Timur, Mentan menduga, banyak petani yang keliru mengartikan seolah-olah traktor-traktor itu ditarik kembali sebagaimana terjadi di Ponorogo, Jatim.

“Setelah penyerahan secara simbolis oleh presiden, traktor-traktor tersebut diangkut untuk disalurkan ke kelompok petani ke 24 kabupaten di seluruh Jawa Timur, sementara untuk Kabupaten Ponorogo ini sudah didistribusikan sebanyak 207 unit,” jelas Amran.

Hanya saja di acara “Rembuk Petani Nusantara” kisah penarikan traktor bantuan sempat muncul lagi. Dari informasi yang berkembang di acara itu, kejadian penarikan traktor bantuan tak hanya terjadi di Ponorogo, tetapi juga di daerah lain seperti di Ngawi.

Kemudian ada juga temuan kualitas traktor yang dibagikan tak sesuai pesanan pemerintah, salah satunya getaran mesin yang masih sangat tinggi. Tentunya ini merupakan PR besar bagi Jokowi dan jajarannya untuk segera membenahi dan mengembalikan kepercayaan petani.

Terkait masalah ini, Masroni mengatakan, jika memang pemerintah ingin mewujudkan kedaulatan pangan, maka harus dimulai dari kedaulatan petani. “Jika dimulai dari petani maka kebijakan yang dibuat harusnya menjawab kebutuhan petani bukan hanya kebutuhan pemerintah yang ingin dianggap berhasil meningkatkan produksi,” tegasnya.

Jika hal itu tidak dilakukan, akibatnya program dan kebijakan banyak yang justru menjadi penyebab masalah dan tidak efisien. Selain soal traktor, bantuan benih padi misalnya, banyak yang tidak mau menanam karena memang tidak dibutuhkan.

Karena itu, Masroni meminta pemerintah bersungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan petani. Dia menegaskan, yang seharusnya terjadi adalah negara ada untuk petani, bukan sebaliknya, petani ada untuk negara. “Bayangkan kalau petani mogok tanam, habislah negara ini,” kata Masroni (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *