DPR Pertanyakan Konsep Kedaulatan Pangan Pemerintah | Villagerspost.com

DPR Pertanyakan Konsep Kedaulatan Pangan Pemerintah

Ilustrasi pangan lokal pengganti beras. (dok. jabarprov.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Konsep kedaulatan pangan yang selama ini didengungkan pemerintah dipertanyakan oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pasalnya, selama ini pemerintah selalu mempromosikan keberhasilan dalam produksi pangan dan mengklaim ketersediaan pangan mencukupi, tetapi di sisi lain, impor pangan marak terjadi mulai dari komoditas beras, gula dan garam. Belum lagi persoalan terkait konsumsi dan distribusi pangan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya soal pertanian dan pangan untuk menyusun kebijakan. “Kondisi ketersediaan pangan terakhir sangat menentukan pula tingkat keamanan nasional. Semakin berdaulat di bidang pangan, stabilitas keamanan kian terjaga,” kata Fadli, saat membuka Focus Group Discussion bertajuk ‘Kemandirian Pangan Modal Dasar Ketahanan nasional’, di Gedung DPR Jakarta, Jumat (14/9) .

“Kita ingin melihat informasi yang berkembang, baik itu persoalan produksi, konsumsi, maupun distribusi. Di satu sisi pemerintah mengatakan cukup produksi, tapi di sisi lain selalu terjadi impor beras yang cukup masif. Ini jadi konsen kita semua. Begitu juga dengan informasi komoditas lain ditambah pelemahan rupiah berdampak pada sektor pertanian, peternakan, dan lain-lain,” ungkap Fadli.

Sementara itu, Jafar Hafsah yang menjadi salah satu pembicara mengatakan, Pasal 33 UUD 1945 masih disalahartikan. “Pasal itu menyebut bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat,” kata politikus Partai Demokrat itu.

Sayangnya, kata dia, ketika bicara ‘kekayaan alam yang terkadung di dalamnya’, maka langsung ditujukan pada kekayaan tambang. “Yang ada di permukaan bumi pun harus diperhatikan. Itulah dunia pertanian yang juga ikut andil menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi masalah maraknya impor pangan, anggota Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi menilai, hal itu terjadi karena pemerintah lalai menindaklanjuti amanat UU No. 18 Tahun 2012 tentangan Pangan. Dalam UU tersebut pemerintah diwajibkan membentuk Badan Pangan Nasional. Lembaga tersebut diamanatkan untuk diletakkan langsung di bawah presiden dan memiliki kewenangan membentuk badan usaha dalam penyediaan pangan dan distribusi pangan.

Viva mengatakan, sesuai aturan, Badan Pangan Nasional seharusnya sudah terbentuk pada Oktober 2015, namun hingga kini belum terealisasi. “Kalau badan pangan nasional ini ada, saya sangat optimis tata niaga, mekanisme, prosedur, akan terorganisir dan mengurangi moral hazard, dan bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani serta nelayan,” ujarnya.

Viva juga menyoroti pelaksanaan regulasi yang tumpang tinding meskipun regulasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan sudah lengkap. “Misalnya, kebijakan Inpres atau peraturan menteri tidak mengambil spirit dari UU. Kebijakan di bawah UU itu sangat memungkinkan terjadinya abuse of power. Karena ada penyimpangan kekuasaan, yang kemudian dimanfaatkan sehingga tumbuh moral hazard di sekitar kebijakan itu,” kata Viva.

Dalam hal impor beras misalnya, data antar kementerian dan lembaga terkait sering tidak kompak. “Kementan menyebutkan produksi beras surplus. Namun Kementerian Perdagangan menyebutkan terjadi kenaikan harga beras di pasar sehingga perlu impor beras. Dua kementerian mengajukan kebijakan yang berbeda,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, staf pengajar Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan IPB Prima Gandhi mengungkapkan, salah satu penyebab gagalnya konsep kedaulatan pangan adalah masih tingginya ketergantungan masyarakat Indonesia pada beras sebagai bahan pangan pokok.

Hal ini menjadi ironi mengingat Indonesia memiliki bahan pokok pangan lainnya seperti singkong, jagung, ubi. Keterantungan pada beras, kata dia, terjadi pasca revolusi hijau di era Orde Baru, yang memfokuskan pada produksi beras sebagai bahan pangan pokok.

“Kunci ketahanan pangan adalah gerakan diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan belum menjadi perhatian Kementerian Pertanian. Kementan hanya berbicara soal inovasi dan infrastruktur pertanian,” kata Prima Gandhi.

“Kalau masih bergantung hanya pada beras maka ketahanan pangan sulit tercapai. Jadi kita harus mengarus-utamakan diversifikasi pangan lokal agar kita tak lagi tergantung pada impor beras,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *