Diplomasi Sawit Indonesia ke Uni Eropa Dinilai Berhasil | Villagerspost.com

Diplomasi Sawit Indonesia ke Uni Eropa Dinilai Berhasil

Pekebun mengangkut sawit hasil panen. Pemprov Kalteng melakukan inisiatif sertifikasi yurisdiksi sawit agar perkebunan sawit lebih ramah lingkungan (dok. bumn.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Diplomasi sawit yang dilakukan Indonesia untuk mengakhiri kampanye hitam sawit Indonesia di Uni Eropa dinilai berhasil. Keberhasilan tersebut dinilai Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) terbukti dari adanya keputusan Trilog Uni Eropa pada 14 Juni 2018 yang memperpanjang penggunaan sawit sampai 2030.

Dengan adanya waktu jeda, pemangku kepentingan industri sawit dapat memperbaiki tata kelola di sektor hulu maupun hilir. “Kami sangat bergembira melihat hasil pertemuan trilog antara Komisi Eropa, parlemen, dan dewan Uni Eropa. Setidaknya, bisa bernafas agak panjang dari waktu 2021 diundur menjadi 2030,” ujar Wakil Sekjen APKASINDO Rino Afrino, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Rabu (20/6).

Rino menyatakan bahwa Uni Eropa mengakui keunggulan dan kebutuhan terhadap minyak sawit tidak dapat digantikan minyak nabati lain. Hal inilah yang menjadi bahan pertimbangan mereka apabila sawit benar-benar dilarang untuk masuk Eropa.

Rino menambahkan dengan waktu yang tersisa sebelum 2030, pemerintah dapat memperkuat tata kelola sawit di dalam negeri. Dalam rangka inilah, Apkasindo yang menjadi wadah organisasi petani sawit di 21 provinsi dan 140 kabupaten bisa memberikan dukungan nyata.

“Adapun sejumlah langkah yang dapat dijalankan yaitu peningkatan daya saing perkebunan rakyat, meningkatkan produktivitas, memperkuat kapasitas dan kompetensi petani, penguatan kelembagaan dan pengelolaan lingkungan yang baik,” ujarnya.

Apresiasi atas keberhasilan diplomasi sawit Indonesia ini juga disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono. “Kami mengapresiasi upaya lobi pemerintah Indonesia kepada stakeholder Uni Eropa, dalam rangka mencegah resolusi sawit yang diusulkan Parlemen Eropa,” kata Joko.

Menurut Joko Supriyono, keputusan ini masih bersifat temporary accepted karena ini berarti bisnis sawit tetap jalan hingga 2030 di Eropa. Di sisi lain, kata Joko, masih ada ruang bagi pemerintah untuk melakukan lobi dan negosiasi kepada otoritas Uni Eropa.

Dari sektor hilir Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) Master Parulian Tumanggor juga merasa gembira atas keputusan otoritas Uni Eropa tersebut. Tumanggor menyebutkan Indonesia masih mempunyai waktu selama 12 tahun untuk menjalankan ekspor ke Eropa.

Selain itu, pelaku industri yang memanfaatkan biodiesel di luar negeri juga bergembira atas putusan ini. “Dengan masa jeda selama 12 tahun ini cukup bagi kita untuk melakukan langkah perbaikan baik di hulu dan hilir dalam rangka menuju industri sawit yang sustainable,” ujarnya.

Seperti diketahui, pada pertengahan April 2017, parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi yang berjudul Palm Oil and Deforestation of the Rainforests, yang meminta penghapusan (phasing-out) minyak sawit sebagai bahan baku biofuel pada 2021 dari kawasan Uni Eropa. Usulan ini kemudian dimentahkan dalam pertemuan trilog pada 14 Juni 2018 diantara Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa (yang terdiri dari Negara-negara Anggota Uni Eropa) yang menghasilkan keputusan politik pemakaian sawit sampai 2030.

Dalam teks RED II Uni Eropa tidak akan membedakan atau melarang minyak sawit. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend dalam keterangan resmi yang dikeluarkan 16 Juni lalu mengatakan bahwa Uni Eropa merupakan dan tetap akan menjadi pasar paling terbuka untuk minyak sawit Indonesia.

“Biofuel akan dikaji dengan perlakuan sama, tanpa melihat sumbernya. Teks RED II tidak akan membedakan, atau melarang minyak sawit. Uni Eropa merupakan dan tetap akan menjadi pasar paling terbuka untuk minyak sawit Indonesia,” kata Vincent.

Menurutnya, dengan pernyataan itu, Uni Eropa tak akan melarang penggunaan CPO dan membandingkannya dengan konsumsi minyak bunga matahari, kedelai, rapeseed atau minyak rapa, dan lainnya. Bahkan, Komisi Eropa akan memperbanyak pendekatan konsumsi yang tidak diskriminatif dan berbasis sains.

Keputusan ini dinilai sebagai hasil positif lobi sawit Indonesia oleh Tim Negosiasi RI yang dipimpin Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, dalam perundingan pembatasan penggunaan produk turunan kelapa sawit di Uni Eropa (EU). Kunjungan ke Uni Eropa dimulai dari 22-27 April 2018 ke lima negara yaitu Belgia, Vatikan, Belanda, Jerman.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *