Ganjar Pranowo “Protes” Susi Terkait Pelarangan Pukat | Villagerspost.com

Ganjar Pranowo “Protes” Susi Terkait Pelarangan Pukat

Surat "keberatan" Gubernur Jateng Ganjar Pranowo atas pemberlakuan Permen KP No. 2/2015 (dok. istimewa)

Surat “keberatan” Gubernur Jateng Ganjar Pranowo atas pemberlakuan Permen KP No. 2/2015 (dok. istimewa)

Jakarta, Villagerspost.com – Sepucuk surat berkop Gubernur Jawa Tengah, rupanya telah dilayangkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sejak Januari kemarin. Si pengirim surat tak lain dan tak bukan adalah sang gubernur sendiri Ganjar Pranowo.

Dalam surat yang tampak resmi, meski tak disertai nomor surat itu, Ganjar menyampaikan beberapa keberatannya terkait kebijakan Susi yang mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets).

“Peraturan menteri nomor 2 tahun 2015 akan berdampak terhadap kesejahteraan nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan di Jawa Tengah,” demikian tulis Ganjar dalam kopi surat yang diterima Villagerspost.com, Jumat (20/2) itu.

Ganjar dalam surat itu menyebutkan, kesejahteraan nelayan Jateng akan terdampak dengan memperhitungkan beberapa hal. Pertama, jumlah kapal ikan dengan alat tangkap yang dilarang sesuai peraturan tersebut sebanyak 10.758 unit. Jumlah itu mencakup (41,25%) dari jumlah kapal perikanan di Jawa Tengah).

Selain itu, kata Ganjar, produksi tangkapan tercatat dari jumlah kapal tersebut adalah sebanyak 60.396,1 ton (27,26%) dari produksi perikanan tangkap tahun 2014 dan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) 120.966 orang nelayan (79,52%).

Kedua, pengolah dan pemasar hasil perikanan yang terkait dengan produksi kapal dengan alat tangkap yang dilarang sesuai dengan peraturan tersebut, meliputi 6.808 Unit Pengolah Ikan (UPI) skala UMKM dengan jumlah tenaga kerja 107.918 orang. UPI skala ekspor sebanyak 30 UPI dengan tenaga kerja 5.203 orang, dan 18.401 unit pemasar hasil perikanan. Ketiga, total tenaga kerja yang terdampak sebanyak 252.488 orang.

Selain itu, kata Ganjar, volume ekspor hasil perikanan yang terdampak akibat pelarangan itu akan mencapai sebear 29.808 ton dengan nilai mencapai US$333.140.262. Karena itulah, Ganjar meminta Susi untuk melakukan beberapa tindakan agar kesejahteraan nelayan di wilayah Jateng tidak terdampak hebat akibat pemberlakukan Permen KP tersebut.

Beberapa alternatif pun ditawarkan Ganjar kepada Susi. Pertama, Ganjar meminta Susi untuk meninjau kembali Peraturan Menteri Nomor 2/PERMEN-KP/2015 dengan tetap memberikan perizinan bagi kapal perikanan di bawah 30 GT sesuai kewenangan provinsi.

Kedua, apabila peraturan tersebut tetap dilaksanakan, Ganjar meminta Susi agar peraturan itu hanya diperuntukkan bagi kapal perikanan berukuran di atas 30 GT.

Ketiga, jikapun hal itu tidak bisa dilakukan, Ganjar meminta kepada pemerintah pusat untuk melakukan beberapa hal seperti menganggarkan penggantian alat penangkapan ikan yang dilarang dan pelatihan penggunaan alat penangkapan pengganti. Ganjar juga meminta agar pemerintah pusat memberikan bantuan modal melalui fasilitasi kredit perbankan sebagai penggantian desain kapal perikanan yang sesuai.

Kemudian, pemerintah pusat juga dituntut menyediakan lapangan pekerjaan alternatif bagi yang terdampak, dan membuka kemudahan impor ikan sebagai bahan baku industri pengolahan hasil perikanan. “Terakhir, alat penangkapan sebagai mana peraturan tersebut tetap masih berlaku di perairan wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi sampai dengan 12 mil dari garis pantai,” demikian tulis Ganjar.

Sang gubernur sendiri mendasarkan permintaannya itu atas beberapa aturan. Politisi PDIP itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di situ, kata ganjar dinyatakan bahwa kelautan dan perikanan merupakan urusan pemerintah pilihan atau bagian dari urusan pemerintah konkuren (urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan).

Dalam konteks ini, kata Ganjar, pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai 12 mil.

Ganjar juga menyebutkan, Pasal 407 UU Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada undang-undang ini. Ganjar juga merujuk pada UU No.45/2009 tentang Perikanan pasal 3 butir a sampai dengan butir i terkait kewenangan daerah.

Sejauh ini Villagerspost.com sendiri belum mendapatkan informasi terkait sikap Susi atas surat yang dikirimkan Ganjar tersebut. Yang jelas keberatan atas pemberlakuan Permen KP Nomor 2/2015 memang datang dari berbagai pihak, terutama para nelayan.

Koordinator Front Nelayan Bersatu Jawa Tengah Bambang Wicaksana mengatakan penggunaan pukat yang sering disebut sebagai pukat Cantrang itu dinilai lebih efektif oleh masyarakat karena sangat menguntungkan dari segi kuantitas tangkapan. “Hampir 80 persen nelayan menggunakannya, khususnya di pantai utara,” kata Bambang beberapa waktu lalu.

Karena itulah, para nelayan mengaku keberatan atas pelarangan ini. “Pemerintah seharusnya memberikan solusi dan perhatian terhadap nasib serta keberadaan nelayan cantrang,” katanya.

Untuk diketahui, Cantrang merupakan alat tangkap berjenis jaring yang digunakan untuk menangkap ikan demersal. Ikan demersal adalah ikan yang hidup di dasar laut (zona demersal). Jenis ikan yang masuk klasifikasi kelompok demarsal secara umum memiliki habitat dasar laut yang terdiri dari pasir maupun lumpur.

Terhadap keberatan nelayan ini sendiri, Susi berkeras, saat ini penggunaan alat semacam itu telah memusnahkan beberapa jenis ikan di laut, khususnya Laut Jawa. “Di mana udang kipas, simping dan lobster hijau di Rembang. Itu kemana Pak? Dan di mana bawal putih pantai utara kita. Kemana karena dikeruk semua lautnya?” kata Susi dalam forum pertemuan dengan nelayan di kantor KKP, Senin (2/2) lalu.

Atas masalah ini, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai, menilai, pelarangan penggunaan alat tangkap merusak di seluruh wilayah perairan Indonesia memang harus diberlakukan.

Alasannya, pelarangan ini sudah seharusnya dilakukan oleh Pemerintah dengan dasar Kepres No. 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl serta yurisprudensi yang telah menyatakan bahwa alat tangkap trawl merupakan tindak pidana (Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1377 K/Pid.Sus/2010).

“Pelarangan ini seharusnya sudah berlaku sejak 4 dekade silam,” kata Ketua Umum KNTI Riza Damanik kepada Villagerspost.com, beberapa waktu lalu.

Hanya saja, menurut Riza, perlu ada semacam fase transisi agar kebijakan ini tidak membuat nelayan kaget. “Mempertimbangkan kondisi keberlanjutan sumberdaya ikan yang terus memburuk, dengan tidak mengesampingkan fakta bahwa di antara masyarakat dan pelaku usaha telah membeli bahkan mendapatkan izin untuk menggunakan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik, maka KNTI berpendapat perlu diberlakukan fase transisi,” ujarnya.

Fase transisi ini dimaksudkan dalam rangka mengefektifkan kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik di perairan Indonesia. “Fase transisi berlaku selambat-lambatnya enam bulan sejak peraturan tersebut disahkan,” kata Riza.

Pada kurun waktu 6 bulan Fase Transisi tersebut pemerintah berkewajiban: Pertama, mensosialisasikan berbagai peraturan baik berupa pelarangan dan pembolehan penggunaan alat penangkapan ikan. Kedua, meningkatkan pengetahuan dan kapasitas kepada seluruh nelayan untuk menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

“Termasuk, memastikan alat tangkap ramah lingkungan dimaksud dapat dengan mudah dan murah dimiliki oleh pelaku perikanan,” tegas Riza.

Ketiga, memungkinkan diberikan insentif untuk pengalihan alat tangkap dari yang merusak dengan persyaratan menggunakan koperasi atau melalui organisasi nelayan. Keempat, bekerjasama dengan organisasi nelayan dan institusi penegak hukum untuk menyiapkan skema pengawasan terpadu dan berbasis masyarakat.

Hal ini, menurut Riza, merupakan mandat Pasal 70 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang memandatkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan perikanan. UU itu juga memandatkan adanya beleid yang mengatur keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan, kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri lainnya, yang digunakan oleh pengawas perikanan dan/atau yang dipasang di atas kapal pengawas perikanan.

Kelima, pemerintah wajib menyiapkan instrumen perlindungan kepada buruh dan ABK kapal ikan, termasuk upah layak-minimum dan jaminan adanya perjanjian kerja yang jelas dan menguntungkan. “Sehingga dikemudian hari ancaman pemutusan huhungan kerja ABK tidak lagi digunakan untuk melindungi penggunaan alat tangkap merusak oleh pemilik kapal dan pemilik perusahaan,” tegas Riza.

Salah satu upaya yang dimungkinkan adalah melaksanakan skema yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Termasuk dalam mengintegrasikan perjanjian kerja antara pemilik kapal dengan penggarap kapal dan atau buruh ABK Kapal ikan sebagai syarat perizinan (SIUP/SIPI/SIKPI) dapat terbit.

Keenam, di sejumlah daerah, seperti diantaranya Tanjung Balai dan Serdang Bedagai Sumatera Utara dan daerah lain, pelarangan trawl mulai efektif dan mendapat dukungan pengawasan dari masyarakat. Maka fase transisi ini hanya akan diberikan bilamana ada permintaan khusus dari pemerintah daerah tertentu kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Ketujuh, KNTI meminta kebijakan ini dituangkan dalam setingkat peraturan PermenKP No.2/2015 untuk lebih memperkuat daya keberlakuannya. “Apabila hanya dituangkan dalam Surat Edaran, terjadi kekhawatiran untuk tidak dilakukan oleh instansi di bawah secara vertikal karena tidak menjadi peraturan,” kata Riza. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *