Belum Ratifikasi Konvensi ILO 188, Negara Asia Tenggara tak Serius Lawan Perbudakan Modern | Villagerspost.com

Belum Ratifikasi Konvensi ILO 188, Negara Asia Tenggara tak Serius Lawan Perbudakan Modern

Para anak buah kapal (ABK) asing di Benjina. (dok. kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com РSEAFish for Justice mendorong negara-negara di Asia Tenggara untuk segera meratifikasi konvensi ILO Nomor 188 jika ingin menyudahi perbudakan modern di Asia Tenggara. Hal ini disampaikan dalam side event ASEAN People’s Forum yang diadakan oleh SEAFIsh for Justice pada tanggal 10 November 2017 di Manila, Filipina yang dihadiri oleh beberapa NGOs dan CSO dari berbagai negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Kamboja.

Pada tahun 2016 SEAFish for Justice mengadakan riset tentang pekerja perikanan dan menemukan fakta bahwa pekerja perikanan rentan menjadi korban pelanggaran HAM berat. Berdasarkan hasil riset tersebut, SEAFIsh for Justice menemukan fakta bahwa pekerja perikanan harus bekerja lebih dari 17 jam, terpaksa memakan makanan kadarluasa, terikat kontrak yang merugikan pekerja, dan mendapatkan gaji di bawah standard upah minimum pekerja.

“Tidak banyak yang tahu bagaimana ‘cerita’ dan ‘proses’ di balik makanan laut yang tersedia di meja makan mereka. Terungkapnya kasus perbudakan modern di Benjina menjadi titik poin penting bagi negara-negara di ASEAN untuk serius dalam menyelesaikan isu praktek perbudakan modern dalam sektor perikanan,” kata Koordinator Regional SEAFish for Justice Susan Herawati, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Minggu (12/11).

Kasus Benjina hanya menjadi salah satu kasus perbudakan dari modern dari banyaknya praktik-praktik perbudakan modern di Asia Tenggara. Kompleksnya permasalahan praktek perbudakan modern ini bukan hanya melibatkan industri-industri perikanan yang besar, namun juga isu ini sangat erat kaitannya dengan permasalahan penangkapan ikan ilegal (IUU Fishing), penjualan manusia, dan lain sebagainya.

SEAFish for Justice melihat, sampai dengan saat ini isu perbudakan modern dalam sektor perikanan masih belum mendapat perhatian yang serius dari ASEAN. Ketidakseriusan ASEAN dan pemerintah di masing-masing negara ASEAN dalam menyelesaikan isu perbudakan modern dalam sektor perikanan ini terlihat dari belum adanya satu pun negara di Asia Tenggara yang meratifikasi Konvensi ILO No 188 tentang Pekerja di Sektor Perikanan (Work in Fishing).

“Butuh keseriusan dari setiap negara Asia Tenggara untuk menyudahi praktik perbudakan di atas kapal perikanan, yaitu melalui ratifikasi konvensi ILO No 188. Kita harus bersolidaritas dan bekerja sama menyudahi praktik perbudakan di atas kapal perikanan,” tutup Susan. (*)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *