BRG Segera Restorasi 800 Ribu Hektare Lahan Gambut | Villagerspost.com

BRG Segera Restorasi 800 Ribu Hektare Lahan Gambut

Aktivis Greenpeace, CIMTROP dan Save Borneo memancangkan tonggak membangun dam untuk membendung kanal gambut (dok. greenpeace)

Aktivis Greenpeace, CIMTROP dan Save Borneo memancangkan tonggak membangun dam untuk membendung kanal gambut (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Badan Restorasi Gambut (BRG) akan merestorasi lahan gambat seluas 834.491 hektare yang tersebar di sejumlah lokasi. Kepala BRG Nazir Foead mengatakan, untuk tahap awal ini restorasi akan dilakukan di empat daerah, yaitu Kepulauan Meranti (Riau), Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin (Sumatra Selatan), dan Pulang Pisau (Kalimantan Tengah).

Rencana itu disampaikan Nazir dalam pertemuan dengan media, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (31/3) siang. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Kepala Staf Presiden Teten Masduki dan Staf Khusus Presiden Johan Budi SP. “Lokasi tersebut terdiri dari 77% kawasan budidaya dan 23% kawasan lindung, dengan luas total 834.491 hektare,” kata Deputi bidang Perencanaan dan Kerja Sama BRG Budi Wardhana, Kamis (31/3).

Budi menjelaskan, penentuan arahan lokasi restorasi itu didasarkan pada empat kriteria. Pertama, lahan yang bergambut. Kedua, kondisi tutupan lahan. Ketiga, keberadaan kanal dan dampak pengembangan kanal. Keempat, historis kebakaran dalam 5 tahun terakhir.

(Baca juga: Stakeholder Sawit Diminta Serius Lindungi Gambut)

“Selanjutnya, arahan kegiatan restorasi akan ditentukan lebih lanjut berdasarkan pada status lahan, kondisi topografi dan hidrologis aliran air bawah permukaan, kegiatan budidaya dan kondisi sosial budaya masyarakat. Untuk itu, pemetaan detail di lokasi tersebut akan segera dilaksanakan,” papar Budi.

Terkait dengan konstruksi restorasi, Nazir Foead menjelaskan, BRG tengah merampungkan panduan dan prosedur operasional standar (POS) pembangunan infrastruktur pembasahan gambut (sekat kanal/canal blocking). Selain itu BRG juga sudah merampungakan POS untuk pembuatan persemaian (seedling nursery), penanaman di lahan gambut, dan pemasangan sumur pipa bor (deep wells).

Nazir Foead menegaskan, restorasi bukan hanya tugas Pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab korporasi pemegang konsesi. Apalagi sekarang diindikasikan hingga 77% lokasi indikatif restorasi ada di kawasan budidaya.

“Oleh sebab itu keberadaan standar kerja restorasi yang jelas dan monitoring pelaksanaannya menjadi kebutuhan mendesak dan kerjasama konstruktif dengan dunia usaha,” ujarnya.

Nazir juga mengarahkan agar BRG berupaya untuk sedini mungkin menghindari dampak sosial yang tidak diinginkan, serta menyesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, maka disusunlah kebijakan kerangka pengaman sosial (social safeguard), yang di dalamnya terdapat prosedur konsultasi untuk mendapatkan persetujuan masyarakat terhadap pembangunan konstruksi dan program aksi restorasi lain.

Dijelaskan Nazir, saat ini BRG sedang memperluas lokasi-lokasi percontohan yang melibatkan masyarakat, seperti halnya percontohan perluasan pembangunan sekat kanal, penanaman menggunakan vegetasi lokal rawa gambut dan opsi-opsi restorasi lainnya. “BRG memaknai restorasi gambut pula sebagai restorasi sosial dimana partisipasi dan esejahteraan masyarakat adalah kuncinya. Oleh sebab itu, desa akan menjadi pusat aksi restorasi,” jelas Nazir.

Selain itu, lanjut Nazir, BRG tengah menyusun panduan program Desa Peduli Gambut. Program ini adalah acuan umum bagi berbagai inisiatif pelibatan masyarakat dalam restorasi gambut seperti halnya desa peduli api, masyarakat peduli api dan lain-lainnya

Deputi bidang Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan BRG Alue Dohong menyatakan, pihaknya sedang mengkonsultasikan panduan dan POS tersebut dengan para pakar. Dengan panduan ini, diharapkan para pihak yang akan melakukan konstruksi infrastruktur restorasi hidrologi gambut akan mempunyai standar operasi kerja yang sama.

Alue juga manambahkan, pada pertengahan April ini akan dilaksanakan aksi cepat bersama masyarakat untuk membangun sekat kanal bersama masyarakat di Tebing Tinggi Timur, Kepulauan Meranti, Riau dan Kabupaten Pulang Pisau. Selain itu akan dilakukan pula pemasangan sumur bor (deep wells) di desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Riau dan tiga desa di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah berpedoman pada panduan dan POS yang sudah dibuat.

Kepala Staf Presiden Teten Masduki menyambut baik rencana aksi restorasi gambut di empat kabupaten. Ia mengatakan, Badan Restorasi Gambut dibentuk presiden untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi selama ini. “Selama 17 tahun masalah asap problem utama di gambut. Ini mutlak harus dilakukan. Kita dukung dan semua pihak harus mendukung,” tegas Teten. (*)

Ikuti informasi terkait lahan gambut >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *