Greenpeace: Moratorium Pembukaan Hutan dan Gambut Gagal Lindungi Hutan | Villagerspost.com

Greenpeace: Moratorium Pembukaan Hutan dan Gambut Gagal Lindungi Hutan

Kerusakan lahan gambut akibat pembukaan lahan perkebunan sawit (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) baru atas penundaan dan penyempurnaan tata kelola pemberian izin baru di hutan primer dan gambut. Namun terbitnya Inpres baru terkait perpanjangan moratorium pembukaan lahan hutan primer dan gambut ini dikritik lantaran dinilai belum maksimal melindungi hutan dari perusakan.

Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Ratri Kusumohartono mengatakan, terbitnya Inpres yang terlambat dua bulan ini, masih menunjukkan tidak adanya perbaikan terhadap upaya penegakan hukum untuk melindungi hutan dan hal ini tidak akan memperkuat komitmen iklim Indonesia. “Kami mengerti niat Presiden Jokowi untuk mempromosikan investasi di Indonesia seperti yang disampaikan pada Sidang Kabinet kemarin, tapi melindungi hutan dan menghentikan kebakaran hutan seharusnya sama pentingnya bagi pemerintahannya,” kata Ratri dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (25/7).

Ratri mengatakan, Inpres moratorium ini dikeluarkan setelah dua bulan sejak habis masa berlakunya di bulan Mei lalu yang hasil serta efektifitasnya belum dinilai dengan benar. Greenpeace, kata Ratri, menyoroti tidak adanya laporan resmi atas kemajuan yang sudah tercapai setelah enam tahun instruksi moratorium dilaksanakan oleh berbagai lembaga pemerintahan.

“Hak untuk memperoleh akses informasi yang akurat sangat penting bagi pengambilan kebijakan, penting untuk pengawasan dari masyarakat, dan penting untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan,” ujarnya.

Evaluasi yang dikeluarkan koalisi NGO termasuk Greenpeace, JKPP, Forest Watch Indonesia, Epistema dan Kaoem Telapak pada Mei lalu, menunjukkan setidaknya 2,7 juta hektare hutan primer dan gambut–-setara dengan lima kali lebih besar dari luas pulau Bali–- raib dari peta moratorium dalam kurun waktu enam tahun pelaksanaan kebijakan.

“Sejumlah titik api sudah teridentifikasi tahun ini dan itu telah membuktikan bahwa lemahnya penegakan hukum dapat berakhir pada bencana kemanusiaan dan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, seperti yang kita alami selama tragedi kebakaran hutan 2015 yang menghasilkan kerugian sekitar 16 miliar dolar Amerika sekaligus kehidupan. Jika kita terus memburu keuntungan daripada perlindungan hutan, maka hasilnya akan buruk bagi Indonesia,” tegas Ratri.

Selama Konferensi Iklim PBB tahun 2015, Presiden Joko Widodo membuat komitmen internasional untuk menurunkan emisi karbon Indonesia, juga mengambil tindakan konkret untuk restorasi gambut dan meninjau kembali izin dan moratorium. “Komitmen internasional harus dijaga jika kita ingin mendorong investasi serius dan bertanggungjawab untuk negara. Sayangnya, regulasi sekarang ini tidak bisa menjaminnya,” pungkasnya.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *