Greenpeace Luncurkan Peta, Ungkap Biang Kerok Karhutla | Villagerspost.com

Greenpeace Luncurkan Peta, Ungkap Biang Kerok Karhutla

Tanaman sawit yang ditanam di lahan sisa-sisa lahan kebakaran hutan (dok. greenpeace)

Tanaman sawit yang ditanam di lahan sisa-sisa lahan kebakaran hutan (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Greenpeace Indonesia meluncurkan peta digital online yang memungkinkan publik memantau kebakaran lahan dan deforestasi yang sedang terjadi (Peta tersebut bisa diakses di sini). Ini merupakan peta yang pertama kali hadir di Indonesia memperlihatkan secara lengkap siapa pemilik lahan yang terdeteksi api. Apalagi krisis asap kembali terjadi dengan munculnya 500 titik api dalam beberapa hari terakhir.

Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia Teguh Surya mengatakan, Indonesia tengah memulihkan diri dari bencana kebakaran hutan dan gambut tahun lalu, yang sebagian besar dipicu oleh pembabatan hutan dan pengeringan gambut dengan tidak bertanggung jawab. Setelah kebakaran, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana Pemerintah dalam perlindungan dan pemulihan kawasan hutan yang terancam atau rusak.

“Greenpeace meluncurkan peta interaktif ‘Kepo Hutan’ untuk mendukung terwujudnya komitmen kuat Presiden tersebut. Peta interaktif ‘Kepo Hutan’ adalah sebuah peta yang memberi keleluasaan bagi masyarakat luas untuk melihat informasi terperinci konsesi perusahaan dan bagaimana keterkaitannya terhadap lahan gambut, titik-titik api, dan peringatan deforestasi,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Rabu (16/3).

(Baca Juga: Perusahaan Sawit Raksasa Picu Kebakaran Hutan Kalimantan)

Teguh menambahkan, keterbukaan yang dijanjikan pemerintahan Jokowi dalam Nawacita yang merujuk pada agenda Satu Peta (One Map), merupakan kebutuhan mendesak yang saat ini belum terpenuhi. “Bencana asap muncul kembali, terutama di Provinsi Kalimantan Timur dan juga di Riau yang pemerintahannya telah memberlakukan siaga darurat kabut asap. Greenpeace membuka informasi ini untuk memacu perkembangan Satu Peta yang tersendat, dan agar publik dapat turut membantu mencegah bencana kebakaran berulang, dengan memantau titik-titik api pada hutan dan gambut,” ujar Teguh.

Sementara itu, penasihat hukum kebijakan publik dan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan, platform peta baru ini akan mengungkap banyak hal tentang tata kelola hutan Indonesia yang belum sepenuhnya terbuka. Transparansi merupakan bukti pemerintahan yang akuntabel, dan dapat memberantas korupsi.

“Jika saat ini semua orang mendapat akses informasi untuk melihat dari siapa saja hak atas hutan dialihkan, dan kepada siapa hak itu diberikan, peta-peta ini akan mampu mencegah kerugian sumber daya negara yang timbul dari korupsi dalam hal konsesi, dan meningkatkan kepatuhan dalam tata kelola lahan,” kata Bambang.

Peta interaktif ini dirancang menggunakan teknologi open source dari Global Forest Watch, dan pertama kalinya menyediakan kumpulan data komprehensif dari perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri dan pengusahaan kayu alam, serta izin pertambangan batubara. Greenpeace telah mengumpulkan data konsesi dari berbagai sumber, termasuk peta dalam bentuk cetak dan PDF, kemudian didigitalisasi menjadi peta digital yang dapat digunakan dalam analisis geospasial (format shapefile).

Format shapefile sangat dibutuhkan sebagai bahan analisis. Data kompilasi yang dimiliki oleh Greenpeace juga disandingkan dengan data-data lain yang juga tersedia pada platform, seperti data titik api, jenis tutupan hutan dan kedalaman gambut, deforestasi, serta sebaran habitat orangutan dan harimau.

Kami telah melakukan upaya terbaik untuk mengumpulkan seluruh data yang tersedia dalam satu platform interaktif. Tetapi informasi publik mengenai siapa yang mengontrol hutan melalui peta konsesi mutakhir dalam format shapefile yang dapat dianalisis, akan lebih baik. Seyogyanya pemerintah mengabulkan permintaan resmi untuk merilis data tersebut, sehingga Greenpeace tidak perlu melanjutkan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat,” ujar Teguh.

“Masyarakat memiliki hak atas informasi geospasial komprehensif dalam format yang paling dibutuhkan, untuk memudahkan analisis dan pemantauan. Tidak perlu seseorang masuk dalam proses hukum dan menunggu hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya hanya untuk mendapat akses data. Pemerintah yang terbuka seharusnya menyediakan akses yang transparan untuk seluruh data, semua orang, kapan pun,” ujar Bambang Widjojanto.

Dengan dukungan fitur baru, Peta Kepo Hutan Greenpeace memungkinkan publik mengunduh data dengan format shapefiles, yang akan sangat membantu organisasi-organisasi masyarakat dan peneliti melakukan analisis spatial sendiri. Data yang tersedia pada platform Kepo Hutan termasuk peringatan deforestasi untuk Kalimantan yang untuk pertama kali menunjukkan kawasan tutupan hutan yang berkurang dengan resolusi yang sangat tinggi.

Ikuti informasi terkait kebakaran hutan >> di sini <<

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *