Fahri Hamzah: UKM, Petani dan Nelayan, Kelompok Masyarakat Termiskin di Indonesia | Villagerspost.com

Fahri Hamzah: UKM, Petani dan Nelayan, Kelompok Masyarakat Termiskin di Indonesia

Buku karya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang membedah masalah kemiskinan di Indonesia (villagerspost.com/hesti al bastari)

Jakarta, Villagerspost.com – Pelaku UKM, petani, dan nelayan ternyata masuk ke dalam kelompok masyarakat termiskin di Indonesia. Demikian yang disampaikan Tenaga Ahli Kesra DPR Gianto pada acara bedah buku dalam peluncuran buku terbaru karya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang berjudul, “Mengapa Indonesia Belum Sejahtera?” di Gedung Nusantara Komplek DPR-MPR Senayan Jakarta, Selasa (7/8).

“Ada tiga cluster yang termasuk ke dalam kelompok masyarakat termiskin di Indonesia. Yang pertama adalah UKM, kedua petani, dan ketiga nelayan,” papar Gianto.

Hadir dalam acara tersebut, selaku moderator, Wakil Ketua Komisi IX DPR Dr. Saleh Partaonan Daulay, dengan pembicara lainnya yaitu Dr. Fuad Bawazier, dan Prof. Dr. Rokhmin Dahuri yang berbicara dari sudut pandang ilmiah terkait buku ini. Acara ini dihadiri pula oleh para Tokoh dan Anggota DPR. Ketua MPR Zulkifli Hasan juga turut hadir untuk membuka acara ini.

Buku ini ditulis oleh Fahri Hamzah setelah melihat masalah kesejahteraan di Indonesia merupakan masalah yang dalam dan rawan. “Terdapat golongan masyarakat di Indonesia yang rawan berpindah menjadi golongan masyarakat miskin, bergantung pada indikator yang ditetapkan oleh pemerintah,” demikian Fahri menegaskan.

Di sesi diskusi Saleh Partaonan Daulay membuka acara dengan memaparkan pengalamannya di daerah pemilihan Sumatera Utara, di mana dia mendapati sejumlah potret kemiskinan negeri ini. Ia menyimpulkan, masalah di masyarakat bukan sekadar masalah biaya kesehatan yang telah ditanggung BPJS, tapi juga biaya hidup.

“Masyarakat yang tinggal jauh dari kota mendapati kesulitan menanggung biaya transportasi untuk menuju pusat kesehatan terdekat, sehingga apabila terdapat anggota keluarganya yang kurang sehat, mereka tidak memiliki pilihan selain membiarkan anggota keluarganya terbaring,” ujarnya. Saleh juga menemukan fenomena anak yang mengalami gizi buruk sejak dalam kandungan.

Pemerintah Indonesia, seperti dijelaskan oleh Gianto, masih menggunakan indikator kemiskinan yang belum terbarukan sejak tahun 1980. Indikator menggunakan gross domestic product (GDP) yang digunakan oleh negara-negara maju, bagi Indonesia justru merugikan karena tidak melihat faktor lainnya misalnya kerusakan lingkungan. Penetapan Garis Kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan jumlah kebutuhan dasar masyarakat senilai 2100 kalori.

“Jumlah ini sayangnya hanya menggambarkan asupan karbohidrat yang dikonsumsi oleh masyarakat, belum termasuk kebutuhan gizi lainnya misalnya protein dan vitamin,” papar Gianto.

Profesor Rokhmin Dahuri selaku guru besar dari Institut Pertanian Bogor menyatakan setuju dengan sebagian besar argumen dan data yang dipaparkan Fahri Hamzah dalam bukunya ini. Rokhmin menambahkan, sebenarnya terdapat indikator-indikator lain yang harus digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan.

“Kesejahteraan tidak hanya diukur dari tingkat konsumsi pangan masyarakat, tetapi juga pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan,” paparnya.

Menurut Rokhmin, garis kemiskinan yang ditetapkan oleh World Bank lebih bisa diterima, yaitu sejumlah 2 dolar AS per orang per hari. Apabila nilai tersebut ditetapkan, maka jumlah angka kemiskinan di Indonesia bisa mencapai angka 110 juta jiwa. Untuk menjadi negara maju, kata Rokhmin, Indonesia yang saat ini termasuk ke dalam golongan lower middle income country (data World Bank) perlu memiliki pertumbuhan ekonomi minimal 7% per tahun selama 15 tahun. “Perlu dilakukan transformasi dalam struktur ekonomi,” jelas Rokhmin.

Untuk saat ini saja, kata dia, golongan petani dan nelayan hanya mendapatkan kucuran dana dengan bunga bank yang nilainya sangat rendah dibandingkan dengan golongan pekerjaan lainnya. “Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab pertanian dan perikanan nasional yang sebenarnya menjadi harapan bagi kemajuan perekonomian bangsa ini masih saja terpuruk,” tegas Rokhmin.

Kondisi Indonesia saat ini, masih terbantu karena jumlah kemiskinan diserap oleh lingkungan alam, sistem keluarga dan sektor informal, sebagaimana ditulis oleh Fahri di dalam buku tersebut. Dalam jangka pendek, Rokhmin mengusulkan agar pemerintah memfungsikan kembali balai-balai latihan kerja di daerah, sesuai dengan kondisi daerah tersebut.

“Daerah yang merupakan pusat perikanan sebaiknya ditempatkan BLK yang mendukung sektor perikanan. Sedangkan untuk jangka panjang, dibutuhkan pimpinan visioner yang memiliki gaya kepemimpinan yang baik, sehingga dapat memilih orang-orang berkompeten yang membantu presiden di pemerintahan,” pungkas Rokhmin.

Laporan: Hesti Al Bastari

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *