Data Kajian Reklamasi Ditutupi, Kemenko Maritim Digugat | Villagerspost.com

Data Kajian Reklamasi Ditutupi, Kemenko Maritim Digugat

Nelayan dan pegiat lingkungan hidup melakukan aksi protes terhadsap proyek reklamasi Teluk Jakarta (dok. kontras)

Nelayan dan pegiat lingkungan hidup melakukan aksi protes terhadsap proyek reklamasi Teluk Jakarta (dok. kontras)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengajukan gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat terkait masalah data hasil kajian Tim Komite Reklamasi Teluk Jakarta terhadap Kementerian Koordinator Kemaritiman. Gugatan itu dilayangkan lantaran hingga batas waktu yang dimintakan pihak koalisi yaitu hari ini, Rabu (5/10), data dimaksud tak jua diberikan oleh pihak Kemenko Maritim.

Ketertutupan yang dilakukan oleh kemenkomaritim ini, menurut pihak koalisi, menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat, ada apa di balik proyek reklamasi Teluk Jakarta. Sebelumnya, Kemenkomaritim Luhut Panjaitan menyatakan reklamasi Teluk Jakarta dapat dilanjutkan. Hal ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Kemenkomaritim sebelumnya, Rizal Ramli. Perbedaan pernyataan ini seharusnya juga dibarengi dengan kajian komprehensif yang dilakukan oleh menteri baru.

Peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Rayhan Dudayev mengatakan, jika Kemenkomaritim menyatakan bahwa Reklamasi Teluk Jakarta, terutama Reklamasi Pulau G, pemerintah harus bisa menunjukan hasil kajian yang komperehensif yang menyatakan, secara dampak ekologis dan sosial, reklamasi patut untuk dilanjutkan. “Apabila kajian komprehensif tersebut tidak dapat dilanjutkan, maka rekomendasi Kemenkomaritim dapat dikatakan didasarkan kepada kepentingan pengembang saja,” kata Rayhan di kantor Komisi Informasi Pusat, Rabu (5/10).

Tim Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta dinilai tidak transparan dan akuntabel oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. Pasalnya, sejak pembentukan tim pada 18 April 2016 lalu oleh Menteri Koordinator Kemaritiman hingga saat ini, tidak bisa diakses hasil kajiannya. Kemenkomaritim memang sempat merespons informasi yang dimintakan koalisi, namun informasi yang diberikan hanya sekadar untuk memenuhi kewajiban prosedural untuk memberikan informasi, tetapi tidak kewajiban substantif.

“Informasi yang diberikan Kemenkomaritim sangat singkat dan tidak kompehensif terkait dengan kajian lingkungan, sosial, maupun hukum,” terang Rayhan.

Secara normatif, proses pembuatan kebijakan yang tertutup ini bertentangan dengan Pasal 3 UU Keterbukaan Informasi Publik. Beleid itu merupakan jaminan hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Berkaitan dengan hal di atas, kata Rayhan, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013, Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Kommisi Informasi dapat ditempuh apabila pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID.

“Atas segala ketertutupan yang dilakukan Kemenkomaritim terhadap kajian reklamasi, kami mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi dengan harapan ke depannya proses segala pembangunan yang berdampak masif, tertuama kepada nelayan, dilakukan dengan transparan dan akuntabel,” pungkasnya.

Selain itu, pihak koalisi juga menyayangkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai tak tegas dalam mengungkap skandal grand corruption terkait pemberian izin reklamasi Teluk Jakarta. Ketua Pengembangan Hukum dan Pengembangan Nelayan KNTI Marthin Hadiwinata mengatakan, korupsi reklamasi merupakan merupakan grand coruption, karena pengembang dengan leluasa mengatur pemerintah daerah dan DPRD DKI Jakarta untuk membuat Raperda Reklamasi.

Dalam kasus ini, Presiden Direktur Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja pun telah divonis terbukti melakukan penyuapan terhadap mantan anggota DPRD DKI Jakarta Sanusi. Sanusi sendiri, kasusnya kini masih dalam proses persidangan. “Kami menduga bahwa masih banyak pihak yang terlibat dalam kejahatan korupsi reklamasi baik di pemerintahan daerah dan DPRD,” kata Marthin.

Sayangnya, KPK yang menjadi tumpuan utama dalam menuntaskan kasus dan mengejar tersangka lainnya malah melempem. Hingga saat ini belum ada perkembangan kasus dan penetapan tersangka lainnya. “KPK justru melepas cekal salah satu pengembang besar,” kata Marthin menyayangkan tidak diperpanjangnya pencekalan terhadap bos APL Sugianto Kusuma alias Aguan.

Yang lebih aneh lagi, kata dia, KPK malah mengadakan diskusi publik dengan tema menilik kebijakan reklamasi tujuan, manfaat dan efeknya. “Diskusi publik bukanlah tugas KPK, KPK tugasnya menyelesaikan kasus korupsi reklamasi. Reklamasi telah menyengsarakan ribuan nelayan, merusak lingkungan dan melabrak hukum yang ada,” tegas Marthin.

Ikuti informasi terkait reklamasi >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *