DPR: Awasi Rekomendasi Izin Impor Garam | Villagerspost.com

DPR: Awasi Rekomendasi Izin Impor Garam

Petani garam di Jawa Timur (dok. bappeda.jatimprov.go.id)

Petani garam di Jawa Timur (dok. bappeda.jatimprov.go.id)

 

 
Jakarta, Villagerspost.com – Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah melakukan pengawasan dalam pemberian rekomendasi izin impor garam. Salah satunya seperti yang sudah digariskan pemerintah sendiri yaitu importir wajib memiliki pabrik pengolahan garam sendiri untuk bisa mendapatkan rekomendasi impor.

Anggota Komisi VI DPR RI Slamet Junaedi mengatakan, DPR mendukung kebijakan tersebut sepanjang pengawasannya diperketat. Menurut Junaedi, dengan memperketat izin impor, serapan garam rakyat akan menjadi maksimal.

Setelah itu, tinggal bagaimana pengawasan terhadap kebijakan terbaru impor garam itu diawasi oleh semua pihak. Jangan sampai pemerintah kecolongan lagi oleh ulah importir garam nakal.

“Bagus juga peraturan baru itu. Penyerapan garam rakyat otomatis akan maksimal. Cuma yang saya tekankan adalah pengawasannya. Jangan sampai mereka dikasih izin impor dengan kuota 100 ribu ton, malah mengimpor 150 ribu ton. Nah, di situlah rembesnya garam industri kerap terjadi ke pasar konsumsi. Sekali lagi pengawasannya yang penting. Impor harus jelas dengan kuota yang harus benar-benar dialokasikan untuk industri,” terang Junaedi, Selasa (1/9) seperti dikutip dpr.go.id.

Politisi Partai Nasdem ini mengeluhkan pengawasan yang longgar terhadap importasi garam selama ini. Garam industri yang rembes ke pasar konsumsi selalu merusak harga garam lokal dan dikeluhkan petani karena garamnya tak terserap maksimal.

Sementara itu, KKP dan Kemendag juga akan membuka lahan baru garam dan memberikan akses teknologi pengolahan garam oleh PT Garam yang selama ini belum ada. Dengan teknologi pengolahan, panen garam bisa dipercepat.

Junaedi mendukung program tersebut, selain akan meningkatkan kapasitas produksi juga akan meningkatkan kualitas garam nasional. “Saya sangat mendukung itu. Bu Susi (menteri KKP) selalu mendengungkan jangan sampai kita impor garam. Dia memang tidak setuju impor. Saya malah mendukung dengan teknologi baru itu, karena akan menambah produksi dan meningkatkan kualitas. Mari kita bersama-sama mendukung swasembada garam,” ujarnya.

Sebelumnya usai mengadakan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Susi mengatakan, pihak KKP dan Kemendag sepakat mengontrol impor di sektor kelautan termasuk garam. Untuk garam, kata Susi, jika bisa memproduksi sendiri, maka tak perlu melakukan impor.

Hanya saja, kata Susi, pembatasan impor garam sulit dilakukan selama tata niaga garam yang ada saat ini tidak dibenahi. Susi mengakui kalau distribusi garam selama ini dikuasai segelintir pemain sehingga harga di tingkat petani garam selalu jatuh, sementara di tingkat konsumen tetap mahal.

Menurutnya, pola distribusi garam yang hanya dikuasai segelintir pemain membuat harga petani selalu jatuh. Di sisi lain, harga di tingkat konsumen tetap mahal. Importir senang melakukan ini karena keuntungannya mencapai 200 persen. Mereka membeli dengan harga Rp500 per kilogram sementara dijual dengan harga Rp1500 per kilogram sehingga ada margin keuntungan sebesar Rp1000 per kilogram.

Bayangkan berapa keuntungan yang diperoleh importir jika bisa mengimpor jutaan ton garam. Karena itulah Susi meminta agar ini distop. Importir diminta menyerap garam petani agar petani garam tidak sengsara. Saat ini, kata Susi ada 35 ribu petani garam. Jika seorang petani punya 5 anggota keluarga, maka setiap pukulan yang dirasakan petani garam akan berdampak pada 175 ribu orang.

Di sisi lain importir garam terus menikmati keuntungan dari impor garam tang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, kata Susi, impor garam mencapai 2,2 juta ton. Sementara tahun ini di kuartal pertama 2015 impor garam sudah mencapai angka 405 ribu ton.

“Impor garam ini telah menjatuhkan harga garam dalam negeri sehingga berdampak pada menurunnya semangat para petambak dan petani untuk memproduksi garam,” kata Susi seperti dikutip kkp.go.id, Kamis (6/8) lalu.

Sayangnya, dalam pertemuan yang dilakukan dengan para importir garam, pemerintah seperti tak bisa berbuat banyak. Importir garam keberatan untuk mengurangi impor garam dikarenakan alasan kualitas garam lokal tak sesuai dengan kebutuhan industri.

“Mereka berprinsip kualitas garam petani tidak bagus. Pada pertemuan waktu itu, tidak ada kesepakatan, tidak ada niatan mengurangi impor,” lanjut Susi.

Karena itu, pemerintah akan menerapkan program garam nasional dengan mempertahankan swasembada garam konsumsi sebesar 1,4 juta ton. Namun, langkah itu harus didukung oleh segenap pihak terkait agar dapat terealisasikan. Tahun ini KKP menargetkan dapat mengurangi impor garam industri hingga tinggal 1 juta ton dengan meningkatkan produksi garam substitusi impor hingga 1 juta ton.

Peningkatan produksi 1 juta ton tersebut diperoleh dari PT Garam sebanyak 350 ribu ton, dan sisanya dari program pemberdayaan petani yang dilakukan oleh pemerintah. KKP sendiri meramalkan bahwa kapasitas produksi garam nasional hingga akhir 2015 bisa mencapai 4 juta ton.

Angka ini adalah kenaikan sebesar 56,8 persen dibanding 2014 yang sebesar 2,55 juta ton per tahun. Sedangkan kebutuhan garam nasional pada tahun lalu mencapai 4,01 juta ton per tahun yang terdiri dari 2,05 juta ton kebutuhan garam industri dan 1,96 juta ton garam konsumsi. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *