IMF-Bank Dunia Bangun Landasan Perangi Penggelapan Pajak

Jakarta, Villagerspost.com – Dana Moneter Internasional (IMF) bersama Bank Dunia, PBB dan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) hari ini, Rabu (20/4), mengumumkan sebuah platform bersama untuk kerjasama penanganan masalah penggelapan pajak. Platform ini akan menjadi langkah awal untuk mendesain dan menerapkan standar internasional menyangkut masalah perpajakan.

Dengan landasan ini, IMF dan Bank Dunia berupaya memperkuat sistem kebijakan dan administrasi perpajakan untuk mencegah terjadinya penghindaran dan penggelapan pajak. Langkah awal adalah mengirimkan petunjuk kepada negara berkembang untuk membantu mereka menindak perusahaan yang menggunakan taktik akuntansi seperti pemindahan keuntungan dan transfer pricing–transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan atau mark up, bisa juga menurunkan harga atau mark down— agar tagihan pajak mereka lebih rendah dari seharusnya.

(Baca juga: Hindari Pajak 50 Perusahaan Raksasa AS Sembunyikan Dana US$1,3 Triliun)

Menanggapi langkah IMF dan Bank Dunia ini, Ahli Kebijakan Pajak Oxfam Susana Ruiz mengatakan, platform penanganan masalah pajak ini mewakili sebuah langkah di sebuah jalan yang panjang untuk membangun sistem perpajakan yang adil dan transparan. Susana mengatakan, platform ini harus mampu mencapai hasil yang terukur dan memerangi ketidakadilan dan yang paling penting memberikan negara-negara termiskin kesempatan bersuara dalam berbagai diskusi dan kesepakatan.

“Sudah begitu lama kepentingan negara-negara berkembang dilangkahi oleh kepentingan bisnis dan negara-negara kuat dan kaya,” kata Susana dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Rabu (20/4).

Susana mengatakan, kasus Panama Papers menunjukkan bagaimana dunia memang tidak adil dan telah merusak sistem perpajakan. Untuk membangun kembali kepercayaan dan legitimasi terkait inisiatif ini, “pertemuan pajak” harus mapu menyatukan seluruh negara, perwakilan masyarakat sipil, pemimpin bisnis dan para ahli untuk menajamkan agenda tersebut.

“Pertemuan ini harus menjadi tanda bagi masyarakat bahwa mereka benar-benar terwakili dan suara mereka didengar,” tegas Susana.

Semua orang, kata dia, tahu bahwa penggelapan pajak adalah sesuatu yang buruk bagi kelanjutan pembangunan. Banyak pemerintah terpaksa memotong anggaran program sosial seperti kesehatan dan pendidikan, yang menjadi gantungan hidup penduduk miskin, karena kehilangan pendapatan pajak. Sementara, perusahaan super kaya duduk manis di suatu tempat, dilindungi oleh aturan pajak yang tidak adil dan curang. “Ini adalah resep menuju ketimpangan besar eknomi,” kata Susana.

Pada akhirnya, tegas dia, platform pajak ini haruslah membawa dunia kepada solusi yang lebih ambisius. Oxfam bersama pengamat internasional dan ahli-ahli lainnya percaya bahwa pembentukan badan pajak global adalah cara terbaik untuk mengakhiri era surga pajak.

“Kita tidak bisa diam menyaksikan sekelompok elit dari negara kaya membuat peraturan bagi semua orang dibalik puntu tertutup, sebaliknya badan pajak global memungkinkan semua negara untuk terlibat dalam menyusun aturan secara inklusif, demokratis dan sah,” pungkas Susana. (*)

Ikuti informasi terkait masalah pajak >> di sini <<