DPR Gulirkan Wacana Bentuk Panja Gula | Villagerspost.com

DPR Gulirkan Wacana Bentuk Panja Gula

Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan meninjau stok gula di gudang Bulog. Komisi VI gulirkan wacana pembentukan Panja Gula untuk menyelidiki validitas neraca gula nasional (dok. dpr.go.id)

Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan meninjau stok gula di gudang Bulog. Komisi VI gulirkan wacana pembentukan Panja Gula untuk menyelidiki validitas neraca gula nasional (dok. dpr.go.id)

 

 

Jakarta, Villagerspost.com – Para anggota Komisi VI DPR RI menggulirkan wacana pembentukan Panita Kerja (Panja) Gula lantaran neraca gula nasional yang hingga kini tak kunjung jelas. DPR menilai, antara kebutuhan gula di dalam negeri dengan kebijakan impor tak seimbang.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan mengkritik tajam Menteri Perdagangan Thomas Lembong dalam rapat kerja Senin malam (28/9) menyangkut kebijakan impor gula. Berkali-kali pihaknya meminta data neraca gula sejak dulu, tapi hingga kini tak kunjung jelas. Kemendag belum memberikan data konfrehensif soal ini.

Faktanya, impor gula yang pada tahun ini sudah mencapai 2,2 juta ton, telah menyengsarakan petani. Ironisnya, target impor itu malah akan ditingkatkan hingga 3,12 juta ton.

“Kita sudah sering meminta neraca gula. Tapi tidak ada solusinya. Ini contoh kasus kecil. Kita usulkan kepada Pimpinan untuk tidak tanggung-tanggung membentuk Panja Gula supaya jelas dan transparan, apa yang sesungguhnya terjadi,” kata politisi dari Partai Gerindra ini seperti dikutip dpr.go.id, Selasa (29/9).

Heri menegaskan, salah hitung atas kebutuhan dan kuota impor gula harus ditelusuri. Masalah gula begitu sensitif, karena ia merupakan komoditas penting setelah beras. “Di Indonesia, gula adalah komoditas terpenting kedua setelah beras. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang mencapai seperempat miliar orang, maka berdasarkan data organisasi gula internasional (ISO), pertumbuhan gula Indonesia sebesar empat persen per tahun,” ujarnya.

Anggota Komisi VI lainnya juga menyambut baik wacana pembentukan Panja gula ini. Dengan Panja ini diharapkan semua fakta dan data terungkap secara jelas, sehingga publik tahu siapa yang bermain-main dengan komoditas penting ini.

Impor gula rafinasi yang tak terkendali hingga mencapai 2,2 juta ton pada tahun ini, telah menghancurkan hidup petani gula nasional. Bahkan, pemerintah merencanakan kuota impor gula rafinasi hingga 3,12 juta ton pada 2015.

Sebelumnya, Heri juga mengkritik ketidaksesuaian data produksi dan konsumsi gula nasional. Data dari Kemendag dan Kemenperin menyebutkan kebutuhan gula diperkirakan mencapai 5,7 juta ton. Data lain menyebutkan, kebutuhan gula rafinasi hanya 2,5 juta ton. Sementara produksi gula rafinasi dalam negeri sekitar 2,1 juta ton.

Data Asosiasi Gula Indonesia (AGI) menunjukkan stok gula di dalam negeri mencapai 1,5 juta ton plus produksi 2,54 juta ton. Untuk konsumsi gula rumah tangga mencapai 2,89 juta ton. “Dari sini, kita bisa lihat dengan nyata dampak dari tidak beresnya data neraca gula nasional. Data yang tidak valid itu menjadi sebab tidak beresnya masalah gula nasional. Bagaimana mungkin kita bisa membuat peta jalan industri gula nasional kalau neraca gula saja tidak pernah beres,” tegas Heri.

Ironi impor gula memang dinilai sangat nyata. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Lampung beberapa waktu lalu misalnya, Komisi VI menemukan adanya kenyataan yang sangat aneh. Lampung, yang merupakan provinsi penghasil gula terbesar di Sumatera dan terbesar kedua tingkat nasional setelah Jawa Timur, ternyata masih mengimpor gula mentah.

Padahal Lampung dan Jatim menyumbang 72 persen produk gula nasional. “Ironis, sebagai salah satu produsen gula terbesar yang memiliki perkebunan dan pabrik gula (PG), Lampung masih mengimpor gula mentah (raw sugar) dari luar negeri,” kata Wakil Ketua Komisi VI Dodi Reza Alex Noerdin ketika itu.

Dodi mengungkapkan, hingga semester I/2014 Lampung telah mengimpor 19,1% dari total impor non migas. Kondisi ini menunjukkan bahwa areal perkebunan tebu di Lampung seluas 113 ribu hektare patut dipertanyakan kinerjanya mengapa belum bisa memenuhi kebutuhan gula dalam negeri sehingga masih perlu impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Gula merupakan komoditas penting, sehingga kenaikan harga eceran di tingkat konsumen dapat memicu kenaikan inflasi dan memunculkan kerisauan industri gula lokal sebagai akibat banjir gula rafinasi,” ungkap politisi Partai Golkar itu.

Dalam kaitan ini Komisi VI mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung yang menerbitkan Pergub No.59 tentang pengendalian produk impor. Langkah ini sebagai inisiatif untuk mengendalikan impor terutama komoditas strategis termasuk gula dan pada gilirannya akan melindungi petani tebu dan memberi kesempatan petani untuk mengembangkan produksinya.

Sekretaris Pemprov Lampung Arinal Djunaedi mengharapkan industri gula mau melaksanakan UU 39/2014 dan menghentikan impor raw sugar pada April-hingga Oktober. Alasannya, saat itu merupakan masa panen raya petani tebu.

Selanjutnya diberi kesempatan impor pada Desember-April itupun tidak boleh lebih dari 800 ribu ton. “Impor dilakukan kalau kekurangan dan tidak mengganggu konsumsi. Dan untuk melindungi petani maka perlu diterapkan tarif impor, sehingga rakyat tidak dirugikan,” jelasnya.

Pada tahun 2014 lalu luas areal perkebunan tebu di wilayah tersebut tercatat 113.000 hektare menghasilkan gula sebanyak 37% dari kebutuhan gula nasional. Komoditas lain seperti padi, jagung, nanas, dan kopi robusta juga berproduksi cukup besar memiliki andil besar dalam produksi nasional. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *