Ironi Poros Maritim, Nelayan Malah Terpinggirkan | Villagerspost.com

Ironi Poros Maritim, Nelayan Malah Terpinggirkan

Perempuan nelayan. (dok. rembang.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang obsesi Poros Maritim Dunia. Alasannya, orientas dasar Poros Maritim yang digagas dinilai tak jelas. Pasalnya, hingga kini, di Hari Nelayan, pembangunan masih berorientasi pada kepentingan infrastruktur dengan konsekuensi meminggirkan nelayan tradisional sebagai mayoritas pelaku perikanan di Indonesia.

Ketua KNTI Kabupaten Lombok Timur Amin Abdullah mengatakan, sejumlah permasalahan tak kunjung usai, seperti Reklamasi yang merampas ruang hidup nelayan kecil tanpa paradigma keberlanjutan lingkungan. Kemudian dampak pelarangan alat cantrang di Pantura Jawa, akses dan permodalan serta akses pasar yang diskriminatif.

“Juga tidak adanya upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM nelayan dalam manajemen usaha, serta kerentanan terhadap perubahan kebijakan pemerintah dan perubahan iklim (cuaca ekstrem),” kata Amin dalam pernyataan tertulis yang diterima Villagerspost.com, Rabu (5/4).

Dia mendesak agar pemerintah merealisasikan janji Nawacita, khususnya membangun dari pinggiran. “Nelayan sebagai pihak yang berada garda terdepan pinggiran negeri ini perlu mendapatkan prioritas khusus,” ucap Amin Abdullah.

Selain itu, Amin, meminta pemerintah untuk segera menjalankan UU Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. “Terlebih soal asuransi nelayan untuk dapat bermanfaat dikala cuaca ekstrem yang menyebabkan kami tidak bisa melaut,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Ketua KNTI Tanjung Balai Muslim Panjaitan. “Kami menyampaikan harapan nelayan kepada pemerintah untuk benar-benar hadir dalam melakukan perlindungan hak-hak nelayan tradisional dan penegakan hukum yang jelas terhadap oknum aparat yang melanggar aturan khususnya terkait alat tangkap trawl yang menimbulkan konflik sosial,” ujarnya.

Di sisi lain, Rustan Effendi, Ketua KNTI Tarakan, menyatakan kecewa atas sikap Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) yang terus-menerus melakukan eksekusi peledakan kapal di Tarakan, yang ternyata berada di area tangkap (fishing ground) nelayan. “Hal ini dapat berdampak pada pencemaran laut yang berimbas pada produktivitas tangkapan ikan para nelayan,” ujarnya.

Di sisi lain tidak terdapat kejelasan perlindungan zonasi wilayah perikanan skala kecil berkelanjutan yang dimandatkan oleh UU Perikanan dan Pedoman Perlidungan Nelayan Skala kecil FAO Tahun 2014.

Faktor lain terkait usaha pengelolaan ekonomi nelayan disampaikan Sugeng selaku Ketua KNTI Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Sugeng berharap kepada pemerintah untuk memastikan terbukanya akses permodalan dengan skema pinjaman lunak. “Skema ini sangat diperlukan untuk membebaskan para nelayan dari jerat tengkulak, di sisi lain nelayan tradisional dan pesisir perlu mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan usaha perikanan. Nelayan juga berharap agar segera menerapkan standardisasi harga ikan di tempat pelelangan ikan, agar tercipta iklim jual beli yang adil,” ungkap Sugeng.

Ketu DPP KNTI Marthin Hadiwinata menegaskan, KNTI pada Hari Nelayan 2017 berharap, berbagai persoalan nelayan diatas dapat diselesaikan apabila pemerintah bersungguh-sungguh menerapkan kebijakan yang telah ada dengan partisipasi penuh nelayan. Dimulai dari pengaturan penataan ruang laut yang harus memastikan wilayah zonasi perikanan skala kecil berkelanjutan.

Marthin menggarisbawahi, alih alat tangkap tidak boleh menyisihkan satupun nelayan sebagai konsekuensi perlindungan hak asasi nelayan termasuk proses bantuan pemerintah yang ditengarai masih dengan model top-bottom yang tidak partisipatif. “Pemerintah perlu membangun dan meningkatkan kapasitas pengelolan usaha perikanan nelayan termasuk memastikan keadilan akses pasar dalam informasi harga. Jika ini dijalankan maka tugas perlindungan nelayan akan memastikan menjaga Indonesia,” pungkasnya. (*)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *