Asuransi Pertanian, Stabilkan Pendapatan Petani | Villagerspost.com

Asuransi Pertanian, Stabilkan Pendapatan Petani

Petani menyiangi tanaman padi yang gagal panen karena kekeringan. Pemerintah luncurkan paket asuransi pertanian utnuk stabilkan pendapatan petani (dok. bkpd.jabarprov.go.id)

Petani menyiangi tanaman padi yang gagal panen karena kekeringan. Pemerintah luncurkan paket asuransi pertanian untuk stabilkan pendapatan petani (dok. bkpd.jabarprov.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid III. Salah satu yang menggembirakan bagi para petani dari paket kebijakan ini adalah pemerintah meluncurkan paket asuransi pertanian bagi sawah yang gagal panen.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengatakan, untuk asuransi pertanian, OJK bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, juga konsorsium perusahaan asuransi. Skema asuransi pertanian ini, kata Muliaman akan pertama kali akan diterapkan oleh perusahaan asuransi untuk asuransi tani padi.

Skema asuransi yang ditawarkan pemerintah adalah, untuk setiap hektar lahan padi yang gagal panen, petani akan mendapatkan santunan sebesar Rp6 juta. Petani cukup membayar Rp 30.000 untuk premi sebesar Rp 180.000/hektar lahan sawah, karena sisa premi Rp 150.000 telah disubsidi pemerintah

“80% preminya dibayar oleh pemerintah. Ini anggarannya sudah disediakan di dalam APBN yang sekarang dan 20% dibayar oleh petani ya,” kata Muliaman seperti dukutip setkab.go.id, Kamis (8/10).

Muliaman menjelaskan, yang menjadi pihak tertanggung dalam asuransi pertanian ini adalah Kelompok Tani (Poktan) yang terdiri dari anggotanya yang melakukan kegiatan usaha tani sebagai satu kesatuan risiko (anyone risk). Objek pertanggungan meliputi lahan sawah yang digarap para petani (pemilik, penggarap) anggota Poktan.

Jangka waktu asuransi 1 musim tanam (4 bulan) dimulai sejak tanam hingga panen dengan harga pertanggungan Rp6 juta/hektare dan premi Rp180 ribu/Ha/HT (3 persen dari pertanggungan Rp 6 juta). Dari nilai tersebut, pemerintah membayar premi untuk petani Rp150 ribu dan sisanya ditanggung petani Rp30 ribu.

Manfaat dari kebijakan ini, jelas Muliaman, diharapkan pertanian yang sangat sering terganggu oleh ketidakpastian musim yang mengakibatkan petani terekspos dengan kerugian, melalui asuransi pertanian maka kerugian yang akan dialami oleh petani itu bisa dikurangi.

Selain itu, denganĀ  adanya skema asuransi ini para petani menjadi bankable karena biasanya mereka rugi, tidak bisa bayar kredit tapi, sekarang ruginya ada yang nanggung, dia bisa jadi bayar kredit.

“Dengan demikian, para petani bisa jadi bankable dengan fasilitas perusahaan asuranasi ini. Dan tentu saja, kita berharap bisa menstabilkan pendapatan petani,” jelas Muliaman.

Dia juga menegaskan, untuk tahap pertama ini pemerintah sudah mengalokasikan dana premi sebesar Rp150 miliar, dan ini angka ini bisa meng-cover kurang lebih satu juta hektar lahan pertanian padi. (*)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *