Bahaya Mengintai Indonesia di Perundingan Kerjasama Ekonomi Uni Eropa | Villagerspost.com

Bahaya Mengintai Indonesia di Perundingan Kerjasama Ekonomi Uni Eropa

Aksi menentang WTO dan liberalisasi sektor pangan (dok. spi.or.id)

Aksi menentang WTO dan liberalisasi sektor pangan (dok. spi.or.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Setelah menyepakati Scooping Paper pada April 2016 yang lalu, Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa memulai perundingan putaran pertama perjanjian kerjasama ekonomi (CEPA) pada 20-21 September 2016 di Brussel. Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mendesakan kepada Pemerintah Indonesia untuk secara serius menyusun strategi perundingan IEU CEPA untuk melindungi kepentingan rakyat dalam rumusan teks perundingan.

Pasalnya, menurut pihak Koalisi, banyak ketentuan dalam rumusan itu yang berpotensi merugikan dan membahayakan perekonomian Indonesia. Misalnya, soal cakupan liberalisasi yang akan didorong tidak hanya dalam perdagangan barang dan jasa, tetapi juga ketentuan jaminan perlindungan investasi asing, kompetisi, termasuk terkait dengan aturan liberalisasi BUMN. Kemudian ada pula ketentuan liberalisasi di bidang pengadaan public (public procurement), perlindungan hak kekayaan intelektual, transparansi regulasi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan isu pembangunan berkelanjutan.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti menjelaskan, dengan level liberalisasi yang ambisius ini tentunya harus dilakukan secara berimbang. “Jangan sampai pada akhirnya IEU CEPA hanya akan mempermudah aliran barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja EU ke Indonesia ketimbang Indonesia ke Uni Eropa,” kata Rachmi dalam keterangan tertulis yang diterima Villagerspost.com, Rabu (21/9).

IGJ mencatat, dalam isu perdagangan barang jasa dan investasi, paling tidak ada beberapa kepentingan Uni Eropa di sektor jasa, seperti energi (infrastruktur ketenagalistrikan), pembangunan sektor transportasi maritim, pariwisata (khususnya di luar Bali dan Jawa), dan sektor asuransi. Kemudian ada pula kepentingan di sektor distribusi barang (retail), konstruksi, dan pelayanan jasa kesehatan.

Dari hal ini, kata Rachmi, Uni ERopa hendak mendesakkan penghapusan berbagai bentuk hambatan salah satunya adalah di moda 3 perdagangan jasa yang terkait dengan investasi. Uni Eropa punya catatan keberatan dengan kebijakan investasi Indonesia, seperti kewajiban tingkat kandungan local (TKDN) atau penggunaan produk lokal tertentu (Local Content Requirement), dan mengenai pembatasan kepemilikan modal asing di beberapa sektor tertentu.

“Ada upaya Uni Eropa untuk mendesakan penghapusan ketentuan pembatasan dan mendorong level kepemilikan investasi asing hingga pada batas maksimal,” jelas Rachmi.

Uni Eropa pun memiliki kepentingan untuk memasukan ketentuan perlindungan maksimum untuk investor di dalam CEPA, termasuk memasukan klausul ISDS. Ketentuan perlindungan investasi ini ditujukan untuk menggantikan Bilateral Investment Treaty (BIT) yang telah diterminasi oleh Pemerintah Indonesia dengan beberapa Negara anggota Uni Eropa. Skema perlindungan investasi yang ditawarkan oleh EU mengadopsi dari aturan BITs yang sebenarnya Pemerintah Indonesia sendiri telah merasa dirugikan.

“Pemerintah Indonesia telah menyusun draft template perjanjian peningkatan dan perlindungan penanaman modal (P4M), yang sebenarnya isinya sudah sangat baik dan merepresentasikan perlindungan kepentingan nasional. Untuk itu, Koalisi mendesak Pemerintah Indonesia untuk secara konsisten menerapkan kebijakan yang telah diambil dalam proses review dan menjadikan draft P4M ini sebagai modal dasar dalam perundingan IEU CEPA,” tambah Rachmi.

Dampak ke Sektor Pertanian

Pada kesempatan yang sama, peneliti dari GRAIN Kartini Samon menjelaskan, dalam konteks perdagangan barang di sektor pertanian, dalam IEU CEPA akan tidak mudah diakses oleh Indonesia. “Tidak mudah juga untuk melakukan ekspor ke Eropa karena adanya hambatan-hambatan keluar-masuk barang, apalagi produk pangan dan pertanian,” katanya.

Kartini menjelaskan, Uni Eropa mempunyai ketentuan EU Feed & Food Safety Legislation untuk makanan impor. Ketentuan ini menjadi hambatan yang sulit bagi produsen Indonesia untuk menyuplai produk pangan dan pertanian (olahan) ke negara-negara Uni Eropa termasuk di dalamnya mengenai Sanitary and Phitosanitary regulations.

“Belum lagi pada level kebijakan pertanian ada Common Agricultural Policy (CAP)—yang terus memberikan subsidi besar pada sektor pertanian pada petani besar di Eropa akan mempertajam ketidaksetaraan dengan petani kecil Indonesia yang akan mengalami kerugian lebih besar,” jelas Kartini.

Dari scooping paper terlihat ada keinginan dalam CEPA untuk mengatur mengenai isu Pembangunan Berkelanjutan. Hanya saja pengalaman nyata dari EU-Vietnam CEPA menunjukkan, ketentuan dalam bab “Pembangunan Berkelanjutan” tidak memiliki gigi karena tidak dibuat mengikat dan tidak memuat mekanisme sanksi bagi yang melanggar komitmen.

Khalisah dari WALHI menambahkan, kebijakan bio fuel Uni Eropa misalnya yang menempatkan Indonesia sebagai sumber pemenuhan konsumsi energi Eropa, bertentangan dengan salah satu concern EU-Indonesia CEPA yang mencantumkan isu SDG’s, antara lain target mengambil tindakan penting dan mendesak untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

“Kebijakan bio fuel Uni Eropa akan semakin mempercepat ekspansi perkebunan besar kelapa sawit, yang selama ini berdampak buruk terhadap lingkungan hidup, sosial dan ekonomi masyarakat dan melanggengkan praktek perampasan tanah-tanah  rakyat dan konflik agraria. Sehingga diperlukan komitmen kuat dari masing-masing Negara untuk dapat mengimplementasikan aturan sustainable development di dalam IEU CEPA,” jelas Khalisah.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *