Dana Desa: Kepala Desa tak Perlu Takut Kena Masalah Hukum | Villagerspost.com

Dana Desa: Kepala Desa tak Perlu Takut Kena Masalah Hukum

Pembangunan irigasi sederhana sekaligus pembangkit listrik mikro hidro (dok litbang.pu.go.id)

Pembangunan irigasi sederhana sekaligus pembangkit listrik mikro hidro (dok litbang.pu.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Penggunaan dana desa dikhawatirkan akan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari ketika sebuah kebijakan yang diambil oleh kepala desa ternyata salah arah. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran diantara para kepala desa untuk bisa menyerap dana desa untuk pembangunan desanya.

Menanggapi kekhawatiran itu, pemerintah sendiri telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar tidak mempersalahkan para kepala desa yang akan menggunakan dana desa. Oleh karena itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menginstruksikan kepada para kepala desa untuk segera membelanjakan dana desa yang sudah masuk ke rekening desa.

“Keberadaan dana desa harap segera disampaikan dan disalurkan ke desa-desa. Bagi kepala desa, jika sudah sampai ke rekening harap segera dibelanjakan, jangan takut kena masalah hukum,” ujar Marwan seperti dikutip kemendesa go.id, Jumat (28/8).

Menurut Marwan, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan melalui Kejaksaan Agung, dan Kapolri agar tidak banyak mempersalahkan para kepala desa yang menggunakan anggaran desa agar tidak tersandung masalah hukum. “Memang agak sulit, tapi karena ini pengalaman pertama kali, dana desa wajib dipakai. Kepala desa harap segera menyalurkan dan membelanjakan,” tandasnya.

Untuk mempercepat penyaluran dana desa, Marwan meminta agar mempermudah aturan yang telah dibuat. “Pertama, supaya serapan anggaran bisa dimanfaatkan. Kedua, yang penting kegunaan anggaran desa sesuai dengan kebutuhan seperti yang ada dalam aturan Permendes yang telah dibuat,” ujarnya.

Marwan mengungkapkan salah satu penyebab keterlambatan penggunaan anggaran desa. Penyebab pertama menurut menteri marwan adalah keterlambatan perbup dalam membuat aturan terkait dana desa.

“Kedua, memang ada kendala dengan over regulated. Kemenkeu bikin aturan sendiri, Kemendagri juga bikin aturan sendiri, sehingga menjadi sagat birokratis dan rumit,” imbuhnya.

Marwan menambahkan akan memangkas beberapa aturan dan membantu dengan membikin template RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa. “Kita perpendek, nnati bikin template yang mempermudah. Kita juga sudah duduk barenga bersama Kemenkeu dan Kemendagri untuk mempermudah penggunaan dana desa,” ungkapnya.

Jika dana desa sudah di gunakan. Marwan berjanji akan menambah dana desa pada tahun anggaran berikutnya. “Tahun 2016 tiga kali lipat. Persoalannya kita tambah setiap tahun, tapi kalau tidak digunakan untuk apa,” tutupnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *