Bulog Harus Perbaiki Manajemen Pengelolaan dan Penyaluran | Villagerspost.com

Bulog Harus Perbaiki Manajemen Pengelolaan dan Penyaluran

Stok beras di Gudang Bulog Jawa Barat (dok. jabarprov.go.id)

Stok beras di Gudang Bulog Jawa Barat (dok. jabarprov.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Pihak Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Bulog untuk memperbaiki manajemen dan pengelolaan dan penyaluran stok pangan dalam rangka menjaga ketahanan pangan. Acuannya, adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan, pihaknya masih banyak menemukan kelemahan dalam manajemen pengelolaan dan penyaluran di Bulog, khususnya untuk beras. “Kami menemukan beberapa hal yang harus diperhatikan, kalau pengadaan beras impor tahun 2015 kondisinya masih cukup baik, tetapi pengadaan beras lokal kondisinya sudah tidak baik. Saya kira harus dikelola secara benar, karena pengadaan beras lokal rentan tehadap kerusakan, tidak bisa bertahan dengan waktu lama,” kata Herman seperti dikutip dpr.go.id, Selasa (20/9).

Herman menegaskan, dalam kondisi dimana ada beras yang masih baik dan sebagai sudah buruk, Bulog juga jangan tergoda untuk mengoplos beras-beras tersebut. Untuk itu, perlu ada pengaturan atau tata kelola management yang lebih baik. Sistem periodisasi baik pemasukan dan pengeluaran harus sejalan dengan kualitas yang dihasilkan.

Dia mengakui, pekerjaan Bulog tentu tidak mudah, karena harus mengelola penyaluran Beras Sejahtera (rastra) sebagai outlet sistem ketahanan pangan nasional dengan kapasitas sekitar 2.750 ton. “Bulog sebagai institusi negara dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan nasional sebagai konsekuensi hajat hidup orang banyak, perlu peningkatan SDM untuk menunjang kinerja,” ujar Herman.

Selain itu, kata Politisi F-Demokrat ini, tugas Bulog menjadi bertambah seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2016. Perpres tersebut memberikan kewenangan terhadap Bulog untuk mengelola 11 komoditas.

Herman menilai, Bulog harus memiliki kesiapan menerima amanat itu walaupun pada situasi seperti ini akan sangat membebani. “Saya kira penting memperhatikan manajemen SDM di Bulog, termasuk meningkatkan kapasitas di perum BULOG. Kondisi seperti ini akan sulit, pada saat yang sama BulogĀ  harus kembali pada komitmen pada prinsip-prinsip pengelolaan good governance yang bersih, berwibawa. Tetapi jika ada komitmen bersama antara DPR dan Bulog, tentunya akan memberikan daya dorong menuju kearah yang baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengapresiasi kinerja Bulog subdivre Ciamis yang dinilai lebih baik dalam manajemen penataan beras di gudang. “Kita tadi membuka beberapa beras, baik dari impor tahun 2015 maupun yang lokal. Secara umum kualitasnya tergolong bagus, tapi perlu ditingkatkan terutama bagaimana cara perawatan beras dalam negeri, kenapa tidak bisa lebih baik daripada beras yang kita beli dari luar,” ujarnya.

Politisi F-Gerindra itu mengatakan, terkait hal ini, konsep pembelian gabah cukup efektif daripada langsung membeli beras. “Ini salah satu kebijakan yang sudah kita sampaikan kepada pemerintah, tinggal bagaimana cara melaksanakannya, karena saat ini Bulog memiliki keterbatasan untuk melakukan penggilingan. Dulu juga pernah dianggarkan lumayan besar, tapi sayang sempat tidak jalan” tegas Edhy. (*)

Ikuti informasi terkait Bulog >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *