Desa Sejahtera Mandiri, Pusat Pertumbuhan, Entaskan Kemiskinan Desa | Villagerspost.com

Desa Sejahtera Mandiri, Pusat Pertumbuhan, Entaskan Kemiskinan Desa

Mensos Idrus Marham di acara wisuda Desa Mandiri Sejahtera di Kabupaten Bandung (dok. kementerian sosial)

Jakarta,Villagerspost.com – Kementerian Sosial, bekerjasama dengan perguruan tinggi, sejak tahun 2016 lalu telah menjalankan program Desa Sejahtera Mandiri (DSM) guna mengatasi kemiskinan di desa. Dari hasil kolaborasi itu, delapan desa di di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, pada Kamis (12/7) lalu berhasil diwisuda menjadi DSM dengan pembinaan dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS). Adapun desa tersebut diantaranya, Desa Ciburial, Margamukti, Maruyung, Cibiru Wetan, Rawabogo, Cihampelas, Sukaratu, dan Gede Pangrango.

Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan, pengembangan DSM merupakan langkah Kementerian Sosial untuk mengatasi kemiskinan di sejumlah wilayah Indonesia. “Kami memang sedang fokus mengembangkan DSM ini pada wilayah perbatasan. Dari 41 kabupaten/kota yang memilki perbatasan, mereka akan menentukan desa mana saja, dan apa saja potensi yang bisa dikembangkan, sehingga mereka bisa sejahtera,” katanya, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (13/7).

Idrus menyatakan, keterlibatan perguruan tinggi dalam pengembangan DSM, dilakukan di tingkat lapangan dengan jalan menerjunkan mahasiswa untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN). “Mereka melihat apakah ada potensi keekonomian yang tinggi di desa tersebut, kesiapan sumber daya manusia yang kuat dan yang lebih penting adalah penguatan lingkungan. Ini yang akan menjadi patokan umum pengembangan desa menjadi DSM,” terangnya.

Langkah Kemensos ini mendapatkan apresiasi dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily. Ace berharap, kedelapan DSM di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, Jawa Barat, yang baru saja diwisuda bisa menjadi growth center untuk mengurangi angka kemiskinan dan memberikan pengaruh pada daerah-daerah lain.

“Kami berharap kerja sama Kementerian Sosial dengan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) yang melakukan pembinaan kepada 8 DSM di Bandung dan Bandung Barat mampu memberikan pengaruh kepada wilayah lain,” kata Ace.

Politikus Golkar itu menilai, DSM merupakan solusi yang komprehensif model percepatan mengurangi tingkat kemiskinan disuatu daerah dengan memberdayakan masyarakat itu sendiri. Untuk itu, kata dia, Komisi VIII akan terus memberi dukungan kepada Kementerian Sosial untuk memperluas kemitraan ini kepada perguruan tinggi negeri (PTN) dan juga perguruan tinggi swasta (PTS) di seluruh desa, agar ini menjadi bagian dalam percepatan pengurangan angka kemiskinan, terutama masyarkat pedesaan.

“Kami bangga dengan Kementerian Sosial yang memiliki inisiatif program yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak,” tegas Ace.

Ace juga menegaskan, kerja sama antar Kementerian/Lembaga, khususnya Kementerian Sosial dengan perguruan tinggi dalam menjalankan DSM perlu terus diperluas. Dia menilai, kerja sama antara Kemensos dengan STKS dalam pengembangan DSM merupakan langkah strategis guna mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan di Bandung dan Bandung Barat.

“Hal ini dapat mensinergikan program penyelenggaran kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan di desa, mewujudkan terjadinya sinergitas antara pemangku kebijakan bidang kemensos dan bidang lainnya di desa, serta terbangunnya solusi yang komprehensif model percepatan mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia berharap langkah baik ini bisa direspon serius oleh perguruan tinggi melalui fungsi Tridarma. Pasalnya, kegiatan kemahasiswaan dalam pengabdian masyarakat tersebut bisa membantu pemerintah, khususnya Kemensos untuk melakukan kajian awal, pemetaan sosial dan analisa potensi desa.

“Ini tentu menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk percepatan kegiatan pembentukan Desa Sejahtera Mandiri ini mulai dari tahap perintisan, penguatan, pengembangan serta kemandiran desa,” tuturnya.

Politisi dapil Banten itu mengatakan kegiatan kerja sama antar pemerintah dengan perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi instrumen dalam menggerakkan partisipasi aktif masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan serta menciptakan nilai tambah bagi produktivitas desa.

Program DSM pertama kali dilaksanakan pada tahun 2016, di era Mensos Khofifah Indar Parawansa. Jumat 28 Oktober 2016, Khofifah “mewisuda” Desa Ngrawan Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sebagai DSM pertama. Desa Ngrawan merupakan DSM binaan antara Kementerian Sosial, Kabupaten Semarang, dan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos, Hartono Laras, ketika itu mengatakan, Kemensos memiliki target 120 desa yang akan dijadikan DSM di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Kemensos membangun kemitraan dengan 14 perguruan tinggi, yakni Universitas Gadjah Mada, Universitas Andalas, Universitas Jambi, Universitas Ciputra Surabaya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *