Eksepsi Mendagri Terkait Gugatan RTRW Aceh Ditolak | Villagerspost.com

Eksepsi Mendagri Terkait Gugatan RTRW Aceh Ditolak

Pelepasliaran orangutan di kawasan ekosistem leuser (dok. leuserconservation.org)

Pelepasliaran orangutan di kawasan ekosistem leuser (dok. leuserconservation.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan selanya menolak eksepsi Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh, dan Ketua DPR Aceh terkait perkara gugatan warga negara atau citizenlawsuit (CLC). Gugatan itu diajukan Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM).

“Majelis hakim menyatakan sidang gugatan warga negara itu dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara,” kuasa hukum GeRAM kata Harli Muin dan Nurul Ikhsan,  di Jakarta, Rabu (29/6).

Putusan sela tersebut dibacakan majelis hakim pada persidangan Selasa (28/6). Sidang tersebut dihadiri kuasa hukum Mendagri selaku Tergugat I dan kuasa hukum Ketua DPR Aceh selaku Tergugat III. Sidang tidak dihadiri kuasa hukum Gubernur Aceh selaku Tergugat II.

Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan GeRAM terkait tidak masuknya nomenklatur Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dalam Qanun Aceh tentang rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Menurut Para Tergugat dalam eksepsinya, dalil  para penggugat mengenai perbuatan melawan hukum terkait qanun RTRW Aceh tersebut merupakan bukan objek sengketa  peradilan umum melainkan kompetensi absolut dari tata usaha negara.

“Para Tergugat juga menyatakan dalam eksepsinya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini karena objek sengketa ada di Aceh terlebih lagi Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sebagai Terggugat yang keduanya berkedudukan di Aceh.

Namun, majelis hakim menolak eksepsi para tergugat dengan mempertimbangkan Pasal 118 Ayat (2) Hukum Acara Perdata atau HIR. Dalam pasal tersebut disebutkan jika tergugat lebih dari seorang, dan mereka tidak tinggal di wilayah yang sama, maka gugatan diajukan bisa di pengadilan tempat tinggal seorang di antara penggugat.

“Berdasarkan pertimbangan pasal tersebut, majelis hakim menolak eksepsi Para Tergugat. Dan majelis hakim menyatakan sidang gugatan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Sidang gugatan GeRAM ini dilanjutkan pada 12 Juli 2016,” kata Harli Muin.

Sebelumnya, sejumlah warga Aceh yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM) menggugat Mendagri, Gubernur Aceh, dan Ketua DPR Aceh. Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menggugat ketiga petinggi pemerintahan tersebut karena tidak memasukkan nomenklatur Kawasan Ekosistem Leuser dalam Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Aceh.

Mereka yang menggugat tersebut, yakni, Effendi warga Aceh Besar, Juarsyah warga Bener Meriah, Abu Kari warga GayoLues. Dahlan warga Kota Lhokseumawe, Kamal Faisal warga Aceh Tamiang. Kemudian ada Muhammad Ansari Sidik warga Aceh Tenggara, Sarbunis warga Aceh Selatan, Najaruddin warga Nagan Raya, dan Farwiza warga Kota Banda Aceh. Mereka menguasakan gugatannya kepada pengacara Harli Muin dan kawan-kawan.

Nurul Ikhsan mengatakan sebelum majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan selanya menolak eksepsi para tergugat, para pihak, baik tergugat maupun penggugat pernah melalui proses mediasi agar gugatan tersebut diselesaikan dengan jalan musyawarah, tidak melalui proses hukum di pengadilan.

“Namun, proses mediasi ini gagal karena para pihak tidak mendapat kata sepakat, sehingga proses penyelesaian gugatan warga Aceh ini diselesaikan lewat jalur persidangan,” kata Nurul Ikhsan. (*)

Ikuti informasi terkait kehutanan >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *