DPR: Tindak Tegas Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan | Villagerspost.com

DPR: Tindak Tegas Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan

Sisa kebakaran hutan di Riau. Pemerintah diminta tindak tegas pelaku pembakaran hutan (dok. greenpeace.org)

Sisa kebakaran hutan di Riau. Pemerintah diminta tindak tegas pelaku pembakaran hutan (dok. greenpeace.org)

 
Jakarta, Villagerspost.com – Presiden Joko Widodo sepanjang hari Minggu (6/9) kemarin sudah terjun langsung memantau upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatera, khususnya Riau dan Jambi melalui jalur darat dari Sumatera Selatan. Meski begitu, aksi Jokowi itu dinilai belum cukup untuk memadamkan persoalan karhutla sebenarnya, khususnya soal penindakan atas pelaku pembakaran hutan.

Pasalnya, kejadian ini merupakan kejadian yang terus berulang setiap tahun dan cenderung semakin parah. Sehari usai Jokowi memantau upaya pemadaman kebakaran itu misalnya, kondisi kota Pekanbaru masih saja memburuk. Asap menyelimuti kota hingga jarak pandang hanya mencapai di bawah 50 meter.

Data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Riau menyebutkan, titik panas di wilayah Sumatera memang masih belum banyak berkurang. Per hari ini, Senin (7/9) masih terpantau sejumlah 413 titik yang menyebar di beberapa provinsi.

Di Riau sendiri terpantau ada sejulah 45 titik panas alias hotspot. Sementara di Jambi ada 110, Lampung 31, Sumatera Selatan 79, Bangka Belitung 77 dan Bengkulu 5 titik serta Kepulauan Riau 2 titik panas.

Melihat situasi yang masih juga belum terkendali, Komisi VIII DPR pun mendesak pemerintah untuk bekerja keras memadamkan seluruh titik kebakaran hutan yang melanda Sumatera dan Kalimantan. Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay mengatakan, kebakaran yang telah berulang dari tahun ke tahun ini telah mendatangkan kerugian besar.

“Puluhan jadwal penerbangan terganggu. Belum lagi, kebakaran telah mengganggu aktivitas warga, termasuk anak-anak sekolah yang libur karena asap. Selain di dalam negeri, negara tetangga juga sangat terganggu dengan asap kiriman dari Indonesia,” kata Saleh seperti dikutip dpr.go.id, Senin (7/9).

Menurut Saleh, upaya pemadaman kebakaran harus melibatkan lintas kementerian dan lembaga terkait diantaranya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan, Kepolisian dan TNI. Pemerintah daerah juga dituntut untuk berperan aktif. Relawan-relawan yang ada di tengah masyarakat juga sangat penting untuk diajak dalam pemadaman kebakaran hutan tersebut.

“Dalam rapat dengan BNPB minggu lalu, Komisi VIII telah mempertanyakan masalah kebakaran hutan ini. BNPB telah memaparkan langkah-langkah dan tindakan yang telah mereka lakukan. Sayangnya, mereka terkendala dengan minimnya anggaran yang ada. Karena itu, keterlibatan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terkait menjadi sangat penting,” ujar Saleh.

Kejadian Disengaja

Terus berulangnya kasus kebakaran hutan dan lahan ini menurut Saleh terjadi karena adanya unsur kesengajaan. Banyak perusahaan khususnya perkebunan sawit yang mengambil jalan pintas untuk membuka lahan dengan cara membakar lahan.

Karena itu, Komisi VIII DPR mendesak agar aparat kepolisian segera menangkap oknum-oknum yang sengaja menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. “Diduga ada oknum-oknum yang sengaja membakar hutan untuk mempermudah perluasan lahan perkebunan.Kalau memang tujuannya demikian, saya kira akan lebih mudah diketahui. Karena setelah api padam, mereka yang mau membuka atau memperluas lahan perkebunan akan datang ke bekas kebakaran itu. Aparat kepolisian tentu dengan mudah untuk menyelidiki keterlibatan mereka,” papar Saleh.

Kebakaran hutan seperti ini harus benar-benar dihentikan. “Sebab, kerugian negara akibat kebakaran ini sangat besar. Apalagi, biaya pemadaman kebakaran itu diambil dari APBN dan APBD yang ada,” ujarnya.

Dalam rapat dengan BNPB pekan lalu, Komisi VIII mendapatkan penjelasan bahwa sampai sejauh ini mereka telah mengeluarkan dana siap pakai (DSP) sebesar Rp350 milliar. Itu dipergunakan untuk sewa pesawat, helikopter, alat-alat berat, dan juga untuk membuat hujan buatan guna memadamkan hutan.

“Anggaran sebesar itu menurut saya sia-sia jika hanya dipergunakan untuk memadamkan kebakaran. Apalagi, di tengah kesulitan ekonomi yang melanda negeri kita beberapa waktu belakangan ini. Dalam konteks itu, pelaku pembakaran hutan bisa dikategorikan sebagai pelaku kriminal. Sudah semestinya pihak kepolisian mengungkap dan membawa para pelakunya ke pengadilan,” ujar Politisi dari Fraksi PAN ini.

Saleh menambahkan sejauh ini Kepolisian cukup hebat dalam menangkap pelaku teroris, gembong narkoba, dan pelaku kejahatan lainnya, tapi kenapa sulit sekali menangkap pelaku pembakaran hutan. Apakah ada ‘orang besar’ yang membacking mereka? Pertanyaan itu tidak mungkin keluar jika ada pelaku yang ditangkap. Dan sejauh ini, belum ada kedengaran pelaku yang ditangkap. Padahal, kebakaran hutan ini selalu terjadi setiap tahun,” pungkasnya.

Terkait dugaan adanya kesengajaan pihak perusahaan melakukan pembakaran lahan, Presiden Joko Widodo sendiri sudah menegaskan tidak akan ragu mencabut izin perusahaan yang terbukti terlibat kebakaran hutan. “Perusahaan harus mengemban tanggung jawab memelihara hutan dan lahan. Sudah saya sampaikan ke Kemenhut, kalau iya, cabut…cabut,” kata Jokowi Minggu (6/9).

Presiden Jokowi juga menegaskan akan memidanakan perusahaan yang terbukti sengaja membakar hutan dan lahan. Jokowi memerintahkan Kapolri untuk melakukan investigasi. “Sudah saya perintahkan ke Kapolri untuk ditindak setegas-tegasnya, sekeras-kerasnya untuk perusahaan yang tidak mematuhi,” tegas Jokowi. (*)

Facebook Comments
One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *