Illegal Fishing Diberantas, HIV Terlibas | Villagerspost.com

Illegal Fishing Diberantas, HIV Terlibas

Kapal berawak asing yang ditangkap petugas patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (dok. bkpim.kkp.go.id)

Kapal berawak asing yang ditangkap petugas patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (dok. bkpim.kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memberantas illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing, ternyata tak hanya membawa dampak ikutan di bidang ekonomi dan sosial saja. Dampak positif yang dirasakan selain meningkatnya stok ikan nasional, PDB Perikanan, juga tercegahnya kejahatan perdagangan manusia, narkotika, dan penyelundupan senjata.

Kini satu lagi dampak positif dari pemberantasan IUU Fishing ikut dirasakan masyarakat di bidang kesehatan. Pemberantasan pencurian ikan ternyata juga ikut mempersempit ruang gerak persebaran virus HIV.

“Memang awalnya dari illegal fishing. Kemudian muncul perbudakan, muncul penyelundupan, custom kita tidak dilirik, imigrasi, dan penyebaran HIV,” Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Asep Burhanudin mengatakan, dalam paparan kinerja Direktorat PSDKP di kantor KKP, Jakarta, Rabu (6/1).

Virus HIV, kata Asep, juga bisa menyebar lewat jalur laut, salah satunya melalui anak buah kapal asing yang melalukan kejahatan pencurian ikan. Kasus seperti ini banyak ditemukan di Papua.

“HIV di Irian (Papua) karena (ABK) asing, jadi awalnya dari IUU Fishing. Semua masalah itu ditimbulkan oleh semuanya, jadi itu bukan hanya kita (KKP), tapi imigrasi, ada ‎Bea Cukai dan lain sebagainya,” kata Asep.

Karena itu, kata dia, KKP ke depan akan memperluas pengawasannya tidak hanya mencakup IUU Fishing tetapi juga aktivitas penangkapan ikan yang merusak atau destructive fishing.

Asep mengingatkan bahwa tugas pokok dan fungsi Ditjen PSDKP adalah melaksanakan pengawalan dan pengawasan dari beragam regulasi serta aturan terkait sumber daya kelautan dan perikanan. Selain itu, Asep juga mengemukakan bahwa pemeriksaan kapal penangkap ikan sebelum berangkat juga termasuk bagian dari pengawasan, termasuk pengawas pengelolaan kelautan.

“Penanganan aktivitas penangkapan ikan yang merusak, bakal diarahkan antara lain di kawasan perairan yang berada di kawasan pulau-pulau terluar dan sebagainya,” tegas Asep.

KKP, jelas Asep Burhanuddin, juga akan meluaskan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan pasir dan batu granit ilegal.
“Saat ini banyak terjadi penyelundupan pasir pantai di beberapa wilayah yang diselundupkan ke Singapura. Kalau ada yang berani menyelundupkan pasir ke Singapura buat perluas wilayahnya, kita tidak akan segan-segan akan melibasnya,” katanya.

Pasir besi dan granit menjadi bagian dari pengawasan PSDKP selain IUU Fishing sejak tahun lalu, jumlahnya 12 lokasi. Pengawasan lainnya meliputi pengawasan pesisir penghasil garam di 4 lokasi, pengawasan pencemaran 4 lokasi, dan pulau-pulau kecil di 13 lokasi.

12 lokasi yang jadi perhatian ekspor pasir ilegal di Indonesia berada di Buton, Serang, Pulau Seribu, Tanjung Balai Karimun, Sungai Liat, Deli Serdang, Minahasa, Bolaang Mongondow, Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya dan Cilacap.

Di luar masalah pengawasan, Asep menjelaskan, pihaknya juga bakal meneruskan upaya advokasi terhadap nelayan-nelayan dari Indonesia yang sedang terlibat proses hukum di luar negeri, termasuk tindak pidana perikanan.

Terkait kinerja PSDKP tahun 2015, Asep mengatakan, pelaksanaan pengawasan dinilai telah mencapai kinerja yang diharapkan. Selama 2015 dengan dibantu 27 armada Kapal Pengawas Perikanan yang dimiliki telah berhasil melakukan pemeriksaan terhadap 5.206 kapal perikanan di laut.

Dari jumlah tersebut dilakukan proses hukum terhadap 157 kapal yang melakukan illegal fishing, 118 diantaranya merupakan hasil operasi mandiri Ditjen PSDKP. Sedangkan 1 kapal limpahan dari TNI AL, 18 kapal limpahan dari Polair, 7 kapal dari Bakamla, 8 kapal dari Dinas Kelautan dan Perikanan, 4 kapal dari Bea dan Cukai serta 1 kapal dari Polisi Kehutanan. (*)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *