Incar Pasar Eropa, KKP Optimalkan Sertifikasi | Villagerspost.com

Incar Pasar Eropa, KKP Optimalkan Sertifikasi

Ikan tuna hasil tangkapan kapal perikanan Indonesia diturunkan di pelabuhan (dok. kkp.go.id)

Ikan tuna hasil tangkapan kapal perikanan Indonesia diturunkan di pelabuhan (dok. kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah mengincar pasar Eropa untuk pemasaran produk perikanan tangkap. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Narmoko Prasmadji mengatakan, kegiatan ekspor produk perikanan Indonesia ke luar negeri perkembangannya cenderung meningkat.

“Pada tahun 2014 nilainya mencapai US$4,64 miliar dengan tujuan ekspor Uni Eropa, dimana negara ini merupakan negara tujuan utama ke-4, setelah Amerika Serikat, Jepang, dan ASEAN. Sepanjang tahun 2013, total ekspor produk perikanan ke Uni Eropa mencapai 100.500 ton atau senilai US$533,5 juta,” kata Narmoko seperti dikutip kkp.go.id, Senin (18/1).

Karena itu, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, akan mengoptimalkan pelaksanaan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) pada 2016 sebagai salah satu syarat ekspor produk perikanan ke Uni Eropa. Selama periode 2010-2015 ekspor perikanan didominasi oleh lima jenis ikan yakni: tuna, octopus, udang, swordfish dan jenis kakap merah.

Negara anggota Uni Eropa yang menjadi negara tujuan ekspor produk perikanan Indonesia yang disertai SHTI didominasi oleh Jerman, Inggris, Italia dan Spanyol. Tidak hanya negara Uni Eropa, importir di Thailand juga meminta SHTI menyertai produk perikanan Indonesia yang diekspor ke Thailand. Hal ini karena produk perikanan tersebut merupakan bahan baku bagi industri pengolahan di Thailand yang selanjutnya akan dipasarkan ke Uni Eropa.

Perlunya mengoptimalkan sertifikasi, kata Narmoko, disebabkan semakin ketatnya tuntutan pasar ekspor produk perikanan yang masuk ke pasar Uni Eropa. UE telah menerapkan aturan EC Regulation number 1005/2008 on IUU Fishing yang mengatur pelarangan masuknya produk perikanan yang berasal dari kegiatan IUU Fishing ke pasar Uni Eropa tanpa dilengkapi dengan Catch Certificate.

Indonesia sejak 1 Januari 2010 telah berupaya memenuhi ketentuan pasar tersebut dengan menerapkan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan atau SHTI. Dasar hukum kegiatan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (yang merupakan perubahan dari Peraturan MKP Nomor 28 Tahun 2009).

“Tujuan penerapan SHTI di Indonesia adalah untuk mendukung komitmen nasional dalam mengimplementasikan ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan, memperlancar kegiatan perdagangan hasil tangkapan ikan ke luar negeri, membantu dalam pemberantasan IUU Fishing dan traceability hasil perikanan laut Indonesia,” tegas Narmoko.

Ia menjelaskan saat ini, Ditjen Perikanan Tangkap, bertindak sebagai Otoritas Kompeten Nasional dalam penerbitan SHTI. Dalam pelaksanaannya, pihak Ditjen Perikanan Tangkap mendelegasikan kepada Otoritas Kompeten Lokal atau OKL, dari Kepala Pelabuhan Perikanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementeriandan/atau Pemerintah Daerah.

“Sampai dengan tahun 2015 ini telah ditetapkan 39 UPT Pelabuhan Perikanan yang bertindak sebagai sebagai OKL penerbitan SHTI. Dalam pelaksanaannya, koordinasi penerapan SHTI juga melibatkan peran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP,” terang Narmoko.

Narmoko menjelaskan, Pelayanan kegiatan penerbitan SHTI saat ini, telah memanfaatkan sistem informasi melalui aplikasi SHTI online yang telah terintegrasi dengan sistem basis data terintegrasi pengelolaan perikanan tangkap atau DSS-KKP. Sistem ini telah mendukung tersedianya data dan informasi yang mudah diakses oleh para operator OKL untuk keperluan verifikasi permohonan dari pelaku usaha secara tepat, tepat dan akurat sebelum melakukan validasi penerbitan SHTI.

Dengan diterapkannya SHTI bagi produk perikanan tangkap Indonesia, Narmoko menegaskan, Ditjen Perikanan Tangkap KKP berkomitmen akan terus berupaya mewujudkan tercapainya peningkatan daya saing produk perikanan tangkap Indonesia. Dengan demikian dapat memenuhi tuntutan pasar ekspor produk perikanan Indonesia ke pasar internasional, utamanya penguatan dari sisi produksi, mendukung sistem traceability yang dapat menjamin produk perikanan tangkap Indonesia bebas dari praktik-praktik IUU Fishing.

Sistem Jaminan Mutu

Selain sertifikasi, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap juga telah melaksanakan kegiatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB). Narmoko Prasmadji menjelaskan, CPIB diterapkan saat penanganan ikan di atas kapal perikanan, dan penanganan ikan saat pembongkaran di tempat pendaratan ikan pelabuhan perikanan.

“Sertifikasi CPIB, sampai dengan saat ini baru dikeluarkan untuk kapal-kapal yang dimohonkan oleh para pelaku usaha yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Bali melalui pos kerja di Pelabuhan Umum Benoa,” katanya.

Sementara untuk pelaku usaha yang berbasis pelabuhan lain masih belum diberlakukan, karena belum ada permohonan. Minimnya pemahaman para pelaku usaha/nelayan terkait CPIB dan mekanisme sertifikasi CPIB yang masih baru diatur pada kebijakan setingkat Peraturan Dirjen adalah salah satu diantara kendalanya.

Untuk meningkatkan daya saing lewat peningkatan jaminan mutu dan keamanan pangan, pemerintah memang telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada bulan Agustus 2015. Sesuai dengan Pasal 14 dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikasi CPIB diamanatkan diatur melalui Peraturan Menteri.

Sistem pengendalian CPIB telah diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan.

“Kita telah bekerja sama dengan Uni Eropa sejak tahun 2014 dan 2015 melalui Trade Support Program (TSP)-2, dan telah melaksanakan kegiatan capacity building berupa Training of Trainers atau TOT tentang Prosedur Standar Penerapan Hygiene dan CPIB pada Kapal Perikanan yang sesuai persyaratan pasar Uni Eropa dan juga serangkaian Pelatihan CPIB bagi para pelaku usaha/nelayan di Jakarta, Bali dan Jawa Timur,” kata Narmoko.

Selain bekerjasama dengan TSP2-UE, Narmoko mengatakan bahwa melalui pendanaan APBN, DJPT juga selalu melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi para pemangku kepentingan kegiatan perikanan tangkap di lapangan.  Bersamaan dengan itu juga dilaksanakan penguatan kapasitas sumber daya manusia/SDM yang menangani kegiatan CPIB  baik pegawai UPT Pelabuhan Perikanan dibawah Kementerian maupun UPT Pelabuhan Perikanan dibawah otoritas Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut Narmoko mengatakan, penerapan CPIB ini sejalan dengan dengan upaya KKP dalam memenuhi rekomendasi Food and Veterinary Office of DG Health and Consumers– Komisi Uni Eropa, yang telah melakukan inspeksi sistem jaminan mutu produk perikanan di Indonesia pada awal 2013.

Kegiatan tersebut ditujukan untuk memastikan produk hasil perikanan laut Indonesia yang akan di ekspor ke pasar Uni Eropa telah melalui proses pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan (food safety) dari sisi hulunya.

Untuk mendapatkan Sertifikat CPIB, setiap Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan sebelumnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan lain. Diantaranya adalah jaminan mutu dan keamanan ikan hasil tangkapan yaitu terkait Sanitary and Hygiene (Facilities/Personnel).

Selain itu ada juga jaminan Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP, Principle on board melalui kelengkapan adanya Sertifikat Kelayakan Penanganan dan Penyimpanan Ikan atau SKPPI, Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan atau SKPI, dan Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan atau SKH-IPI. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *