Dana Desa Dipangkas, Desa Harus Buat Prioritas | Villagerspost.com

Dana Desa Dipangkas, Desa Harus Buat Prioritas

Pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal (dok. setkab.go.id)

Pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal (dok. setkab.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Penghematan anggaran yang dicanangkan pemerintah ternyata berimbas pada penyaluran dana desa. Pemerintah ternyata juga memangkas kucuran dana desa sebagai bagian dari pemangkasan anggaran sebesar Rp133 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan tahun 2016.

Menanggapi masalah ini, Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo berharap agar stakeholder desa bisa menyiasati kebijakan tersebut dengan membuat program prioritas. Desa diminta membuat program prioritas agar penggunaan dana yang tetap efektif, meski jumlahnya dipangkas.

“Kami menilai upaya menunda dana transfer daerah termasuk pengurangan dana desa merupakan hal rasional untuk membuat APBN kita lebih kredibel dan menjadi acuan pelaku usaha,” kata Eko, di Jakarta, Kamis (1/9).

Eko berharap agar kesadaran berhemat dalam membelanjakan anggaran termasuk dana desa juga dimiliki oleh seluruh stakeholder desa. Menurutnya pengurangan dana desa akan mempengaruhi besaran alokasi anggaran DD yang diterima desa. “Oleh karena itu stake holder desa harus menyesuaikan dengan membuat program prioritas,” katanya.

Program prioritas tersebut, lanjut Eko tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan desa. Bagi desa yang masih membutuhkan infrastruktur maka harus diprioritaskan untuk membuat proyek infrastruktur. Pun begitu pula dengan desa yang mendesak untuk mengulirkan usaha maka harus dibuat program pembentukan badan usaha milik desa (Bumdes).

“Dengan adanya program prioritas sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa, kami berharap pembelanjaan dana desa bisa efektif dan tepat sasaran sebagai sarana pengungkit kesejahteraan warga desa,” ujarnya.

Sebelumnya Kementerian Keuangan melakukan pemotongan pengeluaran pemerintah meliputi belanja kementerian/lembaga, dana transfer daerah, hingga dana desa. Pemotongan anggaran ini dilakukan menyusul potensi berkurangnya penerimaan pendapatan negara terutama penyusutan realisasi pajak sebesar Rp219 triliun.

Diharapkan dengan pemotongan anggaran ini postur APBN lebih berimbang, realistis, dan kredibel. Eko menjelaskan dalam kondisi normal, pemerintah tentu tidak akan melakukan pemotongan anggaran baik belanja kementerian/lembaga maupun dana transfer daerah.

Tetapi dengan adanya potensi pengurangan penerimaan negara maka sudah seharusnya ada rasionalisasi anggaran. “Ini adalah kondisi real yang harus kita hadapai di mana kita semua harus berhemat dan cerdas dalam membelanjakan anggaran,” katanya.

Ikuti informasi terkait dana desa >> di sini <<

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *