IGJ: Penegasan Jokowi Soal Belum Gabung TPP Hanya Retorika | Villagerspost.com

IGJ: Penegasan Jokowi Soal Belum Gabung TPP Hanya Retorika

Peta negara-negara anggota Trans Pacific Partnership. Jokowi dinilai khianati konsitusi bergabung di TPP (dok. humanosphere.org)

Peta negara-negara anggota Trans Pacific Partnership. Jokowi dinilai khianati konsitusi bergabung di TPP (dok. humanosphere.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Presiden Joko Widodo telah menegaskan Indonesia belum akan bergabung dengan kelompok kerjasama ekonomi negara-negara Pasifik besutan Amerika Serikat Trans Pacific Partnership (TPP). “Waktu bertemu dengan Presiden Barrack Obama, saya sampaikan bahwa Indonesia bermaksud akan ikut TPP. Sekali lagi, ‘bermaksud akan’. Jadi sebetulnya masih jauh, bukan ‘akan’. Kalau ‘akan’ sudah agak dekat,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Pimpinan TNI, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (16/12).

Meski begitu, pernyataan Jokowi ini dinilai hanyalah sebuah retorika belaka. Pasalnya Indonesia ke depan dipastikan tetap akan bergabung juga dengan TPP. “Untuk sekarang memang belum, tetapi kemungkinan besar akan bergabung juga nantinya,” kata Manajer Riset dan Monitoring Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti kepada Villagerspost.com, Kamis (17/12).

Yang menjadi pertanyaan, kata dia, adalah apakah pemerintah sudah mempelajari teks TPP secara seksama. “Rumusan teks tersebut lebih banyak merugikan Indonesia. Jadi pelajari dulu, baru bikin statemen yang jelas,” kata Rachmi menegaskan.

IGJ sendiri, kata dia, sudah mempelajari dan membuat catatan kritis atas teks perjanjian TPP. Saat ini, IGJ sudah menyelesaikan catatan kritis terkait bab investasi. “Ke depan kami akan mengkaji satu per satu bab TPP,” ujarnya.

Hasil kajian IGJ atas bab tentang investasi sudah memperlihatkan banyak potensi kerugian yang bakal ditanggung Indonesia jika bergabung dalam TPP. Teks TPP Bab Investasi, berdasarkan kajian IGJ, diketahui memang sengaja dibuat hanya untuk memberikan jaminan perlindungan bagi investor asing yang diberikan oleh negara anggota TPP,  khususnya Host State of Investment.

Teks TPP misalnya, hanya mengatur kewajiban perlindungan yang harus dilakukan oleh host state of investment sebagaimana yang diatur dalam section A. Bab investasi tersebut tidak mengatur kewajiban investor atau pun kewajiban home state of investor (Negara pengekspor investasi) untuk memastikan bahwa perjanjian investasi  ini tidak merugikan kepentingan nasional dari host state of investment (negara pengimpor investasi).

“Bahkan, mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Bab Investasi TPP hanya membolehkan investor menggugat Negara (host state of investment) atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran perjanjian investasi ini,” urai Rachmi.

Sebaliknya, bab ini tidak memungkinkan bagi negara (host state of investment) menggugat investor ataupun Home State of Investor dalam meminta pertanggungjawabannya atas aktivitas bisnis yang merugikan kepentingan nasional suatu negara.

“Ketidakseimbangan jaminan perlindungan yang diatur dalam bab investasi teks TPP akan memberikan banyak kerugian bagi Indonesia ketimbang manfaat yang diterima dari investasi asing yang masuk ke Indonesia,” tegasnya.

Hal ini karena bab investasi TPP mengharuskan Indonesia menerapkan kebijakan nasional yang menjamin kepentingan investor walaupun kecenderungannya akan bertentangan dengan konstitusi. Belum lagi soal definisi investasi yang sangat luas dimana segala bentuk investasi bsia masuk.

Itu bisa dilihat dari kata “every asset” seperti enterprise (perusahaan), saham (shares, stock, equity participation, bonds) bahkan hingga instrument utang (debt and loans instruments). Selain itu ada juga futures dan segala bentuk turunannya, konsesi dan hasil pendapatan (revenue sharing, turnkey) termasuk konstruksi serta hasil  produksi, hak  kekayaan intelektual, hingga perizininan (licences, permits).

Dampak dari luasnya definisi investasi dan ketentuan pre-establishment provision dalam definisi investasi tentunya memberikan konsekuensi hukum yang sangat merugikan. Khususnya jika dikaitkan dengan pemberlakuan mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan negara atau dikenal dengan Investor-State Dispute Settlement (ISDS).

Contohnya, ketika investor asal Jepang baru berencana menanamkan investasi di Indonesia di sektor konstruksi,   tetapi kemudian Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan konstruksi nasional yang kemudian dianggap   akan berpotensi mengurangi ekspektasi keuntungannya, maka Pemerintah Indonesia berpotensi untuk dapat digugat dan dituntut untuk membayarkan kerugian yang berpotensi dideritanya atas penerapan kebijakan nasional tersebut.

Itu baru beberapa sisi dari sekian banyak catatan kritis IGJ terkait soal investasi. Masih banyak lagi poin-poin merugikan terkait soal investasi saja. Bisa dibayangkan pada bab-bab lainnya, tentu lebih banyak hal-hal yang berpotensi merugikan Indonesia.

Karena itu, IGJ meminta pemerintah betul-betul mempelajari klausul-klausul dalam TPP. “Kalau sudah dipelajari apa kekuatan Indonesia dan apa strategi indonesia? Ini yang tidak pernah ada. Termasuk apa agenda penguatan ekonomi masyarakat dalam menghadapi ini. Ini tidak pernah disampaikan ke masyarakat,” kata Rachmi.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kata dia, sudah menjadi bukti nyata dimana pemerintah memang tidak menyiapkan strategi. Ini terlihat dart terbitnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 yang baru ditandatangani pada bulan September 2014.

Inpres tentang peningkatan daya saing nasional dan kesiapan menghadapi pelaksanaan MEA itu hingga saat ini tidak ada implementasinya. “Lalu, bagaimana nanti masyakat akan menghadapi TPP yang lebih dahsyat lagi dampaknya?” pungkas Rachmi. (*)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *