Dorong Kemandirian, Pemerintah Harus Stop Impor Garam | Villagerspost.com

Dorong Kemandirian, Pemerintah Harus Stop Impor Garam

Petambak garam. Dongkrak semangat petambak, KKP gelar Festival Garam (dok. pusluh.kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Impor garam sebanyak 75.000 ton dari Australia merupakan dampak dari mandeknya tata kelola garam Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Pusat Data dan Informasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mencatat bahwa impor garam telah dilakukan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Ironinya, untuk pertama kali Indonesia dalam 5 tahun terakhir melakukan impor garam konsumsi.

“Indonesia ternyata sudah 20 tahun melakukan impor garam, ironinya, angka impor garam tertinggi terjadi di tahun 2016 yaitu mencapai 3 juta ton. Pemerintah seharusnya menjadikan anomali impor ini menjadi catatan, garam seharusnya jadi komoditas strategis bangsa ini. Artinya, garam harus dibenahi mulai dari tata kelola hingga pasar,” kata Sekretaris Jenderal KIARA Susan H Romica, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (13/10).

Melalui UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan dan Petambak Garam, pemerintah seharusnya memiliki political will untuk menghentikan impor garam karena praktik ini berlangsung sejak lama. Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat, setidaknya sejak tahun 1990 Impor garam telah dilakukan sebanyak 349.042 ton lebih dengan total nilai US$16,97 juta. Impor garam terus dilakukan sampai hari ini dengan berlindung di balik alasan kelangkaan stok garam sebagai dampak dari kerusakan iklim dan anomali cuaca.

“Selain itu, impor garam sebanyak 75 ribu ton dari Negeri Kangguru yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan baru-baru ini jelas-jelas mengangkangi Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam,” tegas Ketua Presidium Persatuan Petambak Garam Indonesia (PPGI) Amin Abdullah.

Pusat Data dan Informasi KIARA (Agustus 2017) mencatat, permasalahan substansi yang dihadapi oleh petambak garam Indonesia adalah: Pertama, minimnya sarana dan prasarana di tambak garam. Kedua, buruknya akses air bersih dan sanitasi di tambak garam.

Ketiga, minimnya intervensi teknologi berbiaya murah untuk produksi dan pengolahan garam. Keempat, besarnya peran tengkulak di dalam rantai distribusi dan pemasaran garam. Kelima, harga garam yang rendah.

Kelima permasalahan yang dihadapi oleh petambak garam di atas semakin diperburuk dengan adanya ketentuan impor garam industri tidak dikenakan bea masuk melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam yang berlaku sejak Desember 2015.

Sekjen PPGI Sarli menilai, carut marut pengelolaan garam butuh perhatian yang serius, butuh semua pihak melakukan evaluasi bersama terhadap pengelolaan garam Indonesia. Dalam hal ini salah satunya adalah Menteri Perdagangan yang mesti melakukan audit internal di kementeriannya.

“Di sisi lain perlu langkah berani untuk mendorong Menteri Perdagangan agar segera mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam karena bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam,” tegas Sarli.

Dia menilai, berbicara garam, artinya berbicara kedaulatan bangsa. Impor bukan solusi dari krisis garam, tapi merupakan dampak dari salah urusnya pemerintah Indonesia dalam tata niaga garam.

“Oleh karena itu, pemerintah yaitu 5 aktor penting yang mengurus garam yaitu KKP, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, PT Garam dan BPS harus segera duduk bersama dan mulai perbaiki urusan garam mulai hari ini dan konsisten menuju swasembada garam,” pungkasnya. (*)

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *