GeRAM Sayangkan PN Meulaboh Sidangkan Gugatan Balik Kalista Alam atas KLHK | Villagerspost.com

GeRAM Sayangkan PN Meulaboh Sidangkan Gugatan Balik Kalista Alam atas KLHK

Pembakaran lahan gambut Rawa Tripa, untuk pembukaan kebun sawit (dok. haka sumatera/paul hilton)

Jakarta, Villagerspost.com – Gerakan Rakyat Menggugat (GeRAM) menyayangkan langkah Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerima dan menyidangkan gugatan balik PT Kalista Alam terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait kasus perusakan lahan gambut Rawa Tripa. “Sebenarnya, tidak ada gugatan baru yang diajukan oleh perusahaan bisa membenarkan pengadilan untuk menunda eksekusi keputusan,” kata Fahmi, dalam konferensi pers GeRAM, Selasa (28/11).

Seperti diketahui kasus ini bermula saat di tahun 2014 lalu, ketika PT Kalista Alam (PT KA) telah dinyatakan bersalah melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar lahan Gambut Rawa Tripa, di Kabupaten Nagan Raya. Kejadian tersebut menyebabkan pihak KLHK menggugat PT KA di Pengadilan Negeri Meulaboh. Pasalnya, Rawa Tripa merupakan bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser yang terkenal. Sebelum pengrusakan terjadi, Rawa Tripa dikenal di dunia sebagai “Ibukota Orangutan di Dunia” karena kepadatan polulasinya.

Pada tingkat pengadilan pertama, Pengadilan Negeri Meulaboh di Aceh Barat memerintahkan PT KA membayar denda sebesar US$8, juta atau setara Rp114,3 miliar, kepada negara dan membayar ganti rugi sebesar US$18 juta atau setara Rp251,7 miliar untuk memulihkan kawasan seluas 1000 hektare lahan yang dibakar. PT KA tidak menerima putusan tersebut dan melakukan banding di Pengadilan Tinggi Aceh dan terakhir, melakukan kasasi.

Namun hingga ke Mahkamah Agung (MA), PT KA tetap dinyatakan bersalah. Kasasi PT KA ditolak MA dan MA memerintahan kepada PN Meulaboh melaksanakan eksekusi terhadap PT KA. Artinya PT KA harus melaksanakan vonis berupa pembayaran denda dan gant rugi tersebut.

Pihak KLHK sendiri menyambut gembira putusan MA dan mengatakan putusan itu adalah kemenangan penting bagi pemerintah dan kemenangan hukum perlidungan lingkungan di Indonesia. Lebih signifikan, bagi masyarakat lokal, kemenangan ini adalah keadilan dan inisiasi penting bagi usaha pemulihan di Tripa. Sayangnya dua tahun setelah putusan MA, eksekusi terhadap putusan belum dilakukan.

Alasannya, PT KA tengah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi tersebut. Pengacara GeRAM Harli Muin mengatakan, KLHK telah menyampaikan permohonan eksekusi karena putusan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) kepada Ketua PN Meulaboh. Dia menegaskan, PN Meulaboh tidak memiliki alasan yang kuat untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan tersebut.”

“Kami tahu bahwa PT KA melakukan Peninjauan Kembali (PK) pada September 2016. Namun, menurut Pasal 66 Ayat (2) UU No.14 Tahun 1985, PK tidak dapat menunda pelaksanaan eksekusi,” tegas Harli

Terlebih menurut Fahmi Muhammad, GeRAM juga mengetahui bahwa pada 18 April 2017, MA juga sudah menolak permohonan peninjauan kembali PT KA. Dengan demikian, PN Meulaboh tidak memiliki dasar hukum untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan.

Sayangnya belakangan PN Meulaboh malah memberikan penetapan perlindungan hukum kepada PT KA. “Kami kaget mengetahui bahwa pada tanggal 20 Juli, Ketua PN Meulaboh memberikan Penetapan Perlidungan hukum terhadap PT KA dengan No. 1/Pen/Pdt/eks/2017/Pn.Mbo,” terang Fahmi.

Kemudian PT KA melakukan gugatan balik terhadap KLHK, Ketua Koperasi Bina Usaha, Kantor BPN Provinsi Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh dengan perkara No. 14/Pdt.G/Pn.Mbo. Pengadilan Negeri Meulaboh menyatakan eksekusi keputusan tahun 2014 tidak bisa dilaksanakan sampai ada keputusan terhadap gugatan baru.

“Tidak ada justifikasi untuk memberikan terdakwa perlindungan hukum. Apa yang dilakukan Ketua PN Meulaboh membingungkan, kecuali PT KA mencari-cari alasan menghindari membayar dan PN Meulaboh mencari alasan untuk menunda pelaksanaan eksekusi,” ujar Fahmi.

PT KA adalah perusahaan sawit pertama yang menerima denda yang sangat besar akibat pengrusakan lingkungan hidup. Sejak putusan tersebut, ada beberapa perusahaan lain yang juga telah didenda akibat pengrusakan lingkungan, seperti PT Merbau Pelalawan Lestari dan PT Selat Nasik Indokwarsa, namun belum membayarkan denda kepada negara.

“Kerugian negara sebanyak jutaan dolar terus berakumulasi untuk Indonesia sementara perusahaan bebas dari hukuman. Waktu terus berputar untuk kesempatan kita memulihkan kerusakan lahan gambut dan hutan hujan tropis dan bekerja memenuhi target pengurangan emisi karbon,” kata Fahmi.

Lahan Gambut Rawa Tripa merupakan salah satu lahan gambut dari tiga lahan gambut terluas di Aceh, dengan kedalaman mencapai 12 meter dan memainkan peran penting bagi penyerapan karbon di Aceh. Jutaan ton karbon lepas ke atmosfer setiap tahunnya dengan cara pembakaran hutan gambut dan merupakan masalah di Indonesia.

Kejadian ini, tidak saja membebani ekonomi Indonesia, tetapi juga kesehatan dan keamanan warga negaranya, dan juga merugikan negara tetangga, seperti Singapura, dan juga berkontribusi terhadap perubahan Iklim Global. Seperti diketahui dari sejumlah penelitian, lahan gambut di Aceh diperkirakan menyerap 1200 ton per-hektare karbon. Selain fungsi menyerap karbon, lahan gambut juga dapat mencegah banjir, mendukung nelayan dan menyediakan keragaman habitat bagi keragaman spesies.

Harli Muin menegaskan, pengrusakan lahan Gambut Tripa merupakan tragedi lingkungan dan tidak diperbolehkan terjadi untuk kedua kalinya. “Jika PT KA dapat menjauh dengan menghindari keadilan, ini merupakan kejadian yang mengerikan bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dampak selanjutnya, perusahaan serupa akan berani melakukan pengrusakan lingkungan secara ilegal untuk mencari keuntungan jika mereka melihat kesempatan yang baik dapat mempermainkan hukum di Indonesia,” pungkas Harli.

GeRAM telah melakukan demonstrasi di depan PN Meulaboh terhadap penundaan putusan eksekusi pada 26 Oktober lalu. “Dua tahun lalu, kita telah memenangkan kasus bersejarah tersebut. Kami merasa frustasi karena sekarang harus berdemo lagi agar pengadilan peduli terhadap proses yang sudah berjalan. Kenapa putusan MA harus ditunda lebih lama. Masyarakat kehilangan hak mereka terhadap lingkungan yang baik dan semakin lama pihak perusahaan tidak melaksanakan restorasi di Tripa, dampaknya semakin besar. Kami hanya ingin keadilan di negeri ini ditegakkan,” kata Chrisna, salah satu demonstran. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *