DPR: Hapus Pola Pikir Serba Impor | Villagerspost.com

DPR: Hapus Pola Pikir Serba Impor

Presiden Joko Widodo saat meninjau peternakan sapi lokal unggul di Sumatera Barat (dok. sumbarprov.go.id)

Presiden Joko Widodo saat meninjau peternakan sapi lokal unggul di Sumatera Barat (dok. sumbarprov.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengingatkan pemerintah agar jangan selalu berpikir untuk melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan nasional. Pemerintah diminta untuk mengkaji terlebih dahulu, seberapa besar urgensinya dalam melakukan impor kebutuhan pokok nasional.

“Komisi IV DPR menegaskan, jangan apa-apa impor. Impor itu adalah alternatif terakhir, jika sudah tidak ada pasokan di dalam negeri. Kita tidak ingin pejabat kita mindset-nya selalu impor. Kita melihat kebijakan yang ada, kalau itu dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan pasokan, pertanyaannya, mana yang harus kita atasi,” kata Edhy seperti dikutip dpr.go.id, Kamis (4/2).

Kritik tersebut disampaikan Edhy, terkait Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IX yang baru-baru ini diluncurkan Pemerintah, dimana salah satunya mengatur tentang pasokan ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu. Kebijakan ini didasari kebutuhan daging sapi dalam negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun. (Baca Juga: DPR: Pemerintah Harus Kembangkan Peternakan Sapi Lokal)
Pada 2016, kebutuhan nasional diperkirakan kebutuhan nasional mencapai 674,69 ribu ton atau setara dengan 3,9 juta ekor sapi. Kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi oleh peternak dalam negeri, karena produksi sapi hanya mencapai 439,53 ribu ton per tahun atau setara dengan 2,5 juta ekor sapi. Jadi terdapat kekurangan pasokan yang mencapai 235,16 ribu ton yang harus dipenuhi melalui impor.

Pemerintah sebenarnya telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pasokan atau produksi daging sapi dalam negeri. Antara lain melalui upaya peningkatan populasi, pengembangan logistik dan distribusi, perbaikan tata niaga sapi dan daging sapi, dan penguatan kelembagaan melalui Sentra Peternakan Rakyat (SPR). Namun karena upaya tersebut memerlukan waktu perlu dibarengi pasokan dari luar negeri untuk menutup kekurangan yang ada.

Mengingat terbatasnya jumlah negara pemasok,pemerintah Indonesia perlu memperluas akses dari negara maupun zona tertentu yang memenuhi syarat kesehatan hewan, yakni yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Hewan Internasional (OIE), untuk menambah alternatif sumber penyediaan hewan dan produk hewan.

Untuk itu, Menteri Pertanian akan menetapkan negara atau zona dalam suatu negara, unit usaha atau farm untuk pemasukan ternak dan/atau produk hewan berdasarkan analisis resiko dengan tetap memperhatikan ketentuan OIE. Kebijakan ini diharapkan mampu menstabilisasi pasokan daging dalam negeri dengan harga yang terjangkau dan kesejahteraan peternak tetap meningkat.

DPR sendiri, kata politisi Gerindra ini pernah menyetujui usulan impor pemerintah, hanya saja persetujuan diberikan karena impor tersebut ditujukan untuk penguatan potensi lokal. Dalam konteks ini adalah impor sapi indukan sebanyak 50 ribu ekor. “Ini karena pertumbuhan sapi lokal masih rendah. Ini harapannya lebih kepada penguatan,” kata Edhy.

Sementara untuk impor sapi di luar indukan, dia melihat belum terlalu mendesak, apalagi jika sekadar untuk memenuhi kebutuhan nasional. Edhy mengaku curiga selama ini ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menimbun pasokan daging sehingga harga semakin mahal karena pasokan sedikit.

“Kelangkaan pasokan di konsumen itu memang barang-barangnya tidak ada, atau karena ditimbun oleh pengusaha nakal. Ini kan pertanyaan yang perlu dijawab dulu, baru bicara impor. Tapi ingat, sampai sekarang Indonesia sebagai sumber pasokan daging sapi, satu-satunya negara di Asia Tenggara yang bisa ekspor kemana saja, dan bebas dari kutu. Saya rasa ini keunggulan potensi sapi kita,” tegas Edhy.

Edhy menambahkan, jikapun pemerintah tetap akan melakukan impor sapi, harus dipastikan bebas dari penyakit. Ia berharap, kebijakan Pemerintah untuk impor ini tidak ditumpangi kepentingan kelompok tertentu.

“Kami terus mengawal ini terus. Apapun paket kebijakan itus, kalau nuansanya bukan untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri, dan semata untuk kepuasan kelompok pengusaha tertentu, saya pikir ini tidak usah. Tidak ada urgensinya,” pungkasnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *