DPR: Industri Pangan Nasional Masih Tradisional | Villagerspost.com

DPR: Industri Pangan Nasional Masih Tradisional

Pelatihan pengolahan ikan bagi nelayan tradisional (puslat.kkp.go.id)

Pelatihan pengolahan ikan bagi nelayan tradisional (puslat.kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Dewan Perwakilan Rakyat menilai, pengelolaan industri pangan nasional saat ini dinilai masih tradisional. Untuk menuju kedaulatan pangan seperti dicanangkan pemerintah, jalannya masih panjang. “Butuh modernisasi pengelolaan industri pangan nasional,” kata Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir seperti dikutip dpr.go.id, Rabu (11/2).

Hafisz menyerukan agar kita tak menyerah dengan kondisi industri pangan nasional itu. Dia menegaskan, akses teknologi pangan perlu segera dibenahi. “Soal kedaulatan pangan masih panjang pencapaiannya walaupun kita tidak boleh menyerah karena industri pangan kita masih sangat tradisional dan tidak berbasiskan teknologi,” nilai Hafisz.

Karena basis teknologi belum banyak diserap, maka inefisiensi masih sering ditemukan dalam pengelolaan industri pangan nasional. Inefisiensi, lanjut politisi PAN ini, juga terjadi karena antar-kementerian tidak bisa saling mengisi. “Mestinya pertanian didukung oleh teknologi pembibitan serta suplai gas yang cukup untuk pengadaan pupuk nasional,” ujarnya.

Menurut Hafisz, persoalan lain industri pangan adalah pengadaan lahan yang sering bermasalah. Komisi VI selalu memberi perhatian untuk hal ini agar BPN memiliki blue print tata pertanahan nasional, termasuk untuk alokasi pertanian. Bila akses teknologi, sinergi antar-kementerian, dan pengadaan lahan sudah diperbaiki, program pemerintah di sektor industri pangan mudah dijalankan, termasuk cita-cita swasembada pangan.

Apalagi, saat ini pemerintah sedang mengusahakan untuk membatasi impor produk buah agar produk buah nasional meningkat. BRI sendiri sudah membuka kredit pertanian untuk menyambut kebijakan pemeritah itu. Hafisz mengaku sangat setuju dengan kebijakan tersebut. “Kredit pertanian, perlu diprioritaskan bagi para petani rakyat,” ujarnya.

Terkait hal ini, Drs. I Made Budi M.Si, seorang peneliti dari Universitas Cendrawasih, Papua, kepada Villagerspost.com mengatakan, Indonesia sebenarnya bisa dan mampu untuk memiliki kekuatan dalam bidang industri pengolahan pangan. Made sendiri sudah sejak tahun 2008 lalu berkiprah meneliti pengembangan produk cokelat dari bahan baku kakao Papua.

Sejak tahun 2012 dia mendampingi petani di Kabupaten Jayapura membagi ilmu dan pengalamannya dalam pengelolaan kakao menjadi produk yang bernilai tambah dengan mengembangkan sendiri teknologi mesin pengolahan sederhana. Made menilai, kekuatan Indonesia adalah pada masyarakatnya yang 70 persennya adalah masyarakat menengah ke bawah.

Mereka, kata Made, butuh alat-alat industri kecil yang berkualitas. “Bukan yang asal dibawa ke kampung dari pusat berharap bisa dipakai tetapi nggak bisa dipakai kan? Ini banyak kejadiannya,” kata Made.

Pemerintah dan peneliti, kata Made, harus jujur agar teknologi yang disumbangkannya benar-benar tepat guna dan bermanfaat. Dalam membuat alat-alat pengolahan cokelat misalnya, Made membuatnya dengan sungguh-sungguh. “Untuk dinamo saja, kalau speknya harus dinamo dari Jepang ya pakai dari Jepang, jangan buatan Cina karena kualitasnya jauh di bawah, nanti malah nggak bisa dipakai,” katanya.

Dalam konteks kakao, ia menilai sebagai penghasil kakao, Indonesia pun bisa menjadi negara produsen cokelat yang terkenal jika industri skala kecil ini bisa dikembangkan dengan baik. “Banyak yang keliru mengambil kebijakan. Lihat Malaysia, Singapura, tidak punya kakao tetapi suvenir cokelatnya luar biasa. Orang Indonesia kalau melancong ke sana malah bangga bawa cokelat Malaysia, kenapa bisa begitu? Karena mereka pintar,” kata Made.

Malaysia dan Singapura, kata Made, cukup cerdik membeli teknologi kakao dari Eropa seharga Rp15 miliar. “Mesinnya canggih, tinggal jatuhkan biji kakao keluar sudah menjadi cokelat batangan. Indonesia mau nggak beli itu? Kalau mau jujur di Indonesia Timur taruh 3 mesin Eropa, masyarakat Indonesia Timur akan bisa menikmati cokelat kualitas hebat. Malaysia tidak punya kebun cokelat, Singapura tidak punya, Tetapi produksi cokelatnya termasuk yang terbaik di Asia,” ujarnya.

Sementara, Indonesia, kata Made, sejak dulu hanya puas menjadi pengekspor biji kakao dan kehilangan nilai tambah dari pengolahan cokelat. Padahal potensi pengolahan cokelat sangat besar secara ekonomi. “Nilai jualnya untuk pengolahan dari bahan crude dan dengan jual produk jadi, keuntungannya sekitar 200-300 persen. Bayangkan dengan dia membeli teknologi kemudian beli bahan dari Indonesia jual cokelatnya banyak turis datang maka akan menjadi suvenir di mana-mana,” kata Made.

Mungkinkah Indonesia Timur atau mungkinkah Papua produksi seperti Malaysia cokelat yang kualitas bagus dan hebat? “Sangat bisa, meski untuk saat ini masih sulit. Harus ada perubahan pola pikir,” kata Made.

Karena itu kata Made, para peneliti dari universitas harus ikut mencerdaskan masyarakat. “Peneliti harus punya hati berbuat sesuatu untuk masyarakatnya. Ahli engineer mesin cokelat, kopi, padi, yang ada di perguruan tinggi besar dia harus buat produk. Ini industri saya yang buat mandiri, dari universitas mana harus ada produk unggulan sampai sekarang kan ini nggak ada,” ujar Made.

“Bayangkan betapa hebatnya universitas-universitas hebat itu, ITB, IPB, UI, UGM kalau menciptakan alat-alat tidak hanya di bidang pertanian tetapi juga di bidang farmasi, kelautan, penjernihan air, ini harus kita tunjukkan!” tegas Made. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *