DPR Minta Harga Pangan, Khususnya Beras, Stabil Selama Ramadan dan Idul Fitri

Jakarta, Villagerspost.com – Kenaikan harga bahan pangan pokok, khususnya beras, mengundang keprihatinan para anggota Komisi VI DPR. Dalam acara rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VI dengan Deputi BUMN bidang Pangan, Kepala Bulog, dan PTPN, pihak Komisi IV meminta agar pihak terkait mampu memastikan agar harga pangan, khususnya beras terjangkau masyarakat, begitu pula dengan harga dari produsen ke petani.

“Kami ingin memastikan stabilitas harga di bulan Ramadhan sekaligus menjelang Idul Fitri atau Ramadhan. Di sini saya menilai yang terpenting sekarang adalah menjaga harga beras ke konsumen bagus, begitu juga dengan harga dari petani ke produsen bagus,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto, di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/5).

Dengan demikian, dia berharap, perekonomian petani juga bisa tumbuh dengan baik. “Dengan kata lain kita tidak hanya ingin harga ke konsumen atau masyarakat murah tapi malah memberatkan petani, tidak demikian. Kami ingin harga ke masyarakat murah, dan petani pun mendapat harga yang bagus juga,” tambahnya.

Dito khawatir, masuknya beras impor sebanyak 500 ribu ton bakal menjatuhkan harga beras di tingkat petani. Kekhawatiran ini muncul lantaran, Kepala Bulog Budi Waseso sudah menegaskan, ketahanan pangan nasional saat ini terbilang cukup. Bahkan Bulog juga sempat mengungkapkan akan memberikan cadangan.

“Tadi kami sudah mempertanyakan mengenai cadangan. Cadangan itu mudah-mudahan sudah realtime. Sehingga tidak ada perbedaan antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan maupun Bulog terkait masalah beras,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mempermasalahkan data cadangan beras yang tidak sinkron antar kementerian. Dia berharap, diangkatnya Budi Waseso sebagai Kepala Bulog dapat memberikan angin segar dalam lingkup persoalan ketersediaan pangan di Indonesia.

“Di awal kepemimpinan Buwas di Bulog, ia sudah dapat melihat bahwa terkait persoalan data beras, ternyata antar kementerian saja tidak sinkron. Kalau kita minta penjelasan dari Menteri Perdagangan kenapa mengimpor beras, selalu dikatakan bahwa ketersediaan beras di pasar ada masalah atau terjadi kelangkaan,” kata Teguh.

Di sisi lain Menteri Pertanian selalu mengatakan kita sudah surplus, bahkan sudah bisa mengekspor. “Ini satu pengakuan penting yang disampaikan oleh Kabulog. Menurut saya hal ini menjadi penting bagi parlemen untuk menyelenggarakan rapat kerja gabungan antara Komisi VI dan Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Bulog agar persoalan beras ini tidak berputar-putar saling lempar. Siapa sebenarnya biang keroknya,” ujarnya.

Senada dengan Teguh, Anggota Komisi VI DPR RI Lili Asdjudiredja juga mendukung pernyataan Kepala Bulog (Kabulog) Budi Waseso yang menyatakan tidak setuju atas rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton. “Memang benar kalau kita tidak perlu melakukan impor beras 500 ribu ton. Sebab untuk menjaga jumlah stok, Kabulog telah menyiapkan sebanyak 1,5 juta ton beras. Itu artinya stok sudah cukup baik. Jadi jangan selalu cari untung saja. Oleh karenanya hal ini harus dipertanyakan kepada Menteri Perdagangan,” ujar Lili.

Pada kesempatan yang sama, Buwas selaku Kabulog yang baru mengatakan bahwa sampai hari ini pihaknya tidak bisa berpedoman pada data yang ada untuk dijadikan patokan, khususnya dalam masalah beras. Karena data dari Menteri Pertanian mengenai hasil produk beras juga belum valid.

“Kita juga melihat data dari bidang pertanian mengenai sawah ladang, ini juga tidak jelas. Kemudian dari Menteri Perdagangan mengatakan bahwa suplai kurang karena harga naik. Padahal faktanya tidak demikian, karena kalau kita lihat data-data di lapangan seluruh sawah yang memproduksi padi ketika mereka panen raya itu luar biasa surplus,” papar Buwas.

Menurutnya, Bulog sendiri tidak mampu menyerap seluruh gabah dari petani. Banyak regulasi yang menghambat Bulog untuk bisa menyerap secara maksimal. Buwas akan mengajukan perubahan-perubahan terhadap regulasi yang ada, agar Bulog bisa benar-benar berperan aktif dalam menangani masalah beras.

“Ada permasalahan yang baru kami temukan, dimana impor untuk cadangan pemerintah kebanyakan di gudang kita menunggu penugasan, sedangkan (beras) itu batas waktunya, sehingga akan turun nilai maupun kualitasnya. Ini akan berbahaya bilamana beras itu disimpan terlalu lama. Kita tidak mau ada istilah diperbaiki atau mixing, karena pada akhirnya yang akan rugi adalah masyarakat sebagai konsumen,” tandasnya.

“Pada waktu sebelumnya ditemukan beras Bulog yang kondisinya berkutu dan bau, karena memang sudah expired. Tetapi untuk mengurangi kerugian, maka akhirnya diturunkan. Kami tidak ingin hal itu terjadi lagi,” pungkasnya.

Pada kesempatan berbeda, anggota Komisi IV DPR Kasriyah mengaku kecewa karena peristiwa naiknya harga pangan di bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri kembali terulang. Pasalnya, jauh sebelum bulan Ramadan Komisi IV sudah minta Bulog (badan urusan logistik) dan instansi terkait lainnya untuk mengantisipasi hal tersebut.

“Sejak jauh hari kami sudah mengingatkan Bulog, dan Kementerian Pertanian serta instansi terkait lainnya seperti Kementerian Perdagangan yang sempat menggelar rapat dengan Komisi IV DPR. Kami meminta mereka untuk mengantisipasi baik terkait dengan stok atau ketersediaan, maupun melonjaknya harga pangan, juga beberapa komoditi utama lainnya menjelas bulan Ramadhan, serta Idul Fitri mendatang. Namun kenyataannya, lagi-lagi kami menemukan hal yang tidak berbeda dari tahun sebelumnya, harga-harga melonjak, rakyat menjerit,” ujar Kasriyah.

Saat turun langsung ke pasar-pasar Kasriyah mengaku mendengar langsung keluhan dari masyarakat terkait kenaikan harga bahan pangan. Masyarakat mengeluhkan melonjaknya harga beras yang masuk dalam sembilan bahan pokok, serta beberapa komoditi utama seperti bawang putih dan bawang merah, serta harga daging. “Padahal pemerintah beberapa kali meyakini tidak akan ada kenaikan harga menjelang dan di saat bulan Ramadhan dan Idul Fitri mendatang,” ujarnya.

Melihat kondisi demikian, politisi Fraksi PPP ini mengaku bersama koleganya sesama anggota dan pimpinan anggota Komisi IV DPR akan segera memanggil Kepala Bulog dan beberapa instansi pemerintah lainnya yang konon memiliki satgas pangan untuk segera mendiskusikan hal tersebut dan mencari solusi untuk lakukan stabilitasi harga.

“Kami akan panggil Bulog dan beberapa instansi pemerintah lainnya untuk mendiskusikan hal ini dan segera mencari solusi untuk stabilitasi harga. Bahkan selagi kami merapatkan hal itu, saya juga berharap agar pemerintah segera lakukan operasi pasar, Bulog harus turun ke lapangan segera. Jangan sampai harga dibiarkan terus merangkak naik,” tegas Kasriyah.

Editor: M. Agung Riyadi