Hukum tak Tegak, Kebakaran Hutan Kembali Marak | Villagerspost.com

Hukum tak Tegak, Kebakaran Hutan Kembali Marak

Helikopter BNPB melakukan water bombing di areal lahan gambut yang terjadi di Desa Pangkalan Terap, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia, Kamis (16/6). (dok. greenpeace/rony muharrman)

Helikopter BNPB melakukan water bombing di areal lahan gambut yang terjadi di Desa Pangkalan Terap, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia, Kamis (16/6). (dok. greenpeace/rony muharrman)

Jakarta, Villagerspost.com – Lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar lahan dan  hutan membuat kasus kebakaran hutan terus terulang setiap tahunnya setiap memasuki musim kemarau. Selama Agustus ini, kebakaran hutan kembali terjadi dan lebih dari tiga ribu titik panas terpantau. Sejumlah 3.324 titik panas terpantau sejak 1 hingga 27 Agustus 2016. Kecenderungannya mengalami peningkatan dari 186 titik panas pada pekan terakhir bulan Juli, 446 pekan pertama Agustus, 777 pekan kedua Agustus dan 1.494 pada pekan ketiga.

Polusi akibat asap kebakaran di Kota Bengkalis, Provinsi Riau telah mencapai tingkat taraf “sangat tidak sehat”, sejak Sabtu (27/8). Indeks pencemaran udara di Singapura Jumat lalu di tingkat tidak sehat sementara Malaysia telah melayangkan surat protes resmi ke Indonesia. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jumat (26/8) menunjukkan, hasil pemantauan 24 jam indeks pencemaran udara Singapura mencapai angka 105, di atas 100 diklasifikasi sebagai tidak sehat.

Pada 18 Agustus, Menteri Lingkungan Hidup Malaysia mengatakan akan menghubungi pemerintah Indonesia terkait dengan pencemaran udara di Semenanjung Malaysia dari Sumatera. Analisa Peta Kepo Hutan Greenpeace mengungkapkan banyak kebakaran terjadi di konsesi perkebunan milik industri yang sama dengan kebakaran tahun lalu.

(Baca juga: Greenpeace Patahkan Argumen KLHK Soal Sengketa Informasi Data Kehutanan)

Bencana ini terjadi berulang kali karena perusahaan mengabaikan peringatan  pemerintah sejak November 2015 lalu untuk segera menyekat kanal-kanal agar gambut kembali basah dan tidak mudah terbakar. Ini adalah salah satu langkah penting pencegahan yang harus dilakukan selama 12 bulan terakhir.

“Seperti jarum jam, kebakaran kembali terjadi. Perusahaan lebih tertarik memamerkan pemadaman dengan bom air, padahal sebenarnya kebakaran tersebut bisa dicegah dengan membasahi kembali gambut yang telah mereka keringkan untuk perkebunan kelapa sawit, kertas dan pulp. Dan justru perusahaan lebih mengutamakan keuntungan daripada kesehatan masyarakat dan lingkungan, dan masih memperdebatkan apakah wilayah gambut masih bisa dieksploitasi,” kata Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia Yuyun Indradi, dalam pernyataan tertulis yang diterima Villagerspost.com, Minggu (28/8).

“Kebakaran tahun lalu telah merenggut nyawa banyak balita dan orang tua, dan membuat hampir lima juta anak-anak tidak masuk sekolah selama sebulan,” tambahnya.

Bank Dunia juga melaporkan, bencana kabut asap tahun lalu telah menyebabkan 500.000 kasus Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Sementara itu, data dampak kesehatan akibat kebakaran tahun lalu masih belum lengkap, tetapi  sebuah penelitian tentang dampak bencana kabut asap di Indonesia pada tahun 1998 terhadap kematian janin, bayi dan balita di bawah 3 tahun menunjukkan bahwa polusi udara mengakibatkan penurunan jumlah anak yang selamat sebanyak 15.600 jiwa.

Yuyun menegaskan, perusahaan-perusahaan yang telah menolak mengambil langkah untuk mencegah kembalinya kebakaran, tangan mereka bukan hanya penuh abu tapi juga darah. “Pemerintah harus mengambil tindakan jika perusahaan mengabaikannya,” tegasnya.

Polisi dan kuasa hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan punya peta sendiri yang menunjukkan kawasan mana saja yang terjadi kebakaran hutan pada tahun lalu, namun hanya segelintir yang dituntut. Ironisnya, polisi telah menghentikan penyelidikan terhadap 15 perusahaan yang terbakar pada tahun 2015 lalu.

Meskipun 1.296 titik api terpantau dalam kawasan konsesi pada Agustus ini, Kamis (25/8) lalu, Kepolisian RI  hanya menyelidiki 9 perusahaan di Provinsi Riau. Sementara itu, 85 petani telah ditetapkan sebagai tersangka di Riau. “Mungkin menargetkan petani lebih mudah dibanding perusahaan dan keterkaitannya,” kata Yuyun.

Dia menegaskan, akses publik terhadap peta yang menunjukkan siapa yang bertanggungjawab atas api yang terpantau di lahannya sangat penting. Greenpeace kecewa terhadap pemerintah yang masih bersikukuh merahasiakan peta konsesi  dalam format shapefile, itulah mengapa Greenpeace saat ini sedang berjuang melawan kebijakan tersebut di Komisi Informasi Publik (KIP).

“Argumentasi dan kesaksian ahli sudah selesai dan kami berharap ada keputusan bersejarah dalam kasus ini yang akan diambil dalam waktu dekat,” ujarnya.

Yuyun mengatakan, Greenpeace mendukung kuat upaya penegakkan hukum yang dilakukan pemerintah atas PT BMH baru-baru ini untuk membuat jera perusahaan yang lalai mencegah dan mengatasi  kebakaran di wilayah konsesi tanggungjawabnya. “Ini merupakan pesan kuat bagi perusahaan-perusahaan yang punya berkomitmen nol deforestasi seperti APP, APRIL dan perusahaan lainnya untuk melihat risiko kegagalan keberlanjutan terkait dengan kebakaran hutan,” ujarnya.

“Perusahaan pemasok dan anak perusahaan yang tersangkut kasus hukum dan diputuskan bersalah oleh pengadilan harus dikeluarkan dari rantai pasok sampai mereka berubah dan perbaikan terjadi,” pungkasnya.

Ikuti informasi terkait kebakaran lahan dan hutan >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *