Desa Mampu Topang Ekonomi Kota | Villagerspost.com

Desa Mampu Topang Ekonomi Kota

Pembangunan jalan untuk mendongkrak perekonomian desa (dok. gianyarkab.go.id)

Pembangunan jalan untuk mendongkrak perekonomian desa (dok. gianyarkab.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah meyakini aktivitas perekonomian di desa mampu menjadi penopang ekonomi perkotaan. Hal itu bisa terwujud ketika desa berhasil bertransformasi menjadi pusat produksi.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, untuk mewujudkan kondisi itu, masyarakat desa bisa didorong untuk mendirikan pabrik-pabrik skala kecil di desa sehingga bisa menopang perekonomian di kota. Hal itu dimungkinkan karena sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di desa.

“Jadi kalau kita bisa menggerakkan masyarakat desa, ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi kita,” kata Eko dalam Penutupan Temu Karya Nasional dalam rangka evaluasi perkembangan desa dan kelurahan Tahun 2016 di Jakarta, Kamis (18/8), malam.

(Baca juga: Kisah BUMDes Sukamenak Atasi Krisis Air)

Eko mengatakan, program dana desa telah memberikan kesempatan bagi desa untuk melaksanakan pembangunan. Total dana desa Tahun 2016 mencapai Rp46,9 triliun dan tersebar di 74.754 desa. Rata-rata desa mendapatkan dana sekitar Rp600 juta hingga Rp700 juta. Hal tersebut belum termasuk anggaran desa dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

“Kemarin saya ke Kabupaten Belu yang masih masuk kategori desa tertinggal. Mereka (Desa-desa di Kabupaten Belu) mendapatkan dana desa rata-rata Rp680 juta per desa. dari Provinsi dapat Rp250 juta, dan dari Kabupaten Belu Rp400 juta. Jadi total bisa mendapatkan Rp 1 Miliar,” ungkapnya.

Eko melanjutkan, yang menjadi persoalan adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah dapat memanfaatkan dana desa untuk memberdayakan ekonomi. Ia berharap, dana desa tersebut dapat memberikan impact (dampak) pada aktivitas ekonomi warga.

“Rp1 Miliar ini bisa dibilang sebagai dana yang besar, tapi juga bisa dikategorikan sebagai dana yang kecil. Makanya kita sangat perlu mengembangkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMdes bisa jadi holding company (perusahaan induk) di desa,” ujarnya.

Untuk itu, Eko juga meminta kerjasama Kementerian Dalam Negeri untuk dapat membantu memberikan pelatihan terkait penyaluran KUR dan pelatihan terkait BUMDes. “Tapi ini juga harus kerjasama dengan gubernur dan bupati. Karena jumlah desa kita sangat banyak, tidak mungkin kita akomodir sendiri,” ujarnya. (*)

Ikuti informasi terkait BUMDes >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *